Sekretaris Disdik Tanjungpinang Saparilis mengatakan, PTM tingkat PAUD-SMP mulai dilaksanakan pada 4 Oktober 2021. Jam belajar untuk siswa PAUD-SD hanya satu jam, sedangkan SMP 2 jam.

“Mulai hari ini masing-masing kami tambah satu jam. PTM untuk PAUD-SD 2 jam, sementara SMP menjadi 3 jam,” kata dia di Tanjungpinang, Senin (17/10).

|Baca Juga: 2022, Disdik Kepri Pastikan Tak Ada Sekolah Kekurangan Ruang Belajar

Saparilis mengemukakan penambahan jam belajar di kelas berdasarkan hasil evaluasi pengawas sekolah dan Satgas Penanganan COVID-19. Selama pelaksanaan PTM tahap pertama, seluruh siswa, guru dan staf di sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Siswa PAUD-SD yang awalnya dikhawatirkan kesulitan menggunakan masker, justru taat menggunakan masker dan menjaga jarak. Siswa SMP tidak terlalu sulit untuk diingatkan menerapkan protokol kesehatan.

“Di sekolah diterapkan protokol kesehatan secara ketat, bahkan di depan masing-masing kelas terdapat sarana air bersih dan sabun untuk mencuci tangan,” ucapnya.

Selain kebijakan menambah jam belajar di dalam kelas, menurut dia Disdik Tanjungpinang juga menambah jumlah siswa di dalam kelas. Tahap awal pelaksanaan PTM terbatas, siswa yang masuk ke sekolah hanya 30 persen dari kapasitas kelas.

“Mulai besok 50 persen siswa dari kapasitas kelas sudah bisa sekolah. Jika berjalan lancar, maka dapat tingkatkan lagi menjadi 70 persen,” ujarnya.

Saat ini, kata dia pemerintah pusat menetapkan Tanjungpinang sebagai Level I Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun Tanjungpimang masih ditetapkan sebagai Zona Kuning atau risiko penularan COVID-19, sedang. Jumlah kasus aktif COVID-19 per 17 Oktober 2021 sebanyak 29 orang. (Can)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri

|Baca Juga: SMAN 27 dan 28 Cuma Punya Satu Kelas, Siswa Belajar Harus Pindah-Pindah Sekolah

The post Disdik Tanjungpinang Tambah Jam Belajar untuk PTM Siswa PAUD-SMP appeared first on gokepri.

Penolakan itu karena ditemukan banyak pergeseran anggaran yang disebabkan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD 2021.

“DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan terkait perubahan peraturan wali kota, bahkan data-data tersebut baru disampaikan ketika diminta banggar untuk keperluan pembahasan KUA-PPAS,” kata Juru Bicara Banggar DPRD Kota Tanjungpinang Novaliandri Fathir, Rabu (6/10).

Dia juga menyampaikan beberapa alasan lain, di antaranya keterlambatan penyampaian KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 oleh Wali Kota Rahma dan TAPD Kota Tanjungpinang, hingga tidak mengacu pada ketentuan Pasal 169 ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, banggar juga menemukan pergeseran anggaran APBD 2021 murni melalui perubahan-perubahan peraturan wali kota tentang penjabaran anggaran, tanpa dilengkapi dengan alasan serta mekanisme aturan, sebagaimana yang dilakukan wali kota melalui Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2021 dan Perubahan Kedua melalui Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD 2021.

Menurut Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang itu, dari laporan dan dokumen yang diserahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang pada pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 ke DPRD, perubahan belanja melalui penjabaran anggaran dari Rp994 miliar menjadi Rp1.008 triliun dengan jabaran terjadi kenaikan belanja sebesar Rp33.052 miliar.

Selain itu, dalam refocusing anggaran APBD, juga ditemukan kenaikan belanja Rp3,2 miliar di rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021.

Jumlah itu, katanya, berbeda dari nonimal Rp36 miliar yang sebelumnya dilaporkan Wali Kota dan TAPD melalaui drafting refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 yang disampaikan Wali Kota ke Banggar DPRD Tanjungpinang.

“Atas perbedaan itu, kami minta Wali Kota melalui TAPD untuk menjelaskan dan melaporkan selisih anggaran Rp3,2 miliar di rancangan KUA-PPAS dan dokumen refocusing itu. Namun, hingga rapat finalisasi yang dilaksanakan Banggar DPRD 4 Oktober 2021, mereka tak kunjung menjelaskan dan memberikan data rincian kelebihan itu ke DPRD,” ujarnya pula.

Setelah mencermati penggunaan anggaran refocusing APBD senilai Rp36,331 miliar itu, kata dia lagi, banyak ditemukan anggaran tidak diperuntukkan sesuai dengan kegunaan dalam penanganan COVID-19. Justru digunakan untuk kegiatan di luar dari penanganan COVID-19, seperti belanja perjalanan dinas dan honorarium yang nilai angkanya mencapai Rp12,331 miliar.

Ketika DPRD mempertanyakan sejumlah kejanggalan ini, menurutnya pula, TAPD Kota Tanjungpinang menolak menjelaskan. Pada rapat finalisasi Banggar DPRD, TAPD Kota Tanjungpinang bersikeras akan tetap melaksanakan APBD tahun berkenaan, apabila struktur yang disampaikan tersebut tidak mendapat kesepakatan dengan DPRD.

