JAKARTA (gokepri) – Pemerintah tengah mematangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Finansial yang dirancang sebagai pusat keuangan global di Bali, mengadopsi model Dubai International Financial Centre. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) disebut berpeluang menjadi pengelolanya. Rencana ambisius yang dinilai ekonom menyimpan risiko struktural serius jika arsitektur hukum dan pengawasannya tidak disiapkan secara matang.

Ketidakpastian geopolitik global menjadi latar dari gagasan ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut posisi Indonesia yang jauh dari konflik sebagai keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan. “Dengan adanya perubahan geopolitik, maka Bali menjadi menarik,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026), dikutip dari Bisnis.com.

Baca Juga: Sengketa Miliaran Rupiah di Proyek PSN Nongsa Digital Park

Pemerintah merancang KEK ini untuk menawarkan ekosistem hukum berbasis common law dan kepemilikan asing hingga 100 persen, terpisah dari rezim regulasi keuangan nasional. Kawasan itu juga diarahkan untuk memfasilitasi pembentukan family office, yakni wadah pengelolaan dana kekayaan keluarga, yang terintegrasi dalam KEK Finansial. Kerangka regulasinya kini sedang dirumuskan.

Ketika ditanya siapa yang akan mengelola kawasan itu, Airlangga membuka pintu bagi Danantara, lembaga pengelola investasi negara yang berstatus superholding. “Tentunya financial center kan seluruhnya dikelola oleh, dalam tanda petik, non-pemerintah. Tapi kalau Danantara yang mengelola, boleh juga,” ujar Airlangga.

Gagasan mendirikan pusat keuangan khusus sejatinya telah bergulir sejak 10 hingga 15 tahun lalu, namun belum pernah terwujud. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual menegaskan, realisasinya membutuhkan persiapan regulasi yang komprehensif, bukan sekadar niat politik.

“Ini menyangkut masalah hukum yang terpisah dan berbeda dengan hukum nasional. Kerangka regulasinya harus kuat dan bagus,” ujar David, Senin (27/4/2026).

David menyoroti urgensi pembentukan regulator independen yang terpisah dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kementerian terkait, serupa sistem yang berlaku di Dubai. Dari sisi instrumen, KEK ini berpotensi menggunakan sistem common law untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, dengan rezim mata uang yang bisa berbeda dari rupiah.

Jika dirancang tepat, kawasan ini diyakini mampu menarik modal global berkualitas, mendatangkan pengelola dana, perusahaan teknologi keuangan, dan asuransi yang selama ini lebih banyak beroperasi di Singapura atau Hong Kong. Efek rambatan ke perekonomian daerah dan nasional pun dinilai signifikan.

Namun David memperingatkan risiko reputasi yang tidak boleh diabaikan. Tanpa kepatuhan pada standar internasional, KEK Finansial rawan dicap sebagai surga pajak (tax haven) atau sarana pencucian uang, label yang justru akan mengusir investor berkualitas.

“Kalau sudah dilabeli sebagai tax haven atau money laundering, kita malah jadi sulit menarik investasi yang benar. Reputasi juga bisa hancur jika ada intervensi politik atau kekhawatiran ekspropriasi dari investor,” ungkap David.

Ia juga mengingatkan agar KEK Finansial Indonesia memiliki tema yang kuat dan berbeda, misalnya green economy, agar mampu bersaing dengan yurisdiksi finansial yang sudah mapan di kawasan, termasuk Malaysia yang memiliki yurisdiksi finansial syariah khusus.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede melihat KEK Finansial bukan sekadar proyek family office, melainkan upaya menciptakan yurisdiksi baru dengan tingkat kesulitan eksekusi yang sangat tinggi.

“Manfaat utamanya bagi Indonesia adalah memperbesar kemampuan menarik modal global yang lebih berkualitas dan lebih panjang jangka waktunya. KEK ini bisa menjadi pintu masuk bagi dana global untuk membiayai proyek infrastruktur, transisi energi, hingga hilirisasi,” jelas Josua, Senin (27/4/2026).

Namun Josua menggarisbawahi sejumlah risiko struktural. Indonesia menganut sistem hukum sipil (civil law), sementara KEK ini akan mengadopsi common law, dua sistem yang berpotensi berbenturan jika batas kewenangan tidak diatur dengan tegas.

“Harus sangat jelas batas kewenangannya. Kalau tidak, akan muncul pertanyaan siapa yang berwenang atas sengketa, bagaimana hubungan pengadilan KEK dengan pengadilan nasional, serta bagaimana posisi OJK, BI, Kemenkeu, PPATK, dan lembaga penegak hukum,” kata Josua.

Risiko lain yang ia soroti adalah kawasan berpotensi hanya menjadi tempat parkir dana tanpa kontribusi ke ekonomi riil, serta celah penghindaran pajak jika regulasi terlalu longgar. Stabilitas makroekonomi, mencakup stabilitas rupiah, disiplin fiskal, dan konsistensi regulasi, ia sebut sebagai prasyarat utama yang tidak bisa ditawar.

Josua merekomendasikan eksekusi bertahap, dimulai dari aktivitas yang paling relevan seperti pembiayaan hijau dan manajemen aset, sebelum cakupannya diperluas. Tanpa syarat substansi ekonomi yang ketat, mencakup jumlah aset yang dikelola, kantor operasional fisik, rekrutmen tenaga profesional, dan pembiayaan proyek ke dalam negeri, ia khawatir KEK Finansial Bali kelak hanya akan menjadi papan nama semata. BISNIS.COM

Baca Juga: KPK Dorong Kepastian dan Akselerasi Investasi di KEK Nongsa dan PSN Wiraraja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post KEK Finansial Mulai Dirancang, Bali Jadi Surga Pajak Seperti Dubai appeared first on gokepri.