Sebelumnya diberitakan, Indonesia akan membangun pembangkit listrik tenaga surya di pulau-pulau kecil di Batam, Kepulauan Riau untuk memenuhi rencana kebijakan ekspor listrik tersebut.

Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid, mengungkapkan bahwa EBT merupakan kebutuhan masa depan, dan Batam dinilai sudah berada di jalur yang tepat dengan mulai beralih ke industri energi terbarukan.

Baca Juga: Rp308 Triliun, Nilai Ekspor Listrik dan Proyek Panel Surya Indonesia-Singapura

Menurutnya, sumber daya alam dan sumber daya manusia di Batam sangat mendukung pengembangan industri tersebut.

“Jangan sampai kita terlambat. Sumber daya alam dan SDM kita sangat mendukung. Bahkan Batam berencana mau membangun industri solar panel ini mulai dari hulu sampai ke hilir,” kata Rafki, Senin, 9 September 2024.

Rafki menambahkan bahwa investasi di sektor EBT akan membawa dampak positif bagi ekonomi Batam, termasuk peningkatan lapangan kerja dan penyerapan investasi.

“Apindo yang terdiri dari ratusan pengusaha dari berbagai sektor, tentu saja juga akan memanfaatkan berkembangnya industri EBT ini. Banyak proyek yang bisa dimasuki dan bisa digarap oleh pengusaha Batam bersama-sama,” jelas Rafki.

Ia juga menekankan bahwa manfaat dari pengembangan industri ini juga akan dirasakan oleh banyak pihak, termasuk para pengusaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Batam.

“Bahkan pelaku UMKM pun akan terbantu dan dapat mengambil peran dengan hadirnya industri EBT ini di Batam. Investasi di Batam akan bervariasi. Tidak lagi hanya mengandalkan sektor elektronik semata,” tambahnya.

Menurutnya, hal tersebut akan memberikan dampak untuk mendorong perekonomian Batam secara keseluruhan, mulai dari meningkatnya daya beli masyarakat, berkurangnya tingkat pengangguran, hingga penurunan angka kemiskinan.

“Investasi baru ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Batam. Pertumbuhan ekonomi tinggi akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan naiknya daya beli, berkurangnya pengangguran, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” kata Rafki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Apindo Batam Dukung Rencana Ekspor Listrik ke Singapura appeared first on gokepri.

Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid mengatakan kenaikan pajak hiburan dapat menurunkan pendapatan pelaku usaha di dunia hiburan.

Selain itu juga menurunkan pendapatan pajak pemerintah. Pihaknya pun meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.

Baca Juga: Restoran Menunggak Pajak, Siap-siap Didatangi Bapenda Batam

“Karena jika dinaikkan terlalu tinggi, penikmat hiburan akan menurunkan konsumsinya. Sehingga walaupun tarifnya naik, tapi objeknya menurun. Jadi bisa kontraproduktif,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu 17 Januari 2024. Ia menjelaskan, jika berkaca pada beberapa negara tetangga, tarif pajak untuk usaha hiburan itu berkisar hanya di angka 5 hingga 15 persen. Batam sebagai salah satu kota yang dekat dengan negara-negara tersebut seharusnya tidak lebih dari angka itu.

“Jadi tarif pajak di Indonesia ini termasuk sangat tinggi. Padahal sektor hiburan kan juga baru mulai bangkit setelah dihantam badai Covid-19 kemarin. Seharusnya jangan ditambah lagi bebannya dengan kenaikan tarif pajak. Kita imbau pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak baru tersebut,” kata dia.

Ia menjelaskan, Apindo akan meminta Wali Kota Batam untuk membuat kebijakan tersendiri untuk meringankan pengusaha hiburan yang ada di Batam. Sebab, pajak hiburan merupakan ranahnya pemerintah daerah. “Pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan fiskal terkait pajak hiburan ini. Insentif fiskal yang dimaksud berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya,” kata dia.

Menurutnya pemerintah daerah harus mengerti keinginan pengusaha. Mengingat beberapa pengusaha baru bangkit setelah di hantam Covid-19. “Bagi pelaku usaha yang masih dalam kondisi rugi juga bisa meminta keringanan kepada Pemerintah Kota Batam,” kata dia.

Hal itu menurut dia berdasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar dan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian bagi yang baru mulai berusaha setelah Covid-19 atau masih terdampak akibat Covid-19, bisa juga meminta keringanan. “Kami akan data dulu perusahaan yang terdampak dan tidak mampu menanggung kenaikan sebesar itu. Baru nanti kita komunikasikan dengan Pemko Batam,” kata dia.

