Agen yang dipanggil KSOP Karimun itu yakni PT Karimun Satria Abadi, PT Duta Bahari Sentosa, PT Wello Bone Perkasa, PT Sinar Romindo Indah, PT Ratu Indah Permai dan PT Terra Joan Jaya.

KSOP Karimun kemudian meminta keterangan kepada seluruh agen terkait keberangkatan kapal dan penjualan tiket. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat BUP Karimun.

Kepala Pos Pelabuhan Sri Tanjung Gelam KSOP Karimun, Achmad Zaliansyah menyebut ada beberapa poin yang disepakati dalam pertemuan itu diantaranya penjualan tiket harus sesuai dengan Rencana Pola Trayek (RPT).

Kemudian, penjualan tiket harus ditutup dua menit sebelum waktu keebrangkatan. Misalnya, waktu keberangkatan pukul 06.15 WIB, maka penjualan tiket harus ditutup pada pukul 06.13 WIB.

Selain itu, untuk pemanggilan penumpang hanya dibolehkan satu orang saja di depan loket.

“Petugas juga dilengkapi dengan toa, jika sudah ada toa maka tidak perlu lagi betreriak-teriak di sepanjang jalan,” ungkap Achmad.

“Petugas loket dan agen harus menggunakan uniform (seragam) dan wajib pakai sepatu. Petugas juga dilengkapi dengan toa, jika sudah ada toa maka tidak perlu lagi betreriak-teriak di sepanjang jalan,” ungkap Achmad.

Selanjutnya, setelah loket ditutup dan kapal akan berangkat maka hanya 1 orang saja dari pihak agen yang dibolehkan turun ke ponton.

Dikatakan, semua agen pelayaran sepakat dengan hasil rapat bersama yang juga dihadiri Kepala UPT Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Dinas Perhubungan Karimun, Sandi Gea.

Achmad juga menjelaskan, kenapa sering terjadi keterlambatan kedatangan kapal karena terkait cuaca, adanya kerusakan serta diakibatkan tingginya frekuensi keberangkatan dan kedatangan kapal dari pelabuhan KPK.

Selain itu, juga karena sandar kapal baik itu keberangkatan maupun kedatangan terkadang bersamaan.

“Kalau bicara RPT keberangkatan pagi, antara kapal pertama dan kapal kedua jarak waktu keberangkatannya terlalu mepet,” terangnya.

Achmad juga mengakui r
endahnya disiplin operator, dalam hal ini nakhoda maupun agen terkait aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

“Alhamdulillah ke depan kita sepakat akan kita melakukan perbaikan, baik itu instansi KSOP, UPTD Dinas Perhubungan, BUP dan para operator di lingkungan pelabuhan Sri Tanjung Gelam serta mengedepankan koordinasi antar stakeholder,” pungkasnya.

Penulis: Ilfitra

The post KSOP Karimun Panggil Seluruh Agen Pelayaran Pemilik Trayek Pelabuhan KPK appeared first on gokepri.

KSOP Karimun memanggil dua nakhoda kapal cepat dengan trayek antar pulau di Karimun itu untuk dimintai keterangan.

“Kedua nakhoda kapal, SB Satria dan SB Karunia Jaya telah kami panggil untuk dimintai keterangan,” ujar Kepala Pos Pelabuhan Sri Tanjung Gelap KSOP Kelas I Tanjungbalai Karimun, Achmad Zaliansyah, Kamis, 18 Januari 2024.

Kata Achmad, kedua nakhoda membantah telah melakukan aksi balapan, hanya berbarengan datang menuju Selat Beliah di saat waktu yang hampir barsamaan.

“SB Satria kalau berangkat haluannya ke SPBU arah barat, sementara SB Karunia Jaya haluan mengarah ke Pulau Tulang,” jelas Achmad.

Nah, begitu hampir mendekati Selat Beliah haluan kedua speedboat makin mengerucut dan bertemu di perairan sebelum Selat Beliah hingga terkesan seperti aksi balapan.

“Kenapa dua kapal itu bisa bertemu di perairan menjelang Selat Beliah? karena jarak waktu keberangkatan dua kapal sangat berdekatan,” tuturnya.