“Atas dasar itu, DPRD Kota Tanjungpinang memutuskan, tidak dapat menerima rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 untuk dibahas lebih lanjut, karena dasar penyusunannya dan perubahan penjabaran APBD yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” demikian Fathir. (Can/ant)

|Baca Juga: APBDP Kepri Disahkan Sebesar Rp3,918 Triliun

The post Penetapan APBD-P Tanjungpinang 2021 Terancam Molor, DPRD Tolak Rancangan KUA-PPAS appeared first on gokepri.

Kepala BPBD Kota Tanjungpinang, Kepri Dedy Sjufri Yusja menyatakan jumlah warga terdampak bencana alam banjir dan longsor di daerah tersebut mencapai 3.210 jiwa dari 1.018 kepala keluarga (KK).

Dedy merinci warga terdampak banjir tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Bestari 199 jiwa dari 49 KK, Kecamatan Tanjungpinang Barat 60 jiwa dari 15 KK, dan Kecamatan Tanjungpinang Timur 2.951 jiwa dari 949 KK.

“Total ada 80 kejadian banjir dan 27 titik rumah tergerus tanah longsor,” ujar Dedy di Tanjungpinang, Senin (4/1/2021).

Ia mengatakan pendataan terhadap kerusakan bangunan fisik seperti rumah dan infrastruktur akibat kejadian ini masih terus dilakukan oleh BPBD bersama instansi terkait.

Secara umum, katanya, kerusakan yang paling banyak terimbas banjir dan longsor adalah kawasan perumahan di Kecamatan Tanjungpinang Timur. “Kecamatan Tanjungpinang Timur menjadi wilayah paling parah terkena banjir dan longsor,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan sejauh ini masing-masing kecamatan atau kelurahan terdampak bencana sudah mendirikan posko bencana untuk menampung warga yang rumahnya terendam banjir maupun longsor.

Pemkot Tanjungpinang juga telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk para pengungsi, seperti kebutuhan makan, minum hingga pakaian.

“Bagi pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan kepada pengungsi bisa langsung turun ke posko bencana,” tuturnya.

Ia mengimbau agar warga Tanjungpinang menjauhi tempat-tempat yang berpotensi terdampak bencana alam, terutama longsor, karena kejadian ini berpotensi masih akan terjadi di tengah kondisi cuaca ekstrem pada awal tahun 2021.

Banjir dan longsor di Tanjungpinang terjadi pada Sabtu (2/1), setelah diguyur hujan sedang hingga lebat sejak Jumat (1/1).

(Can/ant)

|Baca Juga: Sejumlah Ruas Jalan di Tanjungpinang Terendam Banjir, Setinggi Lutut Orang Dewasa

The post Dua Hari Banjir dan Longsor, 3 Ribuan Warga Tanjungpinang Terdampak appeared first on gokepri.

“Peningkatan penerangan lampu jalan adalah prioritas utama pemkot saat ini. Alhamdulillah, Kota Tanjungpinang pada malam hari jadi makin terang- benderang,” ujar Walikota Tanjungpinang Rahma, Senin (7/12/2020).

Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU) itu untuk di 27 lokasi dengan 457 titik lampu PJU seperti di jalan A.Yani, jalan R.H.Fisabilillah, Jl. Gatot Subroto, Jl. Nusantara, Jl. Suka Ramai, Jl. Hang Tuah, Jalan Ganet dan beberapa ruas jalan lainnya.

Pembangunan dan peningkatan PJU tahun 2020 ini lebih mengedepankan ketersediaan jaringan dan pemasangan alat pencatat pembatas (APP) atau dikenal dengan istilah meterisasi.

“Dengan tujuan menjadikan PJU menyala sebanding dengan pemakaian daya listrik yang dapat terukur. Hal ini berdampak terhadap pembayaran tagihan listrik kepada PT. PLN (Persero),” ungkap Rahma.

Lanjut Rahma, dalam rangka efisiensi penggunaan energi listrik untuk menghidupkan lampu PJU, pembangunan dan peningkatan lampu PJU yang dilaksanakan menggunakan jenis lampu LED.

Sedangkan untuk pemeliharaan, kata dia, masih ada memperbaiki jenis lampu SON-T yang masih layak untuk turut menerangi ruas-ruas jalan di Tanjungpinang.

Adapun hingga November 2020 telah menerima 393 pengaduan kerusakan lampu penerangan jalan umum (PJU) dengan 2.097 titik lampu rusak.

Dari jumlah itu yang telah dilakukan perbaikan 355 pengaduan/lokasi dengan 1.458 titik lampu yang telah diperbaiki dan kembali hidup.

“Kami terus fokus pada pembangunan dan pemeliharaan PJU secara menyeluruh baik yang berada di jalan umum, jalan lingkungan, maupun di ruang-ruang publik seperti, taman-taman kota, hingga tempat pemakaman umum,” kata Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Senin.

Untuk memenuhi penerangan jalan umum pada ruas-ruas jalan yang belum merata, kata dia, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang saat ini sedang melaksanakan pembangunan.

(can/ant)

|Baca Juga:

• Inilah 11 Karya Sineas Muda di Festival Film Pendek Tanjungpinang
• Tanjungpinang Bahas Rencana Belajar Tatap Muka Januari 2021

The post Tanjungpinang Perbarui Lampu Jalan di 27 Lokasi appeared first on gokepri.