Dalam kesempatan ini Pj Sekda Luki didampingi oleh Plt Kepala Inspektorat TS Arif Fadillah. Luki menyampaikan harapan Pemerintah Provinsi Kepri agar RUU Daerah Kepulauan bisa segera dibahas oleh DPR RI dan segera disahkan menjadi UU.

“Seperti daerah kepulauan lainnya, kita, Kepri juga sangat berharap UU ini segera disahkan karena sangat berpengaruh sekali terhadap percepatan pembangunan serta besaran transfer dana pusat ke daerah,” kata Luki.

Rakornas ini menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dalam bidang hukum tata negara seperti Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dan Dr Bob Hasan yang didukung tim pembahas seperti Andi Sofyan H dari Ketua Komite 1, Hendrik Lewerissa Gubernur Maluku dan Dr Dhahana Putra dari Dirjen PP KemenHukum RI.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Abdul Kholik, sebagaimana dimuat sejumlah media, menyerukan agar percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, regulasi yang telah mandek hampir 18 tahun sejak pertama kali diajukan pada 2007.

Dalam pernyataannya kepada media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025), Kholik menegaskan jika RUU Daerah Kepulauan, yang dirancang untuk memberikan afirmasi dan perlindungan bagi provinsi-provinsi berbasis kepulauan. DPD RI kembali menyerahkan kepada DPR RI pada 31 September 2025 sebagai inisiatif resmi.

DPR RI kemudian meneruskan surat tersebut kepada Presiden pada 12 November 2025, meminta penunjukan menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan.

“Posisinya kini hanya menunggu surat dari Presiden. DPD RI sudah mengawal hampir dua periode. Ini bukti komitmen kami terhadap daerah kepulauan,” kata Kholik.

Kebijakan tersebut, menurutnya, penting untuk membangun kerangka pemerintahan yang mampu menjawab ketimpangan akses, konektivitas, hingga pengelolaan sumber daya kelautan.

Kholik menegaskan bahwa ada sedikitnya 18 provinsi yang tergolong daerah kepulauan, sebagian di antaranya merupakan pintu masuk ke perairan internasional dan kawasan strategis Indo-Pasifik.

“Jika daerah kepulauan berdaya, mereka bukan hanya menjadi benteng pertahanan alami Indonesia, tetapi juga menjadi kontributor ekonomi besar melalui pemanfaatan sumber daya laut,” tuturnya.

Selain dari Pemprov Kepri, hadir sebagai Rakornas ini adalah dari DPR RI, DPD RI sebanyak 38 orang termasuk anggota DPD dari Kepri H Ismeth Abdullah dan Dwi Ajeng Sekar Respaty.

Kemudian hadir juga dari 11 Provinsi, ada yang dihadiri langsung oleh Gubernur dan ada yang di wakilkan. Begitu juga sebanyak 44 Kabupaten, meskipun bnyak yang kehadirannya di wakilkan, namun beberapa di taranya dihadiri langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati. Di samping itu turut diundang juga dari kalangan akademisi dan mahasiswa. (ADVERTORIAL)

Baca Juga: RUU Daerah Kepulauan Masuk Lagi Prolegnas Prioritas 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pj Sekdaprov Kepri Hadiri Rakornas RUU Daerah Kepulauan di DPD RI, Berharap Segera Dibahas DPR RI appeared first on gokepri.

Dwi Ajeng melakukan pengawasan terhadap efektivitas program tersebut, termasuk Rp55 triliun dana yang dialokasikan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ia menilai penempatan dana besar di perbankan harus benar-benar mampu memperluas akses pembiayaan hingga ke pelaku usaha mikro dan kecil yang belum tersentuh layanan bank.

“Jangan sampai dana ini hanya dinikmati oleh pelaku usaha yang sudah bankable. Masih banyak UMKM potensial yang terkendala akses permodalan. Di sinilah BRI perlu hadir lebih kuat,” ujar Sekar.

Dalam dialog dengan Area Head BRI Batam-Kepri, Yulizar Verda Febrianto, disebutkan hingga awal Oktober 2025, BRI telah menyalurkan Rp2 triliun kepada pelaku UMKM di Kepri dari target Rp3 triliun tahun ini. “Kami optimistis target dapat tercapai menjelang akhir tahun,” kata Yulizar.

