Kabid Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Kepulauan Riau (Kepri) Encup Supriyadi menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan masyarakat dan media, termasuk melalui akun Instagram.

“Kritik tersebut dinilai sebagai bagian penting dari fungsi kontrol sosial untuk mendorong perbaikan pelayanan pemasyarakatan, “kata Encup kepada wartawan, Jumat 18 September 2026.

Kanwil Ditjenpas Kepri menegaskan bahwa pihaknya tidak anti-kritik. Setiap masukan dan kritik yang membangun, kata Encup, akan diterima sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan.

“Sebagai bentuk respons atas dinamika yang berkembang, Kanwil Ditjenpas Kepri pada Kamis (17/9/2026) langsung menurunkan tim untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan keterangan terkait persoalan yang menjadi sorotan,”ujarnya.

Pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, baik petugas maupun warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan fakta yang terjadi dapat diketahui secara utuh, transparan, akurat, dan berimbang.

“Kanwil Ditjenpas Kepri bukanlah lembaga yang anti-kritik. Sebaliknya, kami membuka pintu seluas-luasnya serta menyambut dengan baik setiap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari siapapun,” ttegas Encup.

Encup menambahkan bahwa Kanwil Ditjenpas Kepri juga menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan jajaran pegawai dalam pelaksanaan tugas maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan.

Tidak hanya petugas, warga binaan yang terbukti melanggar aturan juga akan dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak ada ruang bagi tindakan indisipliner, penyalahgunaan wewenang, atau praktik-praktik yang mencederai institusi,” tegasnya.

Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, sanksi administrasi akan diberikan secara tegas dan terukur sesuai aturan, tanpa membedakan siapa pihak yang melakukan pelanggaran.

Kanwil Ditjenpas Kepri menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggaraan pemasyarakatan.

Di sisi lain, Kanwil Ditjenpas Kepri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang muncul dalam beberapa waktu terakhir.

Institusi tersebut mengakui bahwa persoalan yang terjadi menjadi bahan refleksi sekaligus evaluasi untuk melakukan pembenahan.

Ke depan, perbaikan tata kelola pelayanan pemasyarakatan secara menyeluruh akan menjadi salah satu prioritas yang segera ditindaklanjuti.

“Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap jajaran pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Riau, “ pungkasnya. (*)

The post Dikritik soal Layanan Lapas Perempuan Batam, Kanwil Ditjenpas Kepri Turunkan Tim Investigasi appeared first on gokepri.

Operasi pasar murah yang menjual sejumlah bahan pangan di bawah harga pasar digelar selama dua hari. Halaman Gedung Tengku Mandak, Bintan Centre, menjadi salah satu tempat warga mencari kebutuhan dapur dengan harga yang lebih rendah. Lokasi tersebut dipilih karena berdekatan dengan kawasan Pasar Bintan Centre sehingga mudah dijangkau masyarakat yang sedang berbelanja.

Operasi pasar murah berlangsung pada 9-10 September 2026. Pemerintah Kota Tanjungpinang menggandeng Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga sekaligus membantu daya beli masyarakat.

Baca Juga: Jelang Idulfitri, Pemko Batam Siapkan Operasi Pasar Murah Kendalikan Harga Pangan

Salah satu komoditas yang tersedia ialah MinyaKita dengan harga Rp15.000 per liter. Di pasar, harga produk dengan ukuran yang sama berada di kisaran Rp15.700 per liter.

Selain minyak goreng, warga dapat membeli beras, telur, tepung, dan daging beku. Harga komoditas tersebut ditawarkan di bawah harga pasar, sehingga manfaat program bisa langsung dirasakan ketika warga membayar belanjaannya.

Bagi rumah tangga, manfaat itu terlihat dari selisih harga yang terkumpul dalam satu kali belanja. Nilainya memang tidak besar untuk setiap barang, tetapi kebutuhan pangan merupakan pengeluaran yang berulang setiap hari.

Yulia Siregar, salah seorang ibu rumah tangga yang datang ke pasar murah, merasakan perbedaan tersebut ketika membeli beras. Ia memilih beras SPHP Bulog kemasan lima kilogram dengan harga Rp58.000.

Harga itu lebih rendah dibandingkan harga beras dengan kemasan serupa di pasar yang berkisar Rp61.000 hingga Rp62.000. Selisih Rp3.000-Rp4.000 menjadi penghematan yang langsung dirasakan ketika transaksi berlangsung.

