JAKARTA (gokepri) – Rencana penggabungan atau merger Garuda Indonesia dan Pelita Air masuk peta jalan enam bulan ke depan. Merger ini menjadi solusi efisiensi penerbangan nasional.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, PT Pelita Air, dan Citilink Indonesia. Pertemuan itu membahas langkah-langkah untuk merealisasikan rencana merger dalam enam bulan ke depan.
“Ini bagian dari peta jalan. Kenapa saya kumpulkan hari ini? Karena ini menjadi bagian diskusi tentang penggabungan maskapai BUMN,” kata Erick.
Erick menjelaskan hal ini usai rapat dengan beberapa pihak terkait di sektor penerbangan. Mereka yang hadir di antaranya Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Pandjaitan, Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan, Direktur Utama Citilink Indonesia Dewa Kadek Rai, perwakilan InJourney Airports, dan AirNav Indonesia.
Baca Juga:
Garuda Indonesia Belanja Delapan Pesawat Baru 2024
Rapat tersebut membahas berbagai isu, seperti keselamatan penerbangan di tengah meningkatnya insiden kecelakaan di beberapa negara. Selain itu, rapat juga membahas persiapan menghadapi lonjakan penumpang pada Lebaran 2025 dan rencana merger Garuda Indonesia dengan Pelita Air.
Erick menuturkan penggabungan ini akan melibatkan tiga maskapai milik BUMN. Nantinya, pengelolaan bandara dan penerbangan akan dipisahkan.
“Pengelolaan bandara dan penerbangan tetap terpisah. Namun, kita akan membahas sinergi dan restrukturisasi maskapai-maskapai ini,” kata Erick.
Erick juga menegaskan upaya memperbaiki ekosistem industri penerbangan tidak akan berhenti. Ia menyebut bahwa rencana penggabungan ini adalah bagian dari konsolidasi untuk meningkatkan efisiensi.
“Blueprint-nya tidak akan ditunda. Konsolidasi ini bertujuan agar hasilnya maksimal,” ujar Erick.
Ia berharap proses penggabungan maskapai ini dapat selesai pada tahun ini. Menurutnya, langkah ini menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi penerbangan nasional.
“Targetnya enam bulan. Kalau bisa selesai tahun ini. Kenapa tidak tahun lalu? Karena kajiannya harus menyeluruh. Ini adalah solusi untuk efisiensi penerbangan nasional,” tutup Erick. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