BRI juga menyampaikan perkembangan program Koperasi Merah Putih (KMP) yang kini dijalankan di sejumlah kelurahan. Dari 60 koperasi yang terdaftar di Batam, 12 koperasi telah diajukan untuk kredit, dan tiga lainnya masih menunggu rekomendasi dari pemerintah daerah.

Meski demikian, BRI masih menghadapi kendala dalam menyalurkan pembiayaan kepada koperasi. Banyak pengurus atau anggota koperasi yang masih tercatat memiliki catatan negatif di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, sehingga pengajuan kredit tidak dapat diproses. “Kami mendukung penuh program KMP, tetapi perlu pembenahan manajemen agar koperasi lebih siap secara administratif dan finansial,” ujar Yulizar.

Senator Sekar menegaskan, pengawasan DPD RI bukan hanya bersifat formalitas, tetapi juga memastikan agar kebijakan strategis seperti penempatan dana UMKM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Ia mendorong agar kolaborasi antara pemerintah daerah, bank Himbara, dan pelaku UMKM terus diperkuat dengan sistem yang inklusif dan transparan.

“Saya percaya, praktik di Kepri bisa menjadi model percontohan bagi daerah lain bila dijalankan dengan komitmen dan transparansi,” kata Sekar.

Baca Juga: Tiket Senayan Sekar Respaty

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pengawasan Dana Rp200 Triliun, Senator Sekar Tekankan Pemerataan Akses UMKM di Kepri appeared first on gokepri.

Anggota Bawaslu Kepri Indrawan mengatakan 16 orang penyelenggara pemilu itu berasal dari jajaran Bawaslu kabupaten dan kota di wilayah itu. “Tidak semua bakal calon anggota DPD RI Dapil Kepri yang melakukan hal itu. Kami deteksi ada enam orang yang mencatut 16 identitas jajaran Bawaslu Batam, Bawaslu Karimun, Bawaslu Bintan, dan Bawaslu Kepulauan Anambas,” katanya.

Menurut dia, identitas dari jajaran Bawaslu Batam yang paling banyak dicatut oleh oknum bakal calon anggota DPD RI, dengan rincian empat anggota Bawaslu Batam, satu orang anggota Panwaslu Kecamatan Sei Beduk, satu orang anggota Panwaslu Kecamatan Belakang Padang, dua orang anggota Panwaslu Kecamatan Sagulung, dan satu orang anggota Panwaslu Kecamatan Batam Kota.

Dua orang anggota Panwaslu Kecamatan Siantan Utara dan Panwaslu Kecamatan Siantan Tengah di Kabupaten Kepulauan Anambas juga dicatut dua oknum bakalDPD RI Dapil Kepri. Kemudian satu orang anggota Panwaslu Kecamatan Teluk Bintan di Kabupaten Bintan dicatut satu oknum anggota DPD RI.

Selain itu, dua orang anggota dan satu staf Bawaslu Kabupaten Karimun juga dicatut satu oknum anggota DPD RI. Oknum bakal calon DPD RI itu juga memasukkan satu orang anggota Panwaslu Kecamatan Kundur di Karimun sebagai pendukungnya.

Bawaslu Kepri telah meminta klarifikasi terhadap 16 orang petugas pengawas pemilu tersebut. Mereka tidak mengetahui kalau identitasnya dipergunakan untuk mendukung salah satu bakal calon DPD.

Mereka juga merasa tidak pernah memberikan dukungan tersebut sehingga merasa keberatan bila dimasukkan sebagai pendukung bakal calon DPD.

Terkait permasalahan itu, Bawaslu Kepri melayangkan surat kepada KPU Kepri untuk menetapkan 16 identitas tersebut dalam kategori tidak memenuhi syarat dukungan minimal pemilih terhadap mereka yang mendaftarkan diri sebagai calon DPD sehingga harus diganti. “Kami sudah jadikan itu sebagai temuan agar diperbaiki,” tegasnya.

Anggota KPU Kepri Arison mengingatkan bakal calon DPD RI untuk lebih selektif dalam memasukkan syarat dukungan minimal pemilih ke dalam sistem pencalonan.

Sebanyak 17 orang bakal calon anggota DPD masing-masing wajib mendapatkan dukungan minimal pemilih sebanyak 2.000 orang, yang menyebar di empat dari tujuh kabupaten dan kota di Kepri. “Sistem akan mendeteksi kesalahan yang dilakukan sehingga harus diperbaiki. Fokus saja pada pemenuhan syarat dukungan minimal tersebut selagi masih ada waktu untuk memperbaikinya,” katanya.

Arison mengungkapkan proses verifikasi administrasi syarat dukungan minimal pemilih kepada bakal calon anggota DPD RI sudah selesai dilakukan KPU kabupaten dan kota. KPU Kepri akan melakukan rekapitulasi syarat dukungan minimal pemilih tersebut dengan mengundang Bawaslu Kepri dan bakal calon anggota DPD. “Alhamdulillah, proses verifikasi administrasi sudah selesai. Selanjutnya sore ini kami akan menggelar rekapitulasi syarat dukungan minimal pemilih kepada para kandidat,” ucapnya.

Bakal calon DPD RI masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan minimal pemilih berdasarkan hasil verifikasi administrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Baca Juga: 17 Nama Bakal Calon DPD RI Dapil Kepri yang Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

Sumber: Antara

The post Enam Bakal Calon DPD Catut Identitas Anggota Bawaslu di Kepri appeared first on gokepri.

Ketua KPU Kepulauan Riau (Kepri) Sriwati mengatakan penyerahan syarat dukungan minimal tersebut dilakukan sejak 16 Desember 2022 dan berakhir 29 Desember 2022 pukul 23.59 WIB. “Untuk penduduk 1-3 juta orang (Kepri 2,5 juta orang), maka dukungan minimal 2.000 pemilih dan tersebar minimal di 4 kabupaten/kota,” kata Sriwati dalam konferensi pers di kantornya, Tanjungpinang, Jumat 30 Desember 2022.

Sriwati menjelaskan total ada 21 bakal calon anggota DPD yang mengakses sistem informasi pencalonan (SILON) DPD. Namun demikian, hanya 17 bakal calon yang memenuhi syarat dukungan minimal, sementara 4 lainnya tidak memenuhi syarat sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2022.

Tahapan selanjutnya, kata dia, KPU Kepri akan melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan KTP terhadap bakal calon anggota DPD, di antaranya kesesuaian KTP dengan pendukungnya.

Kemudian kesesuaian KTP yang bersangkutan apakah terdaftar sebagai pemilih atau tidak, karena yang berhak memberikan dukungan adalah warga ber-KTP Kepri.

“Verifikasi administrasi berlangsung sejak 30 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023,” ujarnya.

Ia menyampaikan jika selama proses verifikasi administrasi ditemukan jumlah dukungan minimal bakal calon anggota DPD RI kurang dari 2.000, maka diberikan kesempatan perbaikan satu sekali untuk dilengkapi atau ditambahkan kembali.

Proses perbaikan tersebut berlangsung selama periode 16-22 Januari 2023.

Berikut nama 17 bakal calon anggota DPD RI yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih meliputi Alias Wello, Andhika Bintan Prasetya, David Varel Sibueya, Dharma Setiawan, Dwi Ajeng Sekar Respaty, Gerry Yasid, Hardi Selamat Hood, Haripinto Tanuwidjaja, Hotman Hutapea, Ismeth Abdullah, Juanda, Richard Hamonangan Pasaribu, R. Imran Hanafi, Ria Saptarika, Sirajuddin Nur, Stephane Gerald Martogi S, dan Sunarto Poniman.

Baca Juga: Ini Syarat Pendaftaran Anggota DPD RI, Jadwal Dibuka 12 Desember

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: Antara

The post 17 Nama Bakal Calon DPD RI Dapil Kepri yang Memenuhi Syarat Dukungan Minimal appeared first on gokepri.

“Ada 16 RUU yang akan kita sampaikan ke Rapat Gabungan dengan Badan Legislatif DPR dan Kementerian Hukum dan HAM”, kata Badikenita, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara itu.

Hal ini disampaikan Badikenita dalam Diskusi Terbatas di Universitas Internasional Batam (UIB) dalam rangka Evaluasi Prolegnas 2021 dan Inventarisasi Prolegnas 2022 di Batam, Kamis (9/9).

Adapaun 16 RUU itu adalah RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Daya Saing Daerah, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Kemudian, RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, RUU tentang Kedaulatan Pangan, RUU tentang Kegeologian, RUU tentang perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Tentang Keolahragaan (Penggantian UU No. 3 Th. 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional), RUU Tentang Bahasa.

