Jakarta (gokepri.com) – Pemerintah akan menyalurkan lagi bantuan sosial (bansos) kepada penerima manfaat pada Januari 2021. Bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk kebutuhan sembako diganti dengan uang tunai.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp110 triliun. Anggaran itu untuk penyaluran bantuan program perlindungan sosial.
“Kita tahu di APBN 2021 telah kita siapkan kurang lebih 110 triliun rupiah melanjutkan program perlindungan sosial,” kata Presiden, Selasa (29/12/2020).
Presiden menjelaskan, penyaluran bansos itu untuk sejumlah program. Di antaranya kartu sembako, bansos tunai, dan program keluarga harapan (PKH). Kemudian kartu prakerja, bantuan langsung tunai desa, serta diskon listrik selama enam bulan.
Untuk program kartu sembako Rp45,1 triliun, untuk penyaluran bansos pangan 18,8 juta penerima manfaat masing-masing Rp200 ribu. Kemudian PKH disiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta penerima selama 4 triwulan. Bansos tunai Rp12 triliun untuk 10 juta penerima masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan dan program kartu prakerja Rp10 triliun.
“Bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah diskon listrik selama enam bulan Rp3,78 triliun,” jelas Presiden.
Kepala Negara berharap sejumlah program bansos tersebut dapat tersalurkan pada Januari 2021. Sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta mendongkrak perekonomian nasional.
“Yang kita ingin tekankan pertama, bansos ini harus disalurkan mulai bulan Januari. Saya sudah sampaikan pada Pak Menko, tapi ini ada Bu Mensos. Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan triger pada pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden.
Dijelaskannya, bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako), diganti dengan berupa uang tunai yang disalurkan melalui pos atau rekening bank tabungan penerima.
“Yang dulu diberikan dalam bentuk Sembako terutama untuk Jabodetabek sudah kita putuskan tunai lewat pos atau bank. Banking sistem jadi jangan sampai mundur bulan Januari harus sudah bisa di mulai karena menyangkuit daya ungkit ekonomi menyangkut daya beli masyarakat konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan deman atau permintaan,” jelas Presiden. (wan)