Idealnya, kata Rafki, pajak hiburan di angka 5-10 persen. Menyesuaikan dengan beberapa negara tetangga yang ada di sekitar Batam. “Minimal sama lah dengan negara-negara tetangga kita. Di Singapura saja hanya 15 persen. Di Malaysia hanya 6 persen. Di Thailand malahan diturunkan dari 10 persen jadi 5 persen saja. Jadi di Indonesia harusnya jangan jauh-jauh dari itu,” kata dia. Hal itu tujuannya agar tidak memberatkan pelaku usaha tempat hiburan. Ini berkaitan juga dengan pariwisata. Kalau pajak hiburan tinggi, tarifnya akan dibebankan ke konsumen. Akibatnya wisatawan enggan datang jika harga hiburannya mahal.

Baca Juga: DATA: Daftar Tarif Pajak Daerah di Batam

Untuk diketahui, kenaikan tarif pajak hiburan disepakati pemerintah dan DPR yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Merujuk pada Pasal 58 ayat 2, khusus tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa ditetapkan paling rendah 40 persen serta paling tinggi 75 persen. Dalam ketentuan sebelumnya tidak ada aturan atas bawah yang ditetapkan, melainkan hanya disebut batas tarif paling tinggi 75 persen.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengimbau pemerintah daerah tidak buru-buru menetapkan aturan baru tarif pajak hiburan. Terlebih, saat ini sejumlah asosiasi dan pelaku industri jasa hiburan tengah mengajukan gugatan uji materi UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi.

“Prosesnya baru masuk permohonan dan sekarang sedang dipersiapkan jadwal pembahasannya. Jadi, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi mencari solusi yang memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus membantu keuangan negara,” papar Sandi.

Sandiaga berujar jasa hiburan merupakan salah satu tulang punggung industri pariwisata. Jika jasa hiburan dibebani pajak yang terlalu besar, ujar dia, kondisinya menjadi tidak sehat. Ia berjanji akan mencari titik keseimbangan sehingga pelaku usaha bisa berbisnis sembari tetap memenuhi komitmennya terhadap penerimaan negara.

Dia menambahkan, besaran tarif pajak yang ideal seharusnya tak terlalu jauh dari yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, seperti Singapura yang menetapkan besaran tarif 15 persen. “Mungkin kita bisa 20-25 persen. Kalaupun pajak hiburan harus tetap 40 persen, pengusaha bisa diberi insentif non-fiskal,” kata Sandi.

Baca Juga: 

• Pemko Batam Turunkan Pajak Hiburan dan SPA, Dari 35 Menjadi 15 Persen
• Apindo Apresiasi Pajak Hiburan di Batam Turun Jadi 15 Persen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Engesti

The post Pajak Hiburan Naik, Apindo Batam: Idealnya 5-10 Persen appeared first on gokepri.

Ranperda penempatan tenaga kerja merupakan usul inisiatif DPRD Batam. Dewan menargetkan pengesahan Ranperda itu pada 20 Desember 2023. Pembahasannya sudah selesai dalam rapat Senin 11 Desember 2023.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid, organisasinya tidak pernah menerima undangan pembahasan ranperda tersebut. Apindo juga tidak pernah menerima draft Ranperda tersebut, sehingga ia belum sepenuhnya mengetahui isinya.

Baca Juga: 

• DPRD Batam Segera Sahkan Ranperda Penempatan Tenaga Kerja
• DPRD Batam Ajukan 9 Ranperda, Tiga Usulan Baru
• Minta Masukan Praktisi SDM, DPRD Batam Kaji Ranperda Penempatan Tenaga Kerja

“Cuma ada beberapa perusahaan anggota Apindo yang diundang untuk membahas Ranperda tersebut. Intinya, tujuannya adalah untuk mendorong supaya perusahaan lebih banyak menerima orang tempatan ataupun putra daerah untuk diterima bekerja di perusahaan-perusahaan di Batam,” kata Rafki, Selasa 12 Desember 2023.

Meski demikian, Rafki berpendapat dorongan untuk menerima tenaga kerja lokal cukup bisa diimplementasikan melalui peraturan atau imbauan Wali Kota, tanpa harus melahirkan Perda baru.

Rafki mengungkapkan menciptakan aturan yang memaksa perusahaan untuk menerima tenaga kerja lokal akan berdampak buruk bagi iklim investasi di Batam. Menurut dia, perusahaan memiliki standar masing-masing dalam menentukan tenaga kerja yang mereka butuhkan.

“Tentu perusahaan-perusahaan asing ini mereka memilih tenaga kerja itu berdasarkan kompetensi, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan standar mereka. Tidak bisa dipaksakan harus abc, harus orang daerah, harus ini enggak,” jelas Rafki.

Ia menegaskan DPRD Batam untuk lebih berhati-hati dalam merancang Perda ini, mempertimbangkan dampaknya terhadap investasi dan memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip investasi di Batam sehingga tidak menimbulkan persoalan dengan investasi yang ada atau menghambat investasi yang akan datang. “Kami khawatir ini berdampak kurang baik bagi investasi di Batam,” lanjutnya.

Menurut Rafki, Apindo lebih menekankan pentingnya sebuah kebijiakan dan produk hukum untuk mendorong pertumbuhan kompetensi generasi muda agar mereka dapat menembus pasar kerja di luar negeri, khususnya di negara-negara ASEAN, apalagi Indonesia masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Rafky menyarankan agar fokus diberikan pada upaya mengembangkan kompetensi generasi muda setempat, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja ASEAN. “Seharusnya perda yang ada itu mendorong anak anak muda kita itu untuk bisa kompetensinya meningkat begitu sehingga mereka bisa menembus pasar kerja minimal yang ada di negara tetangga,” ujarnya.

Diberitakan, DPRD Batam segera mengesahkan rancangan peraturan daerah penempatan tenaga kerja. Dengan ranperda ini, pencari kerja ber-KTP Batam dapat prioritas untuk diterima perusahaan sebagai pekerja. “Sudah final dibahas. Nanti tanggal 20 Desember 2023 diparipurnakan. Ada 14 Bab dan 43 Pasal Ranperda nanti yang akan disahkan jadi Perda,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Batam, Mustofa usai rapat terakhir penyusunan Ranperda penempatan tenaga kerja.

Ranperda ini bertujuan untuk pemanfaatan potensi sumber daya manusia lokal, mengurangi tingkat pengangguran serta untuk menciptakan lingkungan iklim bisnis yang berkelanjutan.

Mustofa menjelaskan pada Ranperda ketenagakerjaan ini menekankan terkait pentingnya mengakomodir tenaga kerja lokal. Selama ini sejumlah perusahaan masih merekrut tenaga kerja yang sekelas operator (soft skill) dari luar Batam.

Banyaknya tenaga soft skill itu malah mempengaruhi jumlah pengangguran di Kota Batam. Perusahaan kerap melakukan Surat Perjanjian-Akad atau perjanjian kerja antardaerah.

“Sekarang ini bisa sampai 700 orang tenaga kerja dari luar (soft skill) itu sekali datang. Kalau tenaga skill itu satu perusahaankan kebutuhannya sedikit. Nah di Perda ini itu yang kami fokuskan,” kata Mustofa usai rapat.

Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Dewi Mulyani menyebutkan, bahwa Pemerintah Provinsi Kepri tetap mendukung apa yang menjadi kebutuhan di Kota Batam terkait tenaga kerja. “Provinsi akan tetap mendukung perekrutan tenaga kerja lokal, selagi itu sesuai kebutuhan perusahaan,” kata Dewi.

Ia pun berharap kualitas tenaga kerja lokal Batam bisa terus meningkat sehingga tenaga kerja Batam bisa bersaing dan sesuai yang dibutuhkan perusahaan.

“Kami rasa di sini sangat penting sekolah SMK harus terus bersinergi dengan perusahaan. Sehingga bisa menghasilkan tenaga kerja yang andal,” pungkas Dewi Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Muhammad Ravi

The post Apindo Tak Setuju Ranperda Penempatan Tenaga Kerja appeared first on gokepri.

Ketua Apindo Kota Batam Rafky Rasyid mengatakan pertumbuhan ekonomi Kepri pada kuartal III hanya tumbuh sebesar 4,88 persen.

Ia mengimbau seluruh pelaku usaha untuk waspadai hal tersebut, karena jika dibandingkan sejak awal tahun, pertumbuhan ekonomi Kepri terus-menerus mengalami perlambatan.