“Selanjutnya, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro PPUU dan RUU tentang Pelayanan Publik”, papar Badikenita.

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Menurut Pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, ada 8 (delapan) dasar dalam menyusun prolegnas.

Di antaranya, Perintah UUD, Perintah Ketetapan MPR, Perintah UU lainnya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPN, RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis DPD serta Aspirasi dan kebutuhan hukum di masyarakat. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat menjadi dasar penyusunan Prolegnas dalam daftar kumulatif terbuka.

Sedangkan untuk tahun 2022 DPD RI akan menyusun RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, RUU tentang Keamanan Nasional, RUU tentang Pemekaran Daerah Otonom Baru, RUU tentang Energi, RUU tentang Perikanan, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh, RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, RUU tentang Penanaman Modal, RUU tentang Penjaminan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan RUU tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“RUU yang kami susun semaksimal mungkin diupayakan merupakan aspirasi dan kebutuhan daerah. Karena kami melihat UU yang dihasilkan saat ini banyak yang menafikan kepentingan daerah”, tambah Badikenita.

Inventarisi dan evaluasi Prolegnas rutin dilakukan menjelang pergantian tahun untuk melihat kembali prioritas kebutuhan peraturan perundangan yang ingin disusun pemerintah dan lembaga legislative.

Tahun lalu, DPD mengajukan 5 (lima) RUU untuk Prolegnas 2021 dan disepakati hanya 2 (dua) RUU yaitu RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan RUU Daerah Kepulauan, dua RUU ini menjadi usulan murni DPD dari total 33 (tiga puluh tiga) RUU yang dijadikan prioritas tahun 2021.

(ard)

| Baca Juga : UU Daerah Kepulauan Semakin Memaksimalkan Pembangunan Kepri

The post DPD Usul 16 RUU untuk Menjadi Prolegnas Prioritas 2022 appeared first on gokepri.

“Dari total (kebutuhan) pegawai itu, paling banyak guru dan tenaga kesehatan,” kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid saat menerima Anggota DPD RI, Ria Saptarika di Batam, Selasa (13/10/2020).

Idealnya, jumlah pegawai Pemkot Batam sebanyak 13.432 orang. Namun, kini baru terdapat 5.663 orang pegawai, sehingga dibutuhkan 7.769 orang pegawai lagi.

Jefridin melanjutkan untuk memenuhi kekurangan itu, Pemkot Batam mempekerjakan 6.515 orang honorer, hingga kekurangan menjadi 1.254 orang pegawai.

Ia berharap Ria Saptarika, sebagai senator Daerah Pemilihan Kepri menyampaikan kebutuhan Batam kepada pemerintah pusat.

“Semoga bisa dibawa Pak Ria ke tingkat pusat agar ada penambahan kuota pegawai untuk Batam,” kata dia.

Kesulitan lainnya, kata dia, pegawai honorer tidak bisa menempati jabatan sehingga kekosongan pegawai amat terasa.

Baca Juga:

• PASOKAN ELPIJI BATAM: Gas 3 Kg Disebar ke SPBU, Warga Antre Bawa KTP
• Syamsul Ajak Gaungkan Tol Laut Batam
• 6 Pegawai BP Batam Diberhentikan Dengan Hormat

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan Pemkot Batam telah melakukan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Meski sudah dinyatakan 110 orang lulus tapi belum bisa diterapkan karena juklak dan juknis belum sampai ke daerah. Kami harapkan Pak Ria juga membawa aspirasi dari daerah ini,” kata dia.

Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum berharap permasalahan tingkat daerah disampaikan agar diperjuangkan Anggota DPD di tingkat nasional.

“Apa yang kita sampaikan ini bersifat aspirasi daerah. Boleh juga dibangun tim demi penguatan SDM,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI, Ria Saptarika menyatakan sengaja datang untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, saat reses.

“Kata kunci dari yang didapat dalam reses ini bahwa saya butuh peluru. Sebagai Anggota DPD, kita tahunya aman aman saja, namun dengan adanya masalah di daerah inilah yang memang diperlukan ketika bertemu menteri ada modal untuk disampaikan dan diselesaikan,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam itu. (Can)

Editor: Candra Gunawan

Simak Juga Topik Lain:

• Sabu di Sekitar Pegawai Negeri
• Akses Singapura-RI Resmi Dibuka 26 Oktober: Rute Laut Tanah Merah-Batam Center, Udara Changi-Soekarno Hatta
• Marc Klok, Kimberly, Brandon dan Lester Jadi WNI lewat Naturalisasi

The post Kota Batam Kekurangan 7.769 Pegawai Negeri appeared first on gokepri.

