BATAM (gokepri) — Badan Pengusahaan (BP) Batam menunda pemberlakuan penyesuaian tarif layanan peti kemas di Pelabuhan Batam hingga waktu yang belum ditentukan.

Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya saing investasi dan menghindari tambahan beban biaya logistik yang dapat memengaruhi iklim usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Baca Juga: Arus Peti Kemas Tumbuh 18 Persen, Pelabuhan Batam Berlari Kencang

Kebijakan itu lahir setelah BP Batam menerima masukan dari pelaku usaha dan mengevaluasi dampak penyesuaian tarif terhadap aktivitas industri, perdagangan, dan investasi. Di kawasan yang menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada arus barang dan investasi, efisiensi biaya logistik menjadi salah satu faktor penentu daya saing.

Arahan penundaan disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Candra. Keduanya menilai stabilitas biaya usaha perlu dijaga agar momentum investasi yang tengah tumbuh tidak terganggu.

Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Francis menegaskan, penundaan tersebut bukan berarti menghentikan upaya pembenahan layanan kepelabuhanan. Menurut dia, setiap penyesuaian tarif harus diikuti peningkatan kualitas layanan yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna jasa.

“BP Batam ingin memastikan bahwa modernisasi tarif harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas layanan,” ujar Fary dalam keterangan tertulis di Batam, Kamis (11/6/2026).

Menurut Fary, biaya logistik merupakan salah satu pertimbangan utama investor ketika menentukan lokasi usaha. Karena itu, kebijakan tarif di pelabuhan tidak dapat dilihat semata dari besaran tarif resmi yang dikenakan operator.

Biaya yang ditanggung pelaku usaha, kata dia, merupakan akumulasi dari berbagai komponen, mulai dari layanan terminal, jasa pengurusan barang, angkutan truk, pengurusan dokumen, biaya penyimpanan barang di gudang, hingga biaya keterlambatan pengambilan dan pengembalian peti kemas.

Karena itu, BP Batam menilai evaluasi tarif perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak memunculkan beban biaya yang berlapis dan mengurangi efisiensi rantai logistik.

“Fokusnya bukan sekadar besaran tarif, tetapi bagaimana struktur biaya logistik secara keseluruhan tetap efisien dan tidak membebani pengguna jasa,” kata Fary.

Keputusan tersebut mendapat respons positif dari kalangan dunia usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid menilai penundaan tarif memberi ruang bagi pelaku usaha untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

Menurut Rafki, dunia usaha saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan baku, dan biaya energi. Dalam kondisi tersebut, stabilitas biaya logistik menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus menarik investasi baru.

“Penundaan ini menjadi angin segar yang dapat meringankan beban operasional dunia usaha,” ujar Rafki.

Lebih jauh, kebijakan tersebut menunjukkan upaya BP Batam menempatkan pelabuhan sebagai instrumen penguatan daya saing kawasan. Bagi Batam yang berhadapan langsung dengan pusat perdagangan regional seperti Singapura dan Malaysia, kepastian biaya logistik menjadi salah satu keunggulan yang terus dipertimbangkan investor.

Ke depan, BP Batam berencana memperluas dialog dengan operator terminal, perusahaan jasa logistik, pelaku usaha, dan pengguna jasa pelabuhan. Evaluasi tarif akan dikaitkan dengan standar pelayanan minimum sehingga setiap penyesuaian biaya memiliki dasar yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pelabuhan harus berfungsi sebagai motor penggerak investasi, bukan menjadi sumber ketidakpastian biaya bagi dunia usaha,” kata Fary.

Baca Juga: Direct Call Batu Ampar Melonjak, Batam Kian Terhubung dengan Rute Dagang Asia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Jaga Daya Saing Investasi, BP Batam Tunda Penyesuaian Tarif Peti Kemas appeared first on gokepri.