“Saya sangat senang dengan adanya pasar murah,” ujar Yulia yang berdomisili di Pulau Dompak.

Bagi Yulia, manfaat pasar murah bukan hanya terletak pada harga yang lebih rendah, tetapi juga kesempatan memperoleh kebutuhan rumah tangga tanpa harus menunggu harga turun di pasar. Ia berharap kegiatan serupa bisa hadir lebih sering.

Operasi pasar ini juga memperlihatkan cara pemerintah merespons persoalan daya beli melalui intervensi yang langsung menyentuh konsumen. Alih-alih hanya memantau pergerakan harga, pemerintah menyediakan sebagian kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dalam periode tertentu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjungpinang Riany mengatakan operasi pasar murah menjadi salah satu cara pemerintah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung stabilitas harga di daerah.

“Operasi pasar murah jadi salah satu upaya pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat,” kata Riany saat memantau kegiatan di Gedung Tengku Mandak.

Pilihan lokasi menjadi bagian penting dari pelaksanaan pasar murah karena akses menentukan seberapa mudah warga memanfaatkan program tersebut. Kedekatan dengan Pasar Bintan Centre membuat lokasi ini berada di jalur aktivitas masyarakat yang memang datang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah menyediakan waktu selama dua hari agar warga tidak harus berbelanja pada satu waktu yang sama. Hingga Kamis, 10 September, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan harga yang ditawarkan dalam operasi pasar tersebut.

Riany mengatakan Pemko Tanjungpinang bersama Bank Indonesia akan terus berupaya menghadirkan pasar murah sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap masyarakat. Fokusnya adalah menjaga agar kebutuhan dapur tetap dapat dijangkau ketika pengeluaran rumah tangga terus berjalan.

“Pemko bersama Bank Indonesia terus berupaya menghadirkan pasar murah,” ujarnya. ANTARA

Baca Juga: Polsek Meral Gelar Pasar Murah Jual 1.550 Karung Beras Subsidi Merek SPHP

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pasar Murah Tanjungpinang, Kesempatan Meringankan Belanja Rumah Tangga appeared first on gokepri.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meminta penanganan banjir melihat seluruh sistem aliran air, mulai dari sungai di bagian hulu hingga hilir dan muara.

Menurut Dody, kondisi di bagian hilir dapat memengaruhi kemampuan sungai mengalirkan air ketika hujan deras. Karena itu, sempadan sungai perlu dijaga dari bangunan liar dan saluran harus diperiksa untuk menemukan sedimentasi berat maupun penyempitan aliran atau bottleneck.

Baca Juga: 29 Titik Banjir Ditangani, Li Claudia Pastikan Infrastruktur Terus Dibenahi

“Saluran dari hilir sampai muara perlu dicek untuk memastikan tidak ada sedimentasi parah ataupun bottleneck yang menyebabkan banjir,” kata Dody, Senin (31/8).

Pendekatan tersebut melengkapi fungsi Waduk Srikaton sebagai salah satu infrastruktur pengendali banjir di Tanjungpinang. Waduk itu memiliki luas lahan 2,93 hektare dengan kapasitas tampungan 80.588 meter kubik.

Saat hujan lebat, Waduk Srikaton mampu menampung hingga 51.588 meter kubik volume air atau debit banjir puncak yang masuk ke kolam. Infrastruktur tersebut juga disebut mampu mereduksi banjir sebesar 1,79 persen dari luas daerah aliran sungai (DAS).

Namun, keberadaan waduk tidak menghilangkan persoalan pada jaringan sungai. Salah satu titik yang menjadi perhatian pemerintah adalah Sungai Terusan.

Dody mengarahkan revitalisasi Sungai Terusan agar fungsi alirannya kembali optimal. Kanal tersebut juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung aktivitas masyarakat, terutama nelayan.

Untuk mengetahui kondisi Sungai Terusan secara menyeluruh, Dody menginstruksikan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV Batam memantau jalur aliran sungai menggunakan drone.

Pemetaan dari udara diharapkan memperlihatkan kondisi aliran secara utuh, termasuk titik penyempitan, hambatan, dan kondisi saluran yang sulit terlihat dari darat. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan penanganan sesuai kondisi lapangan.

Saat ini, Sungai Terusan mengalami penyempitan yang antara lain dipengaruhi pertumbuhan tanaman bakau. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhitungkan dalam upaya mengembalikan fungsi kanal.

Dengan pemetaan tersebut, pemerintah tidak hanya melihat banjir sebagai persoalan kapasitas tampungan air. Kondisi sungai, sempadan, saluran, hilir, dan muara juga menjadi bagian dari sistem yang harus bekerja bersama agar aliran air tidak tersumbat ketika hujan deras. ANTARA

Baca Juga: Mengapa Penanganan Banjir Batam Tak Bisa Instan?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Bagaimana Menteri Dody Membenahi Sistem Pengendalian Banjir Tanjungpinang? appeared first on gokepri.

TANJUNGPINANG (gokepri) — Kebutuhan sekitar 13 ribu rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Tanjungpinang terbentur keterbatasan lahan. Pemerintah kota kini menyiapkan pemanfaatan aset daerah dan mengkaji hunian vertikal untuk memperluas pilihan lokasi pembangunan.

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Tanjungpinang Yoni Fadri mengatakan pemerintah akan memvalidasi data kebutuhan rumah sekaligus menginventarisasi aset dan lahan milik daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan.

Baca Juga: Kepri Masih Kekurangan 130.000 Rumah

“Pemko akan memvalidasi data kebutuhan rumah sekaligus menginventarisasi aset dan lahan milik pemerintah daerah,” kata Yoni di Tanjungpinang, Kamis, 27 Agustus 2026.

Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan lokasi dan jumlah rumah yang perlu disediakan bagi ASN dan MBR. Pemko juga menyiapkan langkah percepatan untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.

Keterbatasan lahan menjadi salah satu persoalan utama di Tanjungpinang. Karena itu, pemerintah kota mulai mempertimbangkan hunian vertikal sebagai alternatif agar kebutuhan rumah dapat dipenuhi tanpa bergantung sepenuhnya pada ketersediaan lahan tapak.

Pemkot juga memperkuat kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) serta memfasilitasi Real Estate Indonesia (REI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) dalam menyiapkan lokasi dan proyek perumahan.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan rumah dengan kesiapan lahan, pengembang, dan pembiayaan. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya berfokus pada penambahan unit, tetapi juga menyesuaikan lokasi dengan masyarakat yang membutuhkan.

Pemko Tanjungpinang juga menyepakati pengembangan perumahan produktif dan berkelanjutan. Salah satu gagasannya adalah memanfaatkan hasil pengelolaan sampah rumah tangga untuk membantu pembayaran cicilan rumah melalui penguatan bank sampah.

“Kami turut menyiapkan pembentukan tim percepatan perumahan,” ujar Yoni.

Tim tersebut nantinya mengoordinasikan target, lokasi, pembiayaan, dan tindak lanjut program perumahan. Pembentukan tim diharapkan membuat berbagai rencana yang melibatkan pemerintah, perbankan, dan pengembang dapat berjalan dalam satu koordinasi.

Kebutuhan rumah tidak hanya menjadi persoalan Tanjungpinang. Direktur Consumer Banking BTN Irwandi Gafar menyebut kebutuhan perumahan di Kepulauan Riau mencapai sekitar 130 ribu unit berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kebutuhan itu tersebar di tujuh kabupaten dan kota, dengan sebagian besar berada di Batam. Adapun kebutuhan di Tanjungpinang mencapai sekitar 13 ribu unit.

Menurut Irwandi, data yang lebih rinci diperlukan agar pemerintah dan pengembang dapat mengetahui secara tepat siapa yang membutuhkan rumah dan di lokasi mana kebutuhan tersebut berada.

“Data itu diharapkan tersedia secara by name by address,” kata Irwandi.

Dengan data tersebut, penyaluran program perumahan dan pembiayaan dapat diarahkan kepada penerima yang sesuai. Data juga membantu pengembang menentukan lokasi pembangunan berdasarkan konsentrasi kebutuhan masyarakat.

Untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kepri, BTN menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan batas penghasilan maksimal Rp9 juta per bulan bagi calon penerima yang belum menikah dan Rp11 juta bagi yang sudah menikah.

Calon penerima juga harus belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.

“Sepanjang empat syarat tadi terpenuhi, mereka bisa mendapatkan KPR subsidi,” ujar Irwandi. ANTARA

Baca Juga: 2.050 Rumah di Kepri Dapat Pemasangan Listrik Gratis

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Tanjungpinang Butuh 13 Ribu Rumah, Hunian Vertikal Dikaji appeared first on gokepri.

Bagi mereka yang membutuhkan tempat menginap, momentum seperti ini biasanya menjadi tantangan tersendiri. Tingginya permintaan kamar pada masa libur dan akhir pekan tidak jarang membuat tarif sejumlah hotel ikut menyesuaikan.

Namun, ada pilihan yang tetap menawarkan harga stabil.

Hotel KITA Tanjungpinang hadir dengan konsep sederhana: memberikan tempat menginap yang nyaman tanpa membuat tamu harus khawatir dengan perubahan tarif saat akhir pekan maupun momentum tertentu.

Berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan Kilometer 6 Nomor 10, Hotel KITA telah berdiri sejak 1999. Dengan bangunan lima lantai yang dilengkapi lift, hotel ini menawarkan suasana klasik yang menjadi salah satu cirinya.

Memasuki area lobi, nuansa marmer dan desain klasik langsung memberikan kesan tersendiri. Sementara nama “KITA” sendiri memiliki filosofi yang sederhana namun dekat dengan keseharian.

“Kami ingin tamu yang datang merasa seperti berada di rumah sendiri. Itu salah satu alasan nama KITA dipilih,” ujar Fendy, Manager Hotel KITA.

17 Agustus, Tak Perlu Khawatir Harga Naik

Bagi masyarakat yang berencana berada di Tanjungpinang pada sekitar 17 Agustus, Hotel KITA bisa menjadi salah satu alternatif untuk menginap.

Keunggulannya bukan hanya soal harga, tetapi juga konsistensi tarif.

Di saat periode akhir pekan atau momen tertentu biasanya identik dengan kenaikan harga kamar di sejumlah tempat, Hotel KITA mempertahankan tarifnya.

“Kami tidak membedakan harga weekday dan weekend. Kami ingin tamu mendapatkan harga yang tetap bersahabat,” kata Fendy.

Tarif kamar Hotel KITA saat ini tersedia mulai dari:

* Standard Double: Rp265.000 per malam
* Deluxe Twin/Double: Rp335.000 per malam
* Suite Triple: Rp435.000 per malam
* Suite Family: Rp445.000 per malam

Dengan demikian, masyarakat yang datang bersama pasangan, teman maupun keluarga dapat memilih kamar sesuai kebutuhan dan anggaran.

Bukan Sekadar Murah, Tapi Juga Nyaman

Harga yang terjangkau tentu menjadi pertimbangan. Namun, kenyamanan tetap menjadi hal utama ketika seseorang memilih hotel.

Hotel KITA memiliki 47 kamar dengan fasilitas yang menunjang kebutuhan tamu. Setiap kamar dilengkapi AC, televisi, WiFi, shower air panas dan dingin, serta teko air panas lengkap dengan teh dan kopi.

Tamu juga mendapatkan fasilitas sarapan untuk dua orang yang disajikan di lantai satu.

Pelayanan menjadi bagian lain yang terus dijaga. Karyawan Hotel KITA dituntut memberikan pelayanan yang ramah, santun dan mengutamakan kejujuran.

Bagi tamu yang datang ke Tanjungpinang untuk urusan pekerjaan, fasilitas tersebut tentu menjadi nilai tambah. Begitu pula bagi keluarga yang membutuhkan tempat beristirahat setelah menikmati suasana kota dan berbagai kegiatan selama libur 17 Agustus.

Liburan Hemat, Tetap Bisa Nyaman

Memilih hotel saat musim liburan bukan hanya soal mencari kamar kosong. Bagi sebagian orang, kepastian harga justru menjadi pertimbangan penting.

Dengan tarif yang tetap bersahabat, Hotel KITA memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin mengatur anggaran perjalanan tanpa harus mengorbankan kenyamanan.

Apalagi, momentum 17 Agustus tahun ini bisa menjadi kesempatan untuk menikmati Tanjungpinang dengan suasana yang lebih semarak.

Datang ke kota, nikmati kemeriahannya, lalu kembali beristirahat dengan nyaman.

Dan ketika sejumlah pilihan penginapan mulai menyesuaikan tarif pada periode ramai, Hotel KITA tetap menawarkan harga yang stabil.

Sebuah pilihan sederhana bagi mereka yang mencari tempat menginap dengan prinsip sederhana pula, nyaman, ramah, dan harga tetap bersahabat.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan reservasi atau mengetahui ketersediaan kamar untuk periode 17 Agustus, Hotel KITA dapat dihubungi melalui (0771) 312000 atau WhatsApp 0813 7151 6382.

Hotel KITA Tanjungpinang — tempat menginap yang membuat Anda merasa seperti berada di “rumah KITA”. (r)

The post Momentum 17 Agustus, Hotel KITA Tetap Pertahankan Harga Bersahabat appeared first on gokepri.

Penguatan kerjasama bantuan hukum tersebut bagian dari upaya Kejari Tanjungpinang dalam mendorong kepatuhan perusahaan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Prosesi penandatanganan SKK dilakukan oleh Kepala Kejari Tanjungpinang, Rachmad Surya Lubis didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Dedi Januarto Simatupang bersama Tim Jaksa Pengacara Negara, para kepala seksi, dan Kasubbag Pembinaan.

Kajari Tanjungpinang, Rachmad Surya Lubis mengatakan melalui penandatanganan SKK tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) diberikan kewenangan untuk mewakili BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang dalam menangani berbagai persoalan hukum.

“Pendampingan itu dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi, seperti negosiasi dan mediasi, maupun melalui proses litigasi atau persidangan sesuai kebutuhan,” ujarnya

Menurutnya, kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen dalam memperkuat sinergi, khususnya untuk memberikan bantuan hukum serta mendukung penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Penandatanganan SKK juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk dalam penyelesaian tunggakan iuran,” ujarnya.

Rachmad menyatakan melalui dukungan Jaksa Pengacara Negara, penyelesaian tunggakan iuran dapat dilakukan dengan pendekatan negosiasi, mediasi, maupun langkah hukum lainnya secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan adanya kerja sama ini, perlindungan terhadap hak-hak peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Tanjungpinang diharapkan dapat berjalan lebih optimal sekaligus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya. (*)

The post Pendampingan Hukum, Kejari Tanjungpinang Teken SKK dengan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on gokepri.

TANJUNGPINANG (gokepri) — Tanjungpinang menyiapkan 1.147 hektare lahan untuk kawasan industri guna menarik investasi baru. Pemerintah kota bersama DPRD tengah merampungkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Industri sebagai dasar pengembangan kawasan tersebut.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tanjungpinang Ade Angga mengatakan, ketersediaan lahan menjadi salah satu keunggulan Tanjungpinang dibandingkan daerah lain di Kepulauan Riau.

Baca Juga: Siapa yang Potensial Bertarung di Pilkada Kepri 2029?

“Lahan di Tanjungpinang masih banyak dan dapat menjadi hak milik, sehingga potensial menarik investasi dari dalam maupun luar negeri,” ujar Ade di Tanjungpinang, Minggu (29/6).

Menurut Ade, Perda Kawasan Industri akan memberi kepastian mengenai lokasi dan peruntukan lahan bagi calon investor. Regulasi itu juga diharapkan mempermudah proses investasi di Tanjungpinang.

Dalam rancangan perda tersebut, kawasan industri mencakup lahan seluas 1.147 hektar yang tersebar di tiga kecamatan.

Lahan terbesar berada di Pulau Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, seluas 769,30 hektar. Kawasan ini diproyeksikan untuk perdagangan, pelabuhan bebas, galangan kapal, perbaikan kapal, industri halal, logistik, manufaktur, cold storage, pengolahan makanan, teknologi tinggi, dan bioteknologi.

Di Kecamatan Tanjungpinang Kota tersedia lahan seluas 16,39 hektar. Sementara di Kecamatan Tanjungpinang Timur disiapkan 361,30 hektar untuk kawasan eco-industrial, pelabuhan, dan metro industrial park.

“Perda ini tidak hanya memetakan wilayah kawasan industri, tetapi juga menunjukkan ketersediaan lahan untuk investasi,” kata Ade.

Ade mengatakan KADIN siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mendorong masuknya investasi. Menurut dia, pembangunan kawasan industri diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kota.

Ia menilai peluang Tanjungpinang terbuka karena lahan komersial di Batam semakin terbatas. Kondisi itu dinilai dapat mendorong investor mencari lokasi pengembangan usaha di daerah lain di Kepulauan Riau.

KADIN Tanjungpinang juga telah bertemu dengan Konsulat Singapura untuk membuka komunikasi dengan pelaku usaha di negara tersebut.

