Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Gubernur Lemhannas, Agus Widjojo membuat kajian mendalam sebelum melempar usul agar Polri berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Usulan itu sebelumnya pernah disampaikan Agus ke publik.

Menurutnya, Agus perlu melakukan kajian mendalam lebih dahulu untuk menghindari kegaduhan di tengah masyarakat.

“Saya pikir hal ini perlu dikaji mendalam dan ada baiknya dibikin kajiannya sebelum akhirnya dilemparkan ke publik yang akan menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu,” kata Dasco kepada CNNIndonesia.com, Senin, 3 Januari 2022.

Dasco juga menyayangkan langkah Agus mengusulkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang bertugas mengkoordinasi menteri koordinator dan merumuskan kebijakan masalah dalam negeri.

Tanpa kajian mendalam, menurutnya, usulan tersebut hanya akan membuat kebingungan di sejumlah pihak.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berkata Agus seharusnya membuat penjelasan secara rinci seputar usulan tersebut kemudian menyampaikannya ke DPR lebih dahulu.

“Seharusnya dibikin kajiannya dulu, lalu kemudian disosialisasikan terutama kepada pembuat undang-undang. Kalau seperti ini kan kita bingung, kalau ditanya kajiannya kita belum tahu urgensinya juga kita belum tahu,” tutur Dasco.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo dalam pernyataan akhir tahun 2021 mengusulkan agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk. Nantinya, kata Agus, Polri berada di bawah kementerian tersebut.

Agus menjelaskan usulan itu muncul sebab belum ada lembaga politik yang merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri. (*)

(sumber cnnindonesia.com)

The post Polri di Bawah Kementerian, DPR Tagih Kajian Lemhanas appeared first on gokepri.

“Dengan demikian Kompolnas bisa berkedudukan setingkat menteri atau sebagai menteri,” kata Agus seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin, 3 Janauri 2021.

Agus mengapresiasi salah satu wewenang Kompolnas dapat merumuskan kebijakan untuk Polri. Oleh karena itu, dia berharap kewenangan Kompolnas ke depan bisa diperkuat.

Baginya, posisi Kompolnas di Indonesia sama seperti Komisi Kepolisian di negara Jepang. Namun letak perbedaannya, Komisi Kepolisian di Jepang sudah ditempatkan setara dengan menteri.

“Di Jepang ada komisi kepolisian. Itu hakikatnya otoritas politik kementerian yang membawahi badan polisi Jepang,” kata dia.

Karena itu, Agus menyarankan Kompolnas bisa mencontoh Komisi Kepolisian di Jepang bila kewenangannya hendak diperkuat.

Namun, Ia menyarankan seharusnya hubungan antara polri dan Kompolnas juga harus mencontoh institusi polisi Jepang dengan Komisi Kepolisian Jepang. Sama seperti hubungan TNI dengan Menteri Pertahanan sebagai perumus kebijakan.

“Saya setuju penguatan Kompolnas. Itu mirip dengan Komisi kepolisian Jepang. Kalau mau itu diambil sebagai model, ambil sepenuhnya,” kata Agus.

Diketahui, Kompolnas dibentuk berdasarkan Perpres No 17 tahun 2011 pada masa Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono.

Kompolnas memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.(*)

(sumber: cnnindonesia.com)

The post Gubernur Lemhanas Usulkan Kompolnas Setingkat Menteri appeared first on gokepri.