”Alhamdulilah, tahun ini kita menerima penghargaan meritokrasi dengan kategori baik. Nilai yang kita dapat 268. Dan ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak di jajaran Pemerintah Kabupaten Karimun. Penyerahan penghargaan dilakukan di Jakarta pada Kamis (8/12),” ujar Sekda Karimun, M Firmansyah, Senin, 12 Desember 2022.

Kata Firman, ada beberapa poin yang menjadi penilaian dari KASN, diantaranya pembuatan perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN dan pengembangan karir ASN sesuai dengan aturan yang berlaku.

”Selain itu, penilaian juga termasuk ketika Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan promosi jabata dan mutasi terhadap ASN berdasarkan penilaian sesuai kemampuan dan keahlian. Penerapan sistim kinerja pada setiap OPD termasuk yang dinilai. Apakah sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Dikatakan, masalah penggajian, penghargaan dan disiplin juga masuk penilaian apakah sudah benar atau belum. Dan, terkait perlindungan dan pelayanan kepada ASN yang selama ini dijalankan Pemerintah Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik. Terakhir penilaiannya tentang sistim informasi.

”Perlu diketahui sistim meritokrasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini adalah dengan menempatkan dan membuka peluang promosi karir setiap ASN yang sudah memiliki pangkat dan jabatan yang cukup. Artinya, promosi jabatan atau menempatkan seorang pejabat ASN itu berdasarkan kemampuan atau prestasi. Bukan berdasarkan kelas sosial,” jelas Firmansyah.

Penulis: Ilfitra

The post Pemkab Karimun Terima Penghargaan Anugerah Meritokrasi dari KASN appeared first on gokepri.

Kepala BKPSDM Kota Batam, Hasnah mengatakan pihaknya masih menunggu surat rekomendasi pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong.

“Kami masih menunggu rekomendasi dari komite aparatur sipil negara (KASN) untuk melakukan seleksi terbuka,” kata Hasnah, Senin 11 April 2022.

Hasnah mengakui bahwa saat ini memang ada beberapa jabatan kapala dan sekretaris OPD yang kosong. Kemudian, ada beberapa pejabat yang sudah masuk masa pensiun.

• Baca Juga : Camat dan Lurah Diminta Turun ke Lapangan Lakukan Pengawasan Penjualan Minyak Goreng

Dicontohkannya seperti Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Batam, saat ini belum ada pengganti sejak ditinggal oleh almarhum Said Khaidar.

“Jabatan lain yang kosong adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Batam, Andi Agung yang pindah ke provinsi dan menjabat Kepala Disdik Provinsi Kepri,” katanya.

Sementara untuk jabatan yang akan kosong karena ditinggal pejabat yang memasuki di antaranya Bapelitbang Kota Batam yang sekarang dijabat Wan Darussalam.

Kemudian, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam yang saat ini dijabat Husnaini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan yang dijabat Umiaty dan Direktur RSUD Embung Fatimah yang dijabat Ani Dewiaya.

“Kalau surat sudah diterima baru kami open bidding untuk mengisi kekosongan ini,” sebutnya.

(Penulis : Romadi)

The post Sejumlah Pejabat Pemko Batam Pensiun Tahun Ini, Lelang Jabatan Tunggu Restu KASN appeared first on gokepri.

“Berdasarkan data per 30 September 2020, terdapat 694 pegawai ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. Sebanyak 492 telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas, dengan tindak lanjut pemberian sanksi dari PPK baru 256 ASN atau 52 persen,” kata Ketua KASN Agus Pramusinto dalam acara Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (7/10/2020).

Pelanggaran netralitas oleh para ASN tersebut ialah kampanye atau sosialisasi melalui media sosial, melakukan pendekatan ke partai politik dan bakal calon kepala daerah, menyelenggarakan kegiatan yang berpihak pada salah satu bakal calon, menghadiri deklarasi pasangan bakal calon, serta membuat keputusan yang menguntungkan calon tertentu.

Berdasarkan instansi, pelanggaran netralitas paling banyak dilakukan di Kabupaten Purbalingga sebanyak 56 orang; kemudian Kabupaten Wakatobi (34 orang), Kabupaten Kediri (21 orang), Kabupaten Musi Rawas Utara (19 orang) dan Kabupaten Sumbawa (18 orang).

Baca Juga:

• Langgar Netralitas, Kadispora Kepri Terancam Disanksi
• Tindak ASN Tak Netral, Pjs Walikota Batam Tunggu Laporan Bawaslu
• Batam Gotong-Royong Antisipasi Meluasnya Klaster Industri

Sementara berdasarkan wilayah, pelanggaran terbanyak dilakukan oleh ASN di Sulawesi Tenggara sebanyak 90 orang, lalu Nusa Tenggara Barat (83 orang), Jawa Tengah (74 orang), Sulawesi Selatan (49 orang) dan Jawa Timur (42 orang).

Para pelanggar ASN tersebut umumnya memiliki jabatan pimpinan tinggi, fungsional, pelaksana, administrator, serta kepala wilayah seperti camat dan lurah.

Agus mengatakan asas netralitas menjadi bagian dari etika dan perilaku yang wajib diterapkan oleh seluruh ASN sebagai penyelenggara negara. Pelanggaran netralitas tersebut menyebabkan kualitas pelayanan publik menjadi rendah serta memunculkan praktik korupsi di kalangan ASN.

“Pelanggaran terhadap asas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai gangguan dan pelanggaran hukum lainnya,” ujarnya. (Can)

Editor: Candra Gunawan

Sumber: Antara

The post NETRALITAS ASN: 492 Pegawai Negeri Berat Sebelah appeared first on gokepri.