Kepala Bapenda Kepri, Diky Wijaya, menyatakan layanan ini dilakukan agar masyarakat di wilayah terpencil dapat mengakses layanan pajak dengan mudah tanpa perlu datang ke kantor Samsat.

“Kendaraan di pulau akan kami cek fisiknya langsung di lokasi. Jadi, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membawa kendaraan ke Samsat,” ujar Diky di Batam, Rabu (15/1/2025).

Baca Juga: Animo Tinggi, Pemutihan Pajak Kendaraan di Kepri Diperpanjang hingga November

Program jemput bola ini dijadwalkan berlangsung sekali dalam seminggu. Melalui pendekatan ini, Diky berharap masyarakat di pulau-pulau yang selama ini sulit menjangkau layanan Samsat dapat terlayani secara optimal.

“Kami ingin membantu masyarakat di pulau agar tetap terlayani dengan baik, tanpa harus jauh-jauh datang ke Samsat,” tambahnya.

Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Kepri, Andi Mardianus, mengungkapkan tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan di Batam masih rendah. Ia menjelaskan bahwa kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang dapat dianggap ilegal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kendaraan yang tidak diregistrasi ulang bisa dihapus dari data registrasi dan dinyatakan tidak layak beroperasi. Namun, pelaksanaannya menjadi kewenangan penuh kepolisian,” kata Andi.

Meskipun memiliki landasan hukum untuk menyita kendaraan yang tidak membayar pajak, Andi menegaskan bahwa pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas.

“Penyitaan kendaraan adalah opsi terakhir. Kami lebih fokus pada edukasi dan pendekatan yang humanis,” jelasnya.

Saat ini, Bapenda Kepri memprioritaskan penagihan tunggakan pajak yang berumur maksimal satu tahun, karena data tersebut dinilai lebih valid dan mudah ditindaklanjuti. Selain itu, sinergi dengan perangkat RT/RW akan dimanfaatkan untuk memperbaiki data wajib pajak.

“Kadang wajib pajak tidak ditemukan di alamat terdaftar. Dengan bantuan RT/RW, kami ingin memetakan masalah ini agar data kendaraan dan pemiliknya akurat,” tambah Andi.

Ia berharap langkah-langkah strategis ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan, mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah.

Ia mengimbau masyarakat untuk segera melunasi pajak kendaraan dan memastikan data kendaraan sesuai agar bersama-sama dapat mendukung pembangunan daerah. ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Layanan Jemput Bola Pajak Kendaraan Jangkau Pulau-Pulau di Kepri appeared first on gokepri.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri Dicki Wijaya mengatakan pemasukan pajak daerah di Kepri hingga saat ini masih mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor.

“Sementara sektor retribusi, kita tak bisa melakukan apa-apa,” ujarnya, Rabu 24 Mei 2023.

Baca Juga: Pajak Kendaraan Bermotor Primadona PAD Kepri, Target Tahun Ini Rp1,3 T

Ia optimistis target tersebut Rp1,5 triliun dapat tercapai, bahkan bisa mencapai 109 persen. Sebab, di tahun sebelumnya pencapaian pajak kendaraan juga melebihi target yaitu 107 persen.

“Pajak kendaraan bermotor diperoleh dari objek pajak kendaraan bermotor, bea balik nama pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,” kata Dicky.

Untuk menggenjot pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, ia mengatakan tahun ini juga melakukan inovasi pelayanan publik, razia pajak kendaraan bermotor, penegakan hukum, hingga pendataan objek pajak.

Meski berusaha meningkatkan pendapatan, namun kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini tidak diberlakukan lagi. Sebab, di tahun 2022 kebijakan itu sudah dua kali digelar.

Selain dalam hal inovasi, para staf Dispenda yang bertugas di kantor Samsat juga diminta untuk meningkatkan integritas dalam melayani masyarakat.

Pelayanan maksimal yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan diyakininya mendorong peningkatan penerimaan pajak sebab berkaitan dengan peningkatan kepercayaan publik.

“Tanamkan nilai-nilai kejujuran ketika melayani masyarakat. Harus mampu mengelola diri dan mental agar mampu menahan godaan sehingga pelayanan meningkat,” kata Dicky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: Antara

The post Triwulan I 2023, Realisasi Pajak Kendaraan di Kepri Rp593 M appeared first on gokepri.

Layanan antar jemput pajak ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi Kepri melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kota Tanjungpinang.

Kepala Seksi Penerimaan dan Penetapan UPTD PPD Tanjungpinang, Bapenda Kepri, Nurfasanti mengatakan layanan tersebut merupakan bagian dari strategi agar wajib pajak kendaraan bermotor bisa dengan mudah, cepat, dan terbantu dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Baca Juga: Pemprov Kepri Serahkan Pajak Kendaraan ke Pemko Batam Mulai 2025

“Terobosan ini sudah hadir sejak akhir tahun 2020,” kata dia, Minggu 21 Mei 2023 di Tanjungpinang.

Menurut dia, di era digital seperti sekarang ini, masyarakat perlu sistem pelayanan yang cepat.

Selain menyediakan sistem pelayanan digital yang bisa diakses langsung oleh masyarakat melalui E samsat, juga disediakan petugas khusus untuk antar jemput pajak kendaraan bermotor, khususnya pajak tahunan.

“Sehingga wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu, lokasi tempat tinggal yang jauh dari layanan samsat, para kelompok rentan dan ibu ibu hamil, bisa tetap membayar pajak kendaraannya tepat waktu,” kata dia.

Inovasi ini dibuat agar tidak ada lagi kendala bagi warga untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, karena wajib pajak dengan mudah bisa terlayani dengan baik, cepat dan memuaskan.

Ia berharap masyarakat di Tanjungpinang dapat memanfaatkan fasilitas dari inovasi tersebut.

Nurfasanti mengatakan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pendapatan asli daerah andalan yang menunjang pembangunan di Provinsi Kepri.

Cara memanfaatkan pelantar emas sangat mudah. Cukup menghubungi WhatsApp dengan nomor 0811-7787-557.

Petugas admin akan membalas dan meminta alamat wajib pajak. Selanjutnya armada pelantar emas akan segera datang ke alamat yang sudah diberikan.

“Tim petugas pelantar emas akan mengecek kelengkapan berkas untuk perpanjangan pajak tahunan, yaitu, KTP asli sesuai STNK, STNK asli, pajak kendaraan bermotor asli,” kata Nurfasanti.

Kemudian petugas akan mendaftarkan, menetapkan dan mencetak pajak kendaraan bermotor yang sudah dibayar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: Antara

The post Pelantar Emas, Layanan Antar Jemput Pajak Kendaraan di Kepri appeared first on gokepri.

Pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau (PAD Kepri) bertambah sebanyak Rp116,5 miliar selama pelaksanaan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) tahap kedua tahun 2022. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepri Reni Yusneli di Tanjungpinang mengatakan program pemutihan denda pajak kendaraan dilaksanakan sejak 20 September-30 November 2022.

Pendapatan dari PKB selama program itu dilaksanakan berdasarkan penghitungan dari total PKB pokok sebesar Rp122,2 miliar dikurang total penerimaan pajak kendaraan bermotor atas unit yang mendapatkan manfaat pemutihan diskon 30 persen sebesar Rp32,2 miliar. “Kemudian hasilnya dikurangi diskon lainnya atau lebih bayar,” katanya.

Total penerimaan PKB atas unit yang mendapatkan manfaat pemutihan diskon 30 persen sebesar Rp32,2 miliar berdasarkan penghitungan dari total PKB pokok atas unit yang mendapatkan manfaat pemutihan diskon 30 persen sebesar Rp37,7 dikurang diskon pemutihan pajak kendaraan tahun 2022 yang diberikan sebesar Rp5,4 miliar.

Kendaraan yang menerima diskon denda pajak sebesar 30 persen dalam program tersebut sebanyak 17.984 unit, sementara kendaraan yang mendapatkan gratis bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II atau bea balik nama untuk kendaraan bekas sebanyak 6.800 unit. Kendaraan yang dibebaskan dari sanksi administrasi sebanyak 46.753 unit.

“Total kendaraan yang mendapatkan manfaat pemutihan tahap tahun 2022 sebanyak 50.174 unit, sedangkan yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama selama pelaksanaan program pemutihan denda pajak mencapai 133.633 unit,” ujarnya.

Reni mengungkapkan total diskon PKB dalam program pemutihan denda pajak kendaraan tahap kedua tahun 2022 mencapai Rp5,4 miliar, sedangkan total diskon gratis BBNKB II Rp4,2 miliar dan total pembebasan sanksi administrasi Rp10,1 miliar. “Total diskon pemutihan tahap kedua tahun 2022 mencapai Rp19,8 miliar,” katanya.

Reni menuturkan program pemutihan denda pajak kendaraan tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2023. Hal itu disebabkan kondisi perekonomian masyarakat kembali pulih setelah terdampak pandemi COVID-19.

“Program pemutihan denda pajak kendaraan dan lainnya yang dilaksanakan tahun ini sebagai stimulus meringankan beban masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Daerah, Batam Bidik Realisasi Rp1 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pemutihan Pajak Kendaraan Efektif Menambah Pendapatan Kepri appeared first on gokepri.