Achmad menyebut, aksi balapan yang dilakukan dua kapal cepat tersebut dua hari lalu sebenarnya bukan yang pertama terjadi. Aksi serupa bahkan sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya.

“Kejadian ini sudah berulang dua kali dengan nakhoda yang berbeda. Kalau dulu mereka memang balapan, bahkan penumpang kapal pun sampai ketakutan, tapi kalau yang kemaren itu tidak,” ungkapnya.

Kendati begitu, Achmad tetap tidak mentolerir apa yang telah dilakukan dua speedboat tersebut di laut, karena jelas telah mengabaikan keselamatan penumpang.

“Keselamatan penumpang kapal adalah yang utama dalam pelayaran. Tidak ada tawar menawar,” tegas Achmad.

Belum ada sanksi bagi kedua nakhoda, aksi balapan yang dilakukan dua kapal cepat, SB Satria dan SB Karunia Jaya itu berakhir dengan jalan damai.

Penulis: Ilfitra

The post KSOP Karimun Periksa Dua Nakhoda Kapal yang Terlibat Aksi Balapan di Laut appeared first on gokepri.

Masing-masing kapal cepat (speedboat) tetap berangkat dari pelabuhan antar pulau di Karimun itu di luar waktu yang telah ditentukan Dinas Perhubungan Karimun.

Bahkan, masing-masing agen pelayaran terkesan menunjukkan arogansinya dengan melabrak waktu keberangkatan yang telah ditentukan itu.

“Lihatlah, SB Karunia Jaya balapan dengan SB Satria saat meninggalkan Pelabuhan KPK,” ujar salah seorang owner agen pelayaran di Karimun sambil menunjukkan video aksi balapan dua kapal cepat di Karimun itu, Selasa 16 Januari 2024.

Dalam tayangan video itu, memang terlihat aksi balapan di tengah laut yang dilakukan dua kapal cepat dari agen yang berbeda tujuan Selat Beliah, Kundur Barat tersebut.

Terang saja, aksi balapan dua kapal itu jelas berdampak tidak baik bagi penumpang di atas kapal, bahkan dalam dunia pelayaran pada umumnya di Karimun.

Aksi yang kurang elok yang dipertontonkan dua kapal cepat tersebut tentu saja mendapat respons keras dari praktisi hukum di Karimun, Trio Wiramon SH MSi.

Trio Wiramon menilai, sikap arogansi yang dilakukan oleh nakhoda kapal cepat antar pulau di Karimun itu bukan hanya kesalahan agen atau pemilik kapal semata.

Sebab, carut marut dalam sistem pelayaran antar pulau di Karimun itu sudah berlangsung sejak lama dan terkesan dibiarkan oleh institusi terkait di Karimun.

Pria yang akrab disapa Amon ini menilai, ada tiga institusi yang harus bertanggungjawab dalam hal bobroknya sistem pelayaran khususnya melayani trayek antar pulau di Karimun, yakni BUMD Kepelabuhanan Karimun, KSOP dan Dinas Perhubungan Karimun.

“BUMD Kepelabuhanan Karimun selaku pemilik tempat harus memberikan kepastian waktu kepada penumpang melalui pengeras suara setiap kapal akan berangkat,” ujar Amon.

Sementara, Dinas Perhubungan Karimun selaku pihak yang menerbitkan trayek keberangkatan kapal harus tegas kepada agen yang dengan sengaja melanggar trayek atau waktu keberangkatan yang telah ditentukan.

Begitu juga dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjungbalai Karimun yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bisa membatalkan keberangkatan kapal jika nakhoda terkesan abai dalam aturan.

“Jika terjadi kecelakaan di laut, tentu saja yang bertanggungjawab adalah Syahbandar dan siapa yang menjadi korban? jelas masyarakat yang menjadi penumpang kapal,” tuturnya.

Hanya saja, untuk mengatasi benang kusut sistem pelayaran di Karimun diperlukan payung hukum turunan dari Undang-undang no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran berupa Peraturan Bupati.