Ade menyebut sudah ada investor asal Singapura yang menyatakan minat berinvestasi di Tanjungpinang, termasuk pada sektor industri halal. Namun, ia belum menjelaskan identitas investor maupun nilai investasi yang direncanakan. ANTARA

Baca Juga: Mustava Pimpin Kadin Kepri 2026-2031

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Bagaimana Cara Tanjungpinang Menarik Investasi Baru? appeared first on gokepri.

TANJUNGPINANG (gokepri) – Kontraktor mulai mengerjakan proyek lanjutan penataan Taman Gurindam 12 di kawasan Tepi Laut, Tanjungpinang, pada pekan kedua Juni 2026. Proyek senilai Rp12 miliar yang dibiayai APBD Kepulauan Riau 2026 itu mencakup penanganan kawasan sepanjang satu kilometer dari zona B di depan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah hingga zona II C dekat jembatan menuju Teluk Keriting.

Pekerjaan dimulai setelah penandatanganan kontrak antara pemerintah dan kontraktor pelaksana. Namun, pembangunan di zona II C belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu relokasi pedagang UMKM yang selama ini berjualan di kawasan tersebut.

Baca Juga: Polemik Lelang Taman Gurindam 12

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kepulauan Riau Rodi Yantari mengatakan proyek itu meliputi pembangunan pedestrian, taman, tempat duduk, area UMKM, tempat parkir, lampu penerangan, arena permainan anak, dan toilet. “Penataannya meliputi pembangunan pedestrian, taman, tempat duduk/santai, termasuk area pedagang UMKM yang dilengkapi tempat parkir, lampu, tempat permainan anak serta toilet,” kata Rodi Yantari di Tanjungpinang, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut Rodi, relokasi pedagang di zona II C menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tanjungpinang. Setelah kawasan tersebut kosong, pekerjaan konstruksi dapat dilanjutkan ke seluruh area yang direncanakan. “Relokasi pedagang di zona II C akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang,” ujar dia.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyebut penataan lanjutan dilaksanakan untuk mempercantik Taman Gurindam 12 yang menjadi ruang terbuka hijau sekaligus destinasi wisata di pusat ibu kota provinsi. Kawasan tepi laut itu mulai dibangun sejak 2018 dan telah menyerap anggaran ratusan miliar rupiah dalam beberapa tahap pekerjaan.

Rencana pembangunan lanjutan berdampak pada aktivitas ratusan pedagang dan pelaku UMKM yang selama ini berjualan di kawasan Tepi Laut. Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan memindahkan sementara para pedagang ke kawasan Anjung Cahaya dan Melayu Square selama proses pembangunan berlangsung.

Keputusan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan perwakilan pedagang di halaman belakang Mal Pelayanan Publik Tanjungpinang pada Sabtu, 6 Juni 2026. Menurut Lis, relokasi diperlukan karena pembangunan membutuhkan ruang yang cukup untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi.

“Rencana penataan Taman Gurindam 12 merupakan bagian dari upaya penataan Kota Tanjungpinang. Namun demikian, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga tetap memikirkan kelangsungan usaha pelaku UMKM,” kata Lis Darmansyah, Sabtu, 6 Juni 2026.

Data Pemerintah Kota Tanjungpinang menunjukkan jumlah pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Tepi Laut mencapai sekitar 249 orang. Angka itu meningkat dibanding pendataan sebelumnya pada masa kepemimpinan Lis Darmansyah yang mencatat sekitar 149 pedagang.

Karena daya tampung lokasi relokasi terbatas, pemerintah berencana melakukan pendataan ulang. Setiap pelaku UMKM hanya diperbolehkan memiliki satu gerobak atau sarana usaha. Penempatan di Anjung Cahaya dan Melayu Square juga akan dilakukan melalui pengundian.

Lis mengatakan pemerintah akan mengelompokkan jenis usaha para pedagang sebelum menentukan lokasi berjualan. “Kami mendukung upaya penataan kota, tapi kita juga tetap memikirkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM. Mohon kerja samanya, untuk sementara kita pindah ke tempat yang telah ditentukan,” tutur Lis.

Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyatakan menerima relokasi sementara selama pembangunan berlangsung. Mereka meminta kebijakan penutupan kawasan diterapkan kepada seluruh pedagang tanpa pengecualian.

