TANJUNGPINANG (gokepri) — Tanjungpinang menyiapkan 1.147 hektare lahan untuk kawasan industri guna menarik investasi baru. Pemerintah kota bersama DPRD tengah merampungkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Industri sebagai dasar pengembangan kawasan tersebut.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tanjungpinang Ade Angga mengatakan, ketersediaan lahan menjadi salah satu keunggulan Tanjungpinang dibandingkan daerah lain di Kepulauan Riau.

Baca Juga: Siapa yang Potensial Bertarung di Pilkada Kepri 2029?

“Lahan di Tanjungpinang masih banyak dan dapat menjadi hak milik, sehingga potensial menarik investasi dari dalam maupun luar negeri,” ujar Ade di Tanjungpinang, Minggu (29/6).

Menurut Ade, Perda Kawasan Industri akan memberi kepastian mengenai lokasi dan peruntukan lahan bagi calon investor. Regulasi itu juga diharapkan mempermudah proses investasi di Tanjungpinang.

Dalam rancangan perda tersebut, kawasan industri mencakup lahan seluas 1.147 hektar yang tersebar di tiga kecamatan.

Lahan terbesar berada di Pulau Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, seluas 769,30 hektar. Kawasan ini diproyeksikan untuk perdagangan, pelabuhan bebas, galangan kapal, perbaikan kapal, industri halal, logistik, manufaktur, cold storage, pengolahan makanan, teknologi tinggi, dan bioteknologi.

Di Kecamatan Tanjungpinang Kota tersedia lahan seluas 16,39 hektar. Sementara di Kecamatan Tanjungpinang Timur disiapkan 361,30 hektar untuk kawasan eco-industrial, pelabuhan, dan metro industrial park.

“Perda ini tidak hanya memetakan wilayah kawasan industri, tetapi juga menunjukkan ketersediaan lahan untuk investasi,” kata Ade.

Ade mengatakan KADIN siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mendorong masuknya investasi. Menurut dia, pembangunan kawasan industri diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kota.

Ia menilai peluang Tanjungpinang terbuka karena lahan komersial di Batam semakin terbatas. Kondisi itu dinilai dapat mendorong investor mencari lokasi pengembangan usaha di daerah lain di Kepulauan Riau.

KADIN Tanjungpinang juga telah bertemu dengan Konsulat Singapura untuk membuka komunikasi dengan pelaku usaha di negara tersebut.

Ade menyebut sudah ada investor asal Singapura yang menyatakan minat berinvestasi di Tanjungpinang, termasuk pada sektor industri halal. Namun, ia belum menjelaskan identitas investor maupun nilai investasi yang direncanakan. ANTARA

Baca Juga: Mustava Pimpin Kadin Kepri 2026-2031

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Bagaimana Cara Tanjungpinang Menarik Investasi Baru? appeared first on gokepri.

TANJUNGPINANG (gokepri) – Kontraktor mulai mengerjakan proyek lanjutan penataan Taman Gurindam 12 di kawasan Tepi Laut, Tanjungpinang, pada pekan kedua Juni 2026. Proyek senilai Rp12 miliar yang dibiayai APBD Kepulauan Riau 2026 itu mencakup penanganan kawasan sepanjang satu kilometer dari zona B di depan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah hingga zona II C dekat jembatan menuju Teluk Keriting.

Pekerjaan dimulai setelah penandatanganan kontrak antara pemerintah dan kontraktor pelaksana. Namun, pembangunan di zona II C belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu relokasi pedagang UMKM yang selama ini berjualan di kawasan tersebut.

Baca Juga: Polemik Lelang Taman Gurindam 12

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kepulauan Riau Rodi Yantari mengatakan proyek itu meliputi pembangunan pedestrian, taman, tempat duduk, area UMKM, tempat parkir, lampu penerangan, arena permainan anak, dan toilet. “Penataannya meliputi pembangunan pedestrian, taman, tempat duduk/santai, termasuk area pedagang UMKM yang dilengkapi tempat parkir, lampu, tempat permainan anak serta toilet,” kata Rodi Yantari di Tanjungpinang, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut Rodi, relokasi pedagang di zona II C menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tanjungpinang. Setelah kawasan tersebut kosong, pekerjaan konstruksi dapat dilanjutkan ke seluruh area yang direncanakan. “Relokasi pedagang di zona II C akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang,” ujar dia.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyebut penataan lanjutan dilaksanakan untuk mempercantik Taman Gurindam 12 yang menjadi ruang terbuka hijau sekaligus destinasi wisata di pusat ibu kota provinsi. Kawasan tepi laut itu mulai dibangun sejak 2018 dan telah menyerap anggaran ratusan miliar rupiah dalam beberapa tahap pekerjaan.

Rencana pembangunan lanjutan berdampak pada aktivitas ratusan pedagang dan pelaku UMKM yang selama ini berjualan di kawasan Tepi Laut. Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan memindahkan sementara para pedagang ke kawasan Anjung Cahaya dan Melayu Square selama proses pembangunan berlangsung.

Keputusan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan perwakilan pedagang di halaman belakang Mal Pelayanan Publik Tanjungpinang pada Sabtu, 6 Juni 2026. Menurut Lis, relokasi diperlukan karena pembangunan membutuhkan ruang yang cukