Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan ini diputuskan untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik nasional.

Dia mengakui, pilihan pemerintah antara listrik RI mati atau lanjutkan ekspor batubara.

Namun, karena setiap kebijakan pasti akan ada yang dikorbankan, maka pemerintah memilih untuk menetapkan kebijakan yang berdampak seminimal mungkin bagi rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah mengutamakan kewajiban pasokan batubara untuk pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) atau dalam hal ini untuk pembangkit listrik, dan menghentikan sementara ekspor.

“Keputusan batubara untuk sustain pasokan listrik. Pilihan sulit apakah listrik RI mati dan kita ekspor batu bara, jadi ini pilihan policy ini akan dicoba dijaga secara hati-hati. Pasti ada pengorbanannya karena gak ada pilihan free. Pemerintah cari yang dampaknya seminimal mungkin bagi rakyat, namun distorsi juga kecil. Makanya, DMO diputuskan,” beber Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2021, Senin, 3 Januari 2022.

Dia mengakui, dengan dipilihnya kebijakan larangan ekspor dan memprioritaskan DMO, memang RI kehilangan momentum peningkatan pendapatan karena harga batu bara juga masih tinggi saat ini.

Namun, lagi lagi, tegasnya, kepentingan nasional terutama untuk kebutuhan listrik masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Jadi ini kita lihat ada isu harga batu bara, keputusan DMO, dan listrik dalam negeri. Ini nanti kita taro diputuskan yang kita dipaksa harus memilih di situasi yang mengalami perubahan cepat,” tuturnya.

Diketahui, pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan pertambangan batubara untuk melakukan ekspor batu bara mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor B-605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan 31 Desember 2021. (*)

(sumber: cnbcindonesia.com)

The post Ini Kata Sri Mulyani Soal Larangan Ekspor Batubara appeared first on gokepri.

“Kebijakan larangan ekspor batubara itu tidak berpengaruh ke PLTU Karimun,” ujar Manajer PLN Unit Layanan Palanggan (ULP) Tanjungbalai Karimun, Jaswir, Senin, 3 Januari 2022.

Jaswir mengatakan, kebutuhan batubara untuk PLTU Tanjungsebatak tidaklah banyak, jadi tidak begitu berdampak karena kebijakan pemerintah itu.

Dia menyebut, dampak yang paling dirasakan oleh kebutuhan batubara di daerah Jawa yang memang memiliki tingkat kebutuhan cukup besar.

Untuk kebutuhan batubara di PLTU Tanjungsebatak, Jaswir menyebut hanya sekitar 10 ribu ton per bulan.

“Kebutuhan batubara untuk bahan bakar PLTU Tanjungsebatak sekitar 10 ribu ton sebulan. Batubara itu didatangkan dari Jambi,” katanya.

Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan batubara melakukan ekspor mulai 1 Januari 2022. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan untuk pembangkit listrik domestik.

Berdasarkan surat yang ditandatangani Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, pelarangan ekspor batubara ini akan berlaku hingga 31 Januari 2022.

Dikutip dari Kontan, kebijakan larangan ekspor batubara ini dikeluarkan melalui surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin pada 31 Desember 2021.

Salinan surat berisi kebijakan larangan ekspor batubara bernomor B-1611/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021.

Surat berisi kebijakan larangan ekspor batubara ditujukan kepada tiga pihak, pertama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri; kedua Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Ketiga Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sebagai otoritas terkait dengan larangan ekspor.

(penulis: Ilfitra)

The post Larangan Ekspor Batubara Tidak Pengaruhi PLTU Karimun appeared first on gokepri.