Salah seorang pedagang, Maladi, mengaku mendengar informasi mengenai adanya pihak yang menawarkan lokasi berjualan sementara yang masih berada di dalam kawasan Taman Gurindam 12. Pedagang lain, Yuni, menyebut beredar kabar yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku UMKM tidak akan lagi dapat berjualan di kawasan tersebut setelah proyek selesai.

“Kami mengapresiasi pertemuan yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Pak Wali. Kami mendukung rencana penataan. Dan setuju seluruh kawasan itu ditutup sementara, dan pedagang direlokasi sesuai dengan rencana wali kota,” ucap Yuni, Sabtu, 6 Juni 2026.

Menanggapi hal itu, Lis menegaskan seluruh kawasan Taman Gurindam 12 akan ditutup selama proses pembangunan berlangsung. Pemerintah, kata dia, tidak mengizinkan adanya pihak yang mengambil keuntungan dari proses relokasi pedagang.

“Tidak boleh ada lagi yang bermain, mencoba-coba mengambil keuntungan dari proses relokasi pelaku UMKM ini. Semuanya direlokasikan ke tempat yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Tanjungpinang,” kata Lis Darmansyah, Sabtu, 6 Juni 2026. ANTARA

Baca Juga: Pelaku UMKM di Tepi Laut Sepakat Direlokasi Selama Penataan Taman Gurindam 12

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Menata Lagi Wajah Taman Gurindam 12 appeared first on gokepri.

Isu tersebut menyebar luas dalam beberapa hari terakhir, terutama di sekitar Jalan Batu Naga, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Informasi itu memicu kekhawatiran sebagian warga karena dikaitkan dengan isu gangguan keamanan yang pernah muncul di sejumlah daerah lain.

Kepala Bagian Operasional Polresta Tanjungpinang AKP Iwan Nopriawan mengatakan polisi segera menelusuri informasi setelah menerima laporan dan keluhan dari masyarakat.

Baca Juga: Prank Pocong di Nongsa Terungkap, Pelakunya Anak-anak

“Kami sudah turunkan tim guna mengecek kebenaran informasi itu, dan ternyata hoaks. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Iwan di Tanjungpinang, Rabu (11/6/2026).

Menurut Iwan, penyelidikan menemukan bahwa unggahan tersebut pertama kali muncul dari akun Facebook milik seorang anak berusia 13 tahun pada pekan lalu. Akun itu mengunggah gambar pocong disertai narasi bahwa sosok tersebut meneror rumah warga di Jalan Batu Naga pada malam hari.

Unggahan itu kemudian menyebar ke berbagai grup Facebook dan WhatsApp. Dalam waktu singkat, informasi tersebut memunculkan beragam reaksi. Sebagian warga mempercayainya dan merasa cemas, sementara sebagian lain meragukan kebenarannya.

“Setelah diselidiki, gambar pocong itu dibuat dengan efek AI. Jadi tidak benar,” kata Iwan.

Kasus ini menunjukkan tantangan baru dalam ruang digital. Kemajuan teknologi AI memudahkan pembuatan gambar dan video yang tampak meyakinkan, meski tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kondisi tersebut membuat kemampuan memverifikasi informasi menjadi semakin penting.

Polresta Tanjungpinang telah memanggil dan memberikan pembinaan kepada anak yang mengunggah konten tersebut. Polisi mengingatkan agar masyarakat tidak membuat ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Iwan juga mengimbau warga lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Menurut dia, kecepatan penyebaran informasi di ruang digital sering kali tidak diimbangi dengan proses pemeriksaan fakta.

“Sekarang ini zaman digital, orang bisa membuat foto atau video bohong dengan AI. Jangan mudah menyebarkan dan mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, penyebaran informasi palsu dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Polisi, kata dia, akan terus menindaklanjuti setiap laporan terkait penyebaran hoaks yang berpotensi meresahkan masyarakat.

Di tengah merebaknya isu tersebut, sebagian warga mengaku sempat merasa khawatir. Fajar, warga Jalan Batu Naga, mengatakan kabar teror pocong membuat sejumlah warga meningkatkan kewaspadaan pada malam hari.

“Kemarin sempat begadang karena khawatir diteror pocong. Alhamdulillah, sekarang sudah tenang, ternyata hoaks,” ujar Fajar. ANTARA

Baca Juga: DPRD Batam Disuguhkan Pocong saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Teror Pocong Ternyata Rekayasa AI appeared first on gokepri.