Menurut dia, hingga saat ini belum ada Peraturan Bupati yang mengatur teknis sistem pelayaran di Karimun. Makanya, masing-masing agen pelayaran sesuka hatinya berangkat hingga melakukan aksi balapan di laut.

“Saya minta dengan tegas kepada Bupati Karimun untuk memanggil semua stakeholder terkait untuk membahas persoalan ini hingga bermuara dengan diterbitkannya Peraturan Bupati,” tegasnya.

Kalau tidak ada juga solusi dari Pemkab Karimun terkait carut marutnya pola keberangkatan kapal di Pelabuhan KPK, maka pria yang berprofesi sebagai pengacara ini akan melaporkannya ke Kemenhub.

“Saya akan laporkan masalah ini ke Kementerian Perhubungan terkait peran Syahbandar dan Dishub Karimun jika tidak ada aksi nyata yang akan berpotensi terjadinya kecelakaan di laut dan mengorbankan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Ilfitra

The post Bupati Karimun Harus Terbitkan Perbup Atasi Benang Kusut di Pelabuhan KPK appeared first on gokepri.

Bahkan, saking padatnya mobilitas kapal yang keluar masuk di Pelabuhan itu ada yang berjarak hanya sekitar 15 menit atau paling banter 30 menit.

Dengan kondisi padatnya arus keluar masuk kapal di pelabuhan ini, maka seringkali menimbulkan ‘gesekan’ jadwal keberangkatan antara satu kapal dengan kapal lainnya di pelabuhan itu.

Setidaknya, terdapat 29 unit kapal yang saban waktu lalu lalang di pelabuhan itu, setiap harinya.

Kapal yang rata-rata berjenis speedboat tersebut berada di bawah naungan 6 agen pelayaran.

Enam agen pelayaran itu diantaranya PT Karimun Satria Abadi, PT Duta Bahari Sentosa, PT Wello Bone Perkasa, PT Sinar Romindo Indah, PT Ratu Indah Permai dan PT Terra Joan Jaya.

Namun, belakangan PT Terra Joan Jaya tidak beroperasi lagi. Sehingga, saat ini hanya tinggal 5 agen pelayaran.

Keberangkatan kapal dari Pelabuhan KPK diawali dengan berlayarnya speedboat (SB) Satria Express 99 tujuan Selat Beliah pada pukul 06.15 WIB.

Kemudian, disusul SB Karunia Jaya 09 yang berangkat pada pukul 06.30 WIB juga tujuan ke Selat Beliah.

Artinya, antara SB Satria Express 99 dengan SB Karunia Jaya 09 hanya memiliki selisih waktu keberangkatan selama 15 menit.

Namun, disinilah benang kusut arus keberangkatan dan kedatangan kapal di Pelabuhan KPK itu sering terjadi.

Berdasarkan infomasi yang terjadi di lapangan ternyata SB Karunia Jaya 09 malah berangkat lebih cepat pada pukul 06.17 WIB.

Sementara, 13 menit berikutnya giliran SB Satria Express 99 yang akan berangkat meninggalkan ponton pelabuhan tersebut.

“Selamat pagi pak, ijin melapor. Pagi ini SB Karunia Jaya tujuan Selat Beliah masih tetap melanggar aturan. Mereka tetap berangkat tidak sesuai dengan jadwal Trayek (RPT) mereka,” ujar Robby Rusyanto, Owner PT Karimun Satria Abadi yang memiliki armada kapal SB Satria.

Kata Robby, padahal jadwal trayek (RPT) SB Karunia Jaya pukul 06.30 WIB, namun kapal tersebut berangkat pukul 06.18 WIB dan sudah terjadi selama 3 hari belakangan ini.

“Hal tersebut dapat merugikan pihak kami. Pertama, terjadinya kejar kejaran dengan menambahkan kecepatan kapal dan itu bisa meningkatkan presentase tabrakan kapal dan membahayakan keselamatan penumpang. Kedua, penumpang kami mereka lobi untuk naik mereka,” jelasnya.

Dia menyebut, apa yang dilakukan SB Karunia Jaya dapat merugikan pihaknya dan sangat membahayakan banyak orang.

