Dalam pertemuannya, Usman menerima catatan dari kedua platform digital yang akan dimasukkan ke dalam pembahasan. Usman tidak mengungkap secara detail hasil pertemuan tersebut.

“Saya sudah bertemu resmi dengan Google dan Facebook ya, kita undang beberapa platform tapi yang hadir Google dan Facebook dan mereka memang kita beri kesempatan untuk memberikan masukan terhadap rancangan itu,” ujar Usman di Jakarta, Senin 13 Februari 2023.

Rancangan regulasi Hak Cipta Jurnalistik ini akan membatasi bagaimana platform digital seperti Google dan Facebook menggunakan konten yang diproduksi oleh media massa. Dalam regulasi ini, para platform digital akan diwajibkan membentuk kerja sama dengan media melalui proses negosiasi dan kesepakatan Bussiness-to-Bussiness (B2B).

Substansi kedua dalam Hak Cipta Jurnalistik akan melibatkan badan khusus untuk mengawasi, mengontrol, dan menjadi mediator antara platform digital dan media massa. Kemenkominfo merekomendasikan Dewan Pers untuk menjadi badan khusus ini. Jika Hak Cipta Jurnalistik disahkan, Dewan Pers akan memiliki peran penting dalam mediasi antara platform digital dan media massa terkait pemanfaatan konten media dalam bisnis.

Sementara itu, Usman mengatakan bahwa rancangan regulasi ini masih harus melalui tahapan diskusi dan pembahasan dengan berbagai pihak terkait seperti organisasi pers, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan para platform digital. “Jadi itu akan kita diskusikan. Memang prosedurnya seperti itu,” ucap dia.

Ketika puncak Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Presiden Joko Widodo meminta agar pembahasan mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang keberlanjutan industri media (media sustainability) selesai dalam waktu sebulan.

Ihwal perpres keberlanjutan industri media disampaikan oleh Jokowi dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 9 Februari 2023.

Jokowi mengatakan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, sudah mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan perpres tersebut. Rancangan perpres itu diajukan untuk memfasilitasi kerja sama antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

“Ada usulan lain, rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Saran saya, dalam waktu sebulan ini harus selesai mengenai perpres ini, jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa bahasan mengenai ini,” jelas Jokowi.

Jokowi menjelaskan dasar rancangan perpres karena industri media konvensional saat ini menghadapi tantangan cukup berat, di antaranya adalah dominasi media digital terutama platfrom asing asing dalam mengambil belanja iklan. 60 persen belanja iklan saat ini sudah diambil oleh media digital tersebut, sehingga sumber daya keuangan media konvensional semakin berkurang.

“Saya mendengar banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita,” katanya.

Menurut dia, dengan dikuasainya belanja daring oleh platform asing, maka sumber daya keuangan media konvensional menjadi berkurang. Apalagi, sebagian media konvensional juga sudah mengembangkan diri ke media digital, namun masih didominasi platform asing.

“Dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, dalam pertemuan antara Dewan Pers dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin 6 Februari 2023, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan bahwa Jokowi sudah menyetujui rancangan perpres tentang keberlanjutan media tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Perpres tersebut akan mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan platform global demi terciptanya ekosistem pers yang berkeadilan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Baca Juga: Presiden Jokowi Dukung Regulasi Publisher Rights Segera Ditebitkan

Penulis: Candra Gunawan/Antara

The post Kominfo Bertemu Google dan Facebook Bahas Hak Cipta Jurnalistik appeared first on gokepri.

“Menunjukkan kepedulian Pemerintah dalam ikut serta hadir menjaga merawat media sustainability. Saya berharap kita semua tidak meragukan komitmen Pemerintah itu,” kata Usman dalam pembukaan seminar nasional dan diskusi buku “Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital” di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu.

Usman mengatakan kepedulian Pemerintah itu ditunjukkan melalui upaya-upaya percepatan menghadirkan “publisher rights”. Ia menyebut pihaknya baru saja mendiskusikan draf “publisher rights”, yang di dalamnya membahas masukan-masukan dari Dewan Pers dan platform digital.

Ia menyebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pun meminta Kominfo segera menyusun pengajuan izin prakarsa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar draf “publisher rights” dapat dibahas kembali.

“Selesai rapat tadi saya langsung bergegas bertemu Pak Menteri, saya menyampaikan progress dan Pak Menteri meminta hari ini juga kita susun pengajuan izin prakarsa kepada Presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, kata Usman, pihaknya juga telah bertemu dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendiskusikan perihal “publisher rights”, di antaranya dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, hingga Sekretariat Kabinet RI.

Ia menyebut Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun menanyakan terkait proses perkembangan dari upaya menghadirkan “publisher rights”.

“Kemarin di Semarang saya bertemu dengan Menkopolhukam yang waktu itu juga bertanya sudah sampai mana ‘publisher rights’ dan saya jelaskan, dan Prof. Mahfud mendorong untuk segera kita ajukan izin prakarsa kepada presiden dan pada hari yang sama saya mendapat pesan dari Kantor Wapres (Wakil Presiden) yang juga menanyakan sejauh mana ‘publisher rights’ sudah kita upayakan,” katanya.

Usman kembali menegaskan bahwa ikhtiar menghadirkan “publisher rights” merupakan bentuk keterlibatan Pemerintah dalam merawat keberlanjutan media massa di tengah era disrupsi digital, di samping kemandirian relatif media massa itu sendiri.

Ia pun berharap peringatan Hari Pers Nasional 2023 dapat menjadi momentum untuk bisa mempercepat “publisher rights” segera mewujud menjadi regulasi.

“Jadi kita ini dihitung sebagai mungkin negara kedua setelah Australia kalau ini (“publisher rights”) nanti jadi, atau entitas ketiga setelah Australia, Uni Eropa, kemudian kita (Indonesia). Saya kira ini perkembangan yang bagus sekali dan ini mestinya akan mendorong kita ini harus jadi,” kata Usman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Baca Juga: Presiden Jokowi Dukung Regulasi Publisher Rights Segera Diterbitkan

Sumber: Antara

The post Kominfo Gesa Regulasi Hak Penerbit bagi Pers appeared first on gokepri.