Baca Juga: Ekonomi Kepri pada Triwulan Kedua 2023 Tertinggi di Sumatera

Ia menyebut pada kuartal I kita bisa tumbuh sebesar 6,51 persen. Kemudian melambat menjadi 5,04 persen pada kuartal II tahun 2023.

“Pada kuartal III tahun 2023 ini ternyata perekonomian Kepri lagi-lagi melambat,” kata Rafky, Rabu 8 November 2023.

Perlambatan ini kata dia harus diwaspadai karena sektor pengolahan merupakan tulang punggung ekonomi di Provinsi Kepri.

Sumber-sumber pertumbuhan selain sektor pengolahan menurut dia juga harus digarap dengan lebih optimal, agar ketika sektor pengolahan melambat masih ada sektor lain yang bisa memberikan andil pertumbuhan yang signifikan.

Selain itu perbaikan infrastruktur jalan, pelabuhan, air bersih, dan sarana penunjang lainnya harus disegerakan agar cepat selesai.

“Supaya bisa menimbulkan multiplier effect bagi aktivitas ekonomi warga Kepri,” ujarnya.

Rafky juga mengimbau masyarakat agar gemar membelanjakan uangnya sehingga sektor UMKM bisa bertumbuh.

“Perlu dibuat kebijakan-kebijakan baru untuk mendorong aktivitas UMKM di Kepri ini lebih meningkat lagi,” ujar dia.

Ia menyebutkan bantuan-bantuan UMKM yang tidak menimbulkan dampak pada peningkatan aktivitas UMKM di Kepri, perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: Antara

The post Sektor Konstruksi Topang Ekonomi Kepri pada Kuartal 3 appeared first on gokepri.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi, mengapresiasi dukungan seluruh pihak terhadap percepatan pembangunan daerah. Pasalnya, lanjut Rudi, dampak dari pembangunan yang sedang berlangsung berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam.

Sepanjang 2022, ekonomi Batam tumbuh meroket dengan persentase 6,84 persen. Angka ini naik 2,09 persen dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 lalu yang hanya mencatatkan persentase sebesar 4,75 persen.

Baca Juga: KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS: Batu Ampar dan Rempang Fokus Utama Pengembangan

Berdasarkan catatan Pusat Pengembangan BP Batam, pencapaian Kota Batam jauh lebih tinggi dibandingkan persentase Provinsi Kepri (5,09 persen) dan Nasional (5,31 persen).

Dari catatan tersebut, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2022 datang dari industri pengolahan dengan persentase mencapai 58,05 persen. Lalu disusul dari sektor konstruksi dengan persentase 20,23 persen.

Tingginya pertumbuhan ekonomi ini pun juga tak terlepas dari rencana strategis Rudi dalam mengembangkan dan merencanakan Kota Batam ke depan. “Pertumbuhan ekonomi Kota Batam lebih baik dari kabupaten/kota lainnya. Ini berkat dukungan dan usaha dari seluruh pihak, saya titip pembangunan saat ini untuk kita semua,” ungkap Rudi di sela-sela kesibukannya bertemu masyarakat, Sabtu (8/4/2023).

Rudi optimistis, pertumbuhan ekonomi Kota Batam bakal lebih baik lagi ke depan. Mengingat, percepatan pembangunan infrastruktur juga terus berlangsung. Seperti peningkatan dan pelebaran jalan utama, pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim Batam, serta pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Batu Ampar.

Terbaru, BP Batam pun mendatangkan satu unit Ship to Shore (STS) crane untuk mempercepat aktivitas dan layanan bongkar muat di Pelabuhan Batu Ampar.

Alat dari Korea Selatan itu diharapkan mampu menjadikan Pelabuhan Batu Ampar sebagai pelabuhan modern seperti di kota-kota maju lainnya. “Saya tak bisa bekerja sendiri, pembangunan ini membutuhkan dukungan masyarakat. Kita punya tanggung jawab bersama-sama untuk membangun Kota Batam ke depan,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam, Rafki Rasyid, mengapresiasi rencana strategis BP Batam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pihaknya turut antusias dalam menyambut pembangunan Batam sebagai kota baru yang madani dan modern.

“Usaha menggaet investor baru juga harus ditingkatkan. Apindo juga akan terus berupaya untuk memberi masukan dan dukungan kepada BP Batam sehingga beberapa bulan ke depan Batam akan tampil sebagai kota modern,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Candra Gunawan

The post Strategi Kepala BP Batam Dorong Pertumbuhan Ekonomi Disambut Antusias Pengusaha appeared first on gokepri.