“Jika sudah terjadi kecelakaan kapal, hal itu tidak bisa kita sesali lagi, karena itu perlunya tindakan cepat agar hal buruk tidak terjadi ke depannya,” pungkasnya, Jumat, 12 Januari 2024.

Sementara, Januari dari PT Wello Bone Perkasa dan PT Sinar Romindo Indah menyampaikan hal sebaliknya. Menurut dia, SB Satria yang berada di bawah naungan bendera PT Karimun Satria Abadi juga melanggar aturan.

Dia memberi contoh, SB Satria dari Pelabuhan KPK ke Moro dengan jadwal pukul 09.55 WIB malah berangkat pukul 10.02 WIB.

Kemudian, SB Satria 99 dari Pelabuhan KPK ke Selat Beliah dengan jadwal 06.15 WIB malah berangkat pukul 06.17 WIB.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Sri Tanjung Gelam di Dinas Perhubungan Karimun, Sandi Gea menjelaskan, terkait jadwal keberangkatan kapal, Dinas Perhubungan memiliki Rencana Pola Trayek (RPT).

Hanya saja, di lapangan memang banyak ditemui agen pelayaran yang melanggar aturan trayek yang telah dikeluarkan Dishub Karimun.

“Pelanggaran soal jadwal keberangkatan kapal itu memang sudah sering terjadi dilakukan oleh agen pelayaran di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam,” ujar Sandi, Jumat, 12 Januari 2024.

Bahkan, kata Sandi, pihaknya sudah pernah memberikan peringatan kepada seluruh agen pelayaran pada 12 Desember 2023 lalu.

“Kalau memang terjadi lagi pelanggaran, maka kami tak segan-segan memberikan teguran tertulis pertama dan itu ada sanksinya,” ungkap Sandi.

Sandi menyebut, sebenarnya tidak ada toleransi bagi kapal yang melakukan keterlambatan keberangkatan atau mempercepat keberangkatan kapalnya.

Hanya saja, dirinya menyebut ada dua pengecualian jika benar-benar harus dilakukan penundaan atau mempercepat keberangkatan kapal yakni ada pasien sakit yang harus diantar dan ada ada keberangkatan pejabat.

“Itupun nakhoda atau pihak agen harus melaporkan dulu kepada regulator di pelabuhan,” ungkapnya.

Penulis: Ilfitra

The post Benang Kusut Keberangkatan Kapal Antar Pulau di Pelabuhan KPK Karimun appeared first on gokepri.

Proyek yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Karimun tersebut mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari Kejari Karimun.

Persetujuan pengamanan dan pengawalan proyek rehabilitasi dermaga dan ponton Pelabuhan Sri Tanjung Gelam tertuang dalam surat nomor: B-1082/L.10.12/Dpp.1/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Karimun.

Bahkan, pada 10 April 2023 Kepala Kejari Karimun Firdaus bersama sejumlah kepala seksi mengadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Perhubungan, Afrian dan jajarannya mendengar pemaparan terkait proyek tersebut.

“Benar, ada tiga proyek strategis di Karimun yang mendapat pengamanan dan pengawalan dari Kejari Karimun,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Karimun, Rezi Darmawan, Rabu, 20 Desember 2023.

Kata Rezi, selain rehabilitasi dermaga dan ponton Pelabuhan Sri Tanjung Gelam ada dua kegiatan lain yang mendapat pengawalan dan pengamanan Kejari Karimun.

Dua kegiatan itu yakni pembangunan Bus Air Roro dan rehabilitasi Pelabuhan Bongkar Muat Buru di Kecamatan Buru.

Terkait rehabilitasi dermaga dan ponton Pelabuhan Sri Tanjung Gelam, proyek tersebut dikerjakan PT Alindo Cahya Tama dengan masa pengerjaan selama 180 hari kalender.

Pengerjaannya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 sebesar Rp9,6 miliar.

Anggaran sebesar itu untuk pembangunan dua ponton yang berada di dua sisi pelabuhan, bahkan untuk mencabut 24 tiang yang lama dan diganti dengan pemancangan tiang baru.

“Pengerjaan dermaga rehabilitasi dermaga dan ponton Pelabuhan Sri Tanjung Gelam sudah sesuai dengan kondisi alam yang ada di Karimun,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Karimun, Afrian, Rabu, 20 Desember 2023.

Kata Afrian, perencanaan pembangunan rehabilitasi dermaga dan ponton Pelabuhan Sri Tanjung Gelam tersebut sudah sesuai bahkan mendapat persetujuan Kementerian Perhubungan.

“Secara teknis, desain dermaga dan ponton Pelabuhan Sri Tanjung Gelam sudah sesuai dengan kondisi alam dan disetujui pusat,” pungkasnya.

Penulis: Ilfitra

The post Pengawalan Kejari Karimun, Dermaga Pelabuhan KPK Masuk Proyek Strategis appeared first on gokepri.

Betapa tidak, desain ponton pelabuhan kapal antar pulau itu berbeda dengan ponton pelabuhan lainnya di Karimun.

Jika pada umumnya ponton pelabuhan di Karimun memiliki atap, namun tidak bagi Pelabuhan KPK. Ponton pelabuhan itu dibiarkan terbuka tanpa memiliki penutup atau atap.

Rehabilitasi dermaga ponton Pelabuhan Sri Tanjung Gelam tersebut merupakan proyek Dinas Perhubungan Karimun.

Pengerjaannya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 sebesar Rp9,6 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Karimun, Afrian menyebut ponton pelabuhan tanpa atap itu sama dengan ponton pelabuhan yang ada di luar negeri.

“Jika kita lihat ponton pelabuhan di luar negeri, memang seperti itulah adanya, tanpa atap,” ujar Afrian di Pelabuhan KPK.

Dikatakan, rehabilitasi dermaga ponton Pelabuhan Sri Tanjung Gelam tersebut dilaksanakan PT Alindo Cahya Tama dengan masa pengerjaan selama 180 hari kalender.

“Dermaga ponton Pelabuhan Sri Tanjung Gelam selesai pada November 2023 dan langsung dioperasikan untuk kepentingan umum,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Junaidi juga menguatkan pernyatan Afrian dengan menyebut, hampir semua ponton pelabuhan yang dibangun provinsi tanpa memiliki atap.

“Coba lihat ponton pelabuhan yang ada di Uban, tak satupun memakai atap. Bahkan, hampir semua ponton pelabuhan di dunia tanpa menggunakan atap,” ungkapnya saat ditemui di Pelabuhan KPK.

Menurut dia, desain ponton pelabuhan tanpa atap itu untuk menghindari dari terjangan angin laut, terlebih pada musim angin barat.

Selain itu, fungsi ponton adalah untuk menurunkan penumpang dari atas kapal.

“Ponton itu kan hanya untuk menurunkan penumpang kapal, jadi keberadaan orang di ponton itu tak lama,” tuturnya.

Penulis: Ilfitra

The post Bergaya Luar Negeri, Ponton Pelabuhan KPK Karimun Dibangun Tanpa Atap appeared first on gokepri.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti.

Menariknya, hotel yang memiliki 30 kamar tersebut ternyata 6 kamar diantaranya dikontrak Pemkab Karimun sebagai rumah singgah.

Bupati Rafiq mengatakan, kamar yang dikontrak oleh pihaknya itu diperuntukkan bagi masyarakat dari hinterland atau pulau-pulau yang membutuhkan penginapan.

“Ada 6 kamar dikontrak selama setahun untuk dimanfaatkan masyarakat kita dari pulau-pulau yang hendak berobat di Tanjungbalai Karimun. Jadinya seperti rumah singgah,” ujar Aunur Rafiq, Senin 16 Januari 2023.

Untuk realisasinya, Bupati Rafiq meminta Dinas Kesehatan untuk segera menyiapkan mekanisme bagi masyarakat membutuhkan yang akan menempati kamar tersebut.

“Saya minta Dinas Kesehatan untuk segera menyusun bagaimana mekanisme warga yang akan memakai kamar-kamar di hotel ini,” ungkapnya.

Penulis: Ilfitra

The post Pemkab Karimun Kontrak 6 Kamar Hotel Tanjung Gelam untuk Rumah Singgah appeared first on gokepri.