Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, ketentuan itu tersebut ada dalam UU No. 7/2017 (UU Pemilu). Oleh sebab itu, lanjutnya, orang yang pindah memilih di luar dapil hanya akan bisa mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Di UU Pemilu ditentukan, kalau orang pindah milih lintas dapil maka dia tidak berhak atau kehilangan haknya untuk memilih wakilnya di dapil di mana dia terdaftar di DPT [daftar pemilih tetap],” ungkap Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (26/12).

Baca Juga: Ribuan Warga Batam Urus Pindah Memilih

Dia mencontohkan, jika A yang beralamat KTP di Kota Depok ingin pindah memilih di DKI Jakarta maka dapilnya akan berbeda. Otomatis, Si A kehilangan hak memilih caleg di dapil Kota Depok.

“Dia kehilangan hak suara untuk memilih DPRD Kota Depok, DPRD Provinsi Jabar, kemudian DPD Jabar, DPR RI yang mewakili Kota Depok yang dia bisa hanya memilih di situ,” ujarnya. Hasyim mengatakan, pemilih dapat mengecek dapilnya di laman cekdptonline.kpu.go.id. Bahkan, ujar Hasyim, dalam laman tersebut juga disediakan fitur untuk mengurus pindah tempat memilih.

“Caranya [pindah memilih] adalah melakukan proses permohonan atau permintaan pindah milih, diurus lewat PPS di tingkat desa/kelurahan, PPK (Panitia Pemikhan tingkat Kecamatan) lalu KPU Kab/kota, atau KPU Provinsi atau KPU pusat,” jelasnya.

Menurut ketentuan yang berlaku, batas waktu pindah memilih ada H-7 pemungutan suara. Dalam kasus Pemilu 2024, artinya paling lambat mengurus pindah memilih pada 7 Februari 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: Bisnis.com

The post Pindah Memilih Lintas Dapil Hanya Bisa Coblos Capres appeared first on gokepri.

Kesepakatan itu muncul setelah Partai Golkar melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Ahad, 4 Juni 2023.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kemudian mengumumkan hasil Rakernas Partai Golkar kepada awak media.

Airlangga Hartarto menyebutkan jika hasil Rakernas sudah diikuti dan disepakati oleh seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar.

Dikatakan, sebanyak 38 ketua DPD Provinsi ikut terlibat dan menyepakati hasil Rakernas.

“Untuk pilpres memberikan mandat kepada ketua umum untuk menetapkan capres, cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar,” ungkap Airlangga.

Selain itu, seluruh stakeholder Partai Golkar juga membahas perihal sistem pemilu yang diisukan akan direncanakan secara tertutup.

Hasil Rakernas tersebut menyepakati bahwa Partai Golkar mendorong agar sistem pemilu dilakukan secara proporsional terbuka.

Airlangga juga menyebut, Partai Golkar akan terus memegang teguh hasil Munas terkait arah gerak dan sikap politik Partai Golkar dalam mengahadapi pemilu terutama dalam pemilihan capres dan cawapres.

“Seluruh jajaran DPD Partai Golkar telah menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan partai,” sebutnya.

Dengan sikap dari seluruh ketua DPD provinsi, Partai Golkar tetap pada keputusan Munas untuk mendukung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada pemilu 2024.

“Hasil Munas, Pimnas, dan Rakernas hasilnya tetap mandat ada pada ketua umum Partai Golkar dan pimpinan Daerah tetap meminta partai Golkar untuk maju menjadi capres” ujar Airlangga Hartarto.

Alasan tersebut ia sampaikan lantaran Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Bersatu belum menandatangani kontrak, kendati demikian Airlangga Hartarto mengakui jika komunikasi yang ia lakukan dengan Partai Koalisi Indonesia Bersatu masih berjalan lancar dan intens. (*)

The post Rakernas Partai Golkar Tegaskan Airlangga Hartarto Capres 2024 appeared first on gokepri.