“Sebagai perwakilan masyarakat Kepri, saya berkewajiban membangkitkan semangat masyarakat untuk kembali bangkit menghadapi pandemi,” ujar Haripinto dalam pertemuan dengan pers di Batam Center, Kamis (1/10/2020).

Haripinto menyampaikan pesan itu dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-16 DPD RI. DPD meluncurkan slogan baru yakitu “Dari Daerah untuk Indonesia”.

Ia menuturkan kondisi pandemi Covid-19 membuat puncak perayaan HUT DPD RI tahun ini dihelat secara virtual. Sejumlah anggota DPD RI bertolak ke daerahnya masing-masing, sekaligus bakti sosial.

Termasuk Haripinto. Anggota Komite I DPD RI ini akan membagikan sekitar 2.000 masker kain dua lapis, serta handsanitizer di sekitar wilayah Kota Batam. “Ini dalam rangka hari ulang tahun DPD RI, kami berbuat untuk daerah,” kata dia.

Menurutnya, tanggal 1 Oktober hari ini sangat istimewa karena bertepatan dengan berbagai perayaan, yakni Hari Kesaktian Pancasila, Festival Kue Bulan, serta HUT DPD RI.

“Biasanya akan ada seminar, loka karya dan lain sebagainya. Sekarang kita (DPD) balik ke daerah masing-masing dan buat kegiatan sosial,” tutur Haripinto menceritakan perbedaan perayaan HUT DPD kali ini.

“Tidak hanya membagikan alat kesehatan saja, nanti saya juga akan menyampaikan pesan agar masyarakat tetap semangat,” sambung dia.

Baca Juga:

• Patuh Protokol Kesehatan Wujud Cinta Tanah Air
• RUU CIPTA KERJA: DPR dan Pemerintah Sepakat Hapus Upah Minimum Sektoral
• Komisi VI DPR Setujui Anggaran BP Batam Tahun 2021

Puncak HUT DPD

Puncak peringatan HUT DPD RI ke-16 berlangsung di Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Puncak acara HUT juga dihelat acara ‘Obrolan Senator’ (Obras) dengan tema DPD RI Sebagai Produk dan Pengawal Reformasi Mengemban Tanggung Jawab Demi Terjaminnya Penguatan Otonomi Daerah.

Pada acara Obras itu, La Nyalla tampil bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Mereka bertiga saling bertukar canda juga harapan untuk kemajuan lembaga negara yang berdiri sejak reformasi itu.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap ke depan DPD RI bisa terus memperjuangkan aspirasi kepentingan daerah.

Apalagi, DPD RI mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan infrastruktur daerah.

DPD RI juga diharapkan hadir di tengah-tengah kegentingan yang terjadi di daerah.

“DPD RI juga harus terus mengawal otonomi daerah seperti di Papua. Justru dalam hal ini DPD RI harus mengambil langkah penting terhadap masalah di Papua,” kata Bamsoet.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap dalam menjalankan amanat dan konstitusi, DPD RI bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di daerah lebih baik lagi.

Selain itu, ke depan DPD RI juga bisa mencermati sumber daya alam di daerah dalam arti dana bagi hasil.

“Jika DPD RI bisa mencermati hal itu, maka DPD RI bisa lebih kuat lagi. Tentunya DPD RI juga harus memiliki sinergitas yang kuat dengan pusat,” paparnya.

Secara virtual, acara Obras itu disiarkan melalui kanal Youtube Kabar Senator dan Zoom. Pada peringatan HUT DPD RI ke-16 itu, Anggota DPD RI Stefanus BAN Liow asal Provinsi Sulawesi Utara, Anggota DPD RI Provinsi Banten Ali Ridho Azhari, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris, Anggota DPD RI Provinsi Bali Anak Agung Gde Agung, dan Anggota DPD RI Provinsi Gorontalo Rahmijati Jahja juga tampak membagi-bagikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako, masker, dan hand sanitizer. (can)

Editor: Candra Gunawan

The post HUT ke-16 DPD, Haripinto: Semangat Masyarakat Kepri Harus Bangkit appeared first on gokepri.