TANJUNGPINANG (gokepri.com) — Pedagang dan pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Tepi Laut Tanjungpinang mendukung dan menyepakati relokasi ke kawasan Anjung Cahaya, dan Melayu Square. Kesepakatan tersebut disampaikan para pedagang dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.

Rencana penataan Taman Gurindam 12 oleh Pemerintah Provinsi Kepri yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, menyebabkan aktivitas pedagang UMKM di kawasan tersebut untuk sementara harus dihentikan. Sebab diperlukan space yang cukup luas untuk mendukung kelancaran mobilisasi alat berat serta bahan material.

“Rencana penataan Taman Gurindam 12 merupakan bagian dari upaya penataan Kota Tanjungpinang. Namun demikian, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga tetap memikirkan kelangsungan usaha pelaku UMKM. Karena itu, pemerintah kota menyediakan tempat untuk relokasi sementara proses pembangunan berjalan,” kata H. Lis Darmansyah, kepada puluhan perwakilan pedagang Tepi Laut di halaman belakang Mal Pelayanan Publik Tanjungpinang, Sabtu (6/6).

Selama proses peningkatan kapasitas Taman Gurindam 12 dilaksanakan, para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Tepi Laut akan dipindahkan sementara ke Anjung Cahaya dan Melayu Square. Mengenai teknis dan pengaturan pedagang di tempat relokasi, akan diatur lebih lanjut dalam suatu edaran yang akan segera diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Jumlah pelaku UMKM yang tercatat berjualan di sekitar kawasan Tepi Laut saat ini mencapai sekitar 249 orang. Jumlah tersebut melonjak drastis dari pendataan awal yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang pada masa kepemimpinan H. Lis Darmansyah sebelumnya, yakni 149 orang.

Mengingat keterbatasan daya tampung Anjung Cahaya dan Melayu Square sebagai tempat relokasi pelaku UMKM, pemerintah akan melakukan pendataan kembali. Satu pelaku UMKM hanya dibenarkan untuk memiliki satu gerobak, atau sarana berjualan lainnya. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan pemilihan tempat yang dinilai lebih startegis, penempatan pelaku UMKM di kedua tempat relokasi itu akan dilakukan dengan undian.

“Sekaligus kita akan melakukan pendataan, identifikasi, dan pengelompokkan jenis dagangan pelaku UMKM yang akan direlokasi. Kita mendukung upaya penataan kota, tapi kita juga tetap memikirkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM. Mohon kerja samanya, untuk sementara kita pindah ke tempat yang telah ditentukan,” ungkap Lis.

Rencana relokasi tersebut disetujui, dan didukung oleh para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Tepi Laut. Pada kesempatan itu, pelaku UMKM minta agar tidak ada diskriminasi dan pelarangan berjualan di kawasan Tepi Laut diberlakukan terhadap semua pedagang.

Seperti yang disampaikan oleh salah seorang pedagang, Maladi. Menurut Maladi, pedagang mendengar ada oknum yang menyediakan tempat berjualan sementara yang juga masih berada di dalam kawasan Taman Gurindam 12.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang pedagang Bandrek, Yuni. Ia mengatakan saat ini telah beredar informasi yang menakut-nakuti pedagang. Bahwa nantinya pelaku UMKM tidak bisa lagi menempati, atau berjualan di kawasan Taman Gurindam 12.

“Kami mengapresiasi pertemuan yang dilaksanakan, dan dipimpin langsung oleh Pak Wali. Kami mendukung rencana penataan. Dan setuju seluruh kawasan itu ditutup sementara, dan pedagang direlokasi sesuai dengan rencana wali kota,” ungkap Yuni.

Menjawab persoalan tersebut, Lis Darmansyah kembali menegaskan bahwa selama proses pembangunan dan penataan Taman Gurindam 12 berlangsung, seluruh kawasan akan ditutup dan pedagang direlokasikan di tempat yang telah ditetapkan. Wali kota minta agar pedagang tidak terprovokasi oleh informasi-informasi yang tidak benar.

“Tidak boleh ada lagi yang bermain, mencoba-coba mengambil keuntungan dari proses relokasi pelaku UMKM ini. Semuanya direlokasikan ke tempat yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Kepri, dan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pendaftaran, sekaligus pendataan mulai dilaksanakan hari Senin (8/6) di Mal Pelayanan Publik,” ujar Lis. (r)

The post Pelaku UMKM di Tepi Laut Sepakat Direlokasi Selama Penataan Taman Gurindam 12 appeared first on gokepri.