Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, menjelaskan langkah ini bertujuan meningkatkan akses pendanaan bagi pengusaha UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, dan pekerja migran.

Pemerintah, kata Cak Imin, akan menyiapkan skema akses pendanaan melalui pembentukan lembaga simpan pinjam. Konsep Pendanaan Nasional Madani (PNM) Mekaar dari Kementerian BUMN akan menjadi contoh.

“Ada beberapa penanganan untuk membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan negara atau pemerintah,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). “Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi, jumlahnya akan ditambah.”

Baca Juga:
Mulai 2025, Warga Berulang Tahun Bisa Cek Kesehatan Gratis

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan pemerintah mengkaji program khusus pinjaman murah untuk pekerja yang hendak ke luar negeri. Menurut Cak Imin, Pekerja Migran Indonesia (PMI) membutuhkan dana untuk pelatihan, ongkos keberangkatan, dan pengurusan berbagai dokumen administrasi.

“Pinjaman dengan bunga sangat rendah akan diberikan,” kata Cak Imin. “Inisiatif ini akan membuat model simpan pinjam dengan bunga sangat rendah. Kami akan menindaklanjuti ini dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan.”

Karena itu, pemerintah berniat meningkatkan akses modal berbunga rendah kepada pengusaha kecil. Kisaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp 20 triliun.

“Intinya, kami ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah,” ujar Cak Imin. “Bisa Rp 20 triliun totalnya. Dana abadi pendidikan, dana abadi bergulir.” ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Modal UMKM dan Pekerja Migran appeared first on gokepri.

Gebyar Transisi PAUD-SD tersebut untuk memperingati Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap tanggal 23 Juli.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq ribuan anak yang menghadiri Gebyar Transisi PAUD-SD tersebut berasal dari 14 kecamatan yang ada di Karimun.

“Selamat Hari Anak Nasional, semoga menjadi anak yang cerdas dan berkualitas serta memiliki dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ungkap Aunur Rafiq.

Dikatakan, pemerintah akan memberikan perlindungan hak hak anak di Kabupaten Karimun.

“Khusus kepada guru guru pendidik dan juga orang tua mari kita bersama sama memberikan perlindungan dan memberikan kebutuhan hak hak anak agar mereka hidup bahagia dan ceria,” ujarnya.

Aunur Rafiq menyebut, Pemkab Karimun siap menghadapi transisi.

Tentunya, dengan mutu pendidikan yang baik, sekolah yang memiliki lokasi yang baik agar anak anak ke depan memiliki kualitas yang baik.

Penulis: Ilfitra

The post Pemerintah Memberikan Perlindungan Hak-hak Anak di Kabupaten Karimun appeared first on gokepri.

Namun, setelah rapat terbatas mengenai persiapan arus mudik yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (hari, tanggal), cuti bersama tersebut diubah menjadi 19 hingga 25 April 2023.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan bahwa perubahan jadwal cuti bersama Lebaran tersebut diputuskan dalam rapat terbatas dan tinggal menunggu pengesahan dari Presiden. Menhub merujuk kepada Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengeluarkan SKB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Menhub juga mengusulkan perubahan jadwal cuti bersama Lebaran 2023 dari 21 hingga 26 April menjadi 19 hingga 25 April dengan pertimbangan manajemen arus mudik. Menurut Menhub, dengan konfigurasi cuti bersama yang lama, ada potensi penumpukan arus mudik luar biasa pada tanggal 21 April 2023.

“Dengan dimajukan itu, pemudik bisa mulai dari tanggal 18 (April) sore, 19, 20, 21, ada empat hari mereka mudik,” kata Menhub. Perubahan jadwal cuti bersama Lebaran ini dilakukan untuk mengatasi potensi penumpukan arus mudik yang dapat mengganggu kenyamanan pemudik dan memperkecil risiko penyebaran virus COVID-19. Pemerintah berharap dengan perubahan ini, pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih lancar dan aman.

Meski begitu, para pemudik diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan memperhatikan arus lalu lintas yang berlaku. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan untuk memudahkan perjalanan pemudik, seperti posko mudik dan pemeriksaan kesehatan di sejumlah titik strategis.

Sejumlah pihak menyambut positif perubahan jadwal cuti bersama Lebaran ini, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di daerah. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang dan demi kepentingan bersama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Baca Juga: Mudik Lebaran 2023: Harga Tiket Transportasi Diprediksi Naik, Simak Tips dari Pegipegi

The post Perubahan Jadwal Cuti Bersama Lebaran 2023 untuk Hindari Penumpukan Arus Mudik appeared first on gokepri.

Hal ini diprediksi akan menimbulkan kerugian besar bagi provinsi tersebut, khususnya di sektor perdagangan dan pariwisata.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan bahwa BIM menjadi gerbang bagi wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Sumbar dan juga digunakan oleh masyarakat dari Bengkulu dan Jambi saat musim haji. Sumbar sudah mendeklarasikan bahwa akan dikunjungi 8,2 juta wisatawan dalam program ‘Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023’.

Menurut Supardi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk melakukan langkah-langkah strategis agar BIM tetap berstatus sebagai bandara internasional. “Kami akan berusaha melakukan pendekatan dan lobi, tentu dengan syarat BIM harus memenuhi standar sesuai dengan bandara level internasional,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, BIM yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman itu dibuat untuk bandara internasional sesuai arahan pemerintah pusat kala itu dan jika hanya untuk bandara nasional saat itu, sudah ada Bandara Tabing di Kota Padang. “Kalau akan turun status tentu kita tidak akan memindahkan bandara tersebut ke BIM karena Bandara Tabing berada di pusat kota,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar, juga menyatakan bahwa penurunan status BIM akan menjadi kemunduran bagi Sumbar, khususnya setelah penerbangan internasional baru saja dibuka kembali. Ia berharap bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan status BIM tetap sebagai bandara internasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Dedy Diantolani, mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai status Bandara Internasional Minangkabau dan masih menunggu kelanjutan dari rencana pengurangan status internasional beberapa bandara. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar siap menerima kebijakan dari pemerintah pusat mengenai status BIM ke depan.

Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah akan memangkas jumlah bandara internasional dari 32 menjadi 14 atau 15 bandara saja di Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan pergerakan domestik dan mobilitas perjalanan wisata dalam negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Baca Juga: Gerbang Bandara Hang Nadim Bakal Dibongkar, Demi Pelebaran Jalan

Sumber: Antara

The post Bandara Internasional Minangkabau Terancam Turun Status appeared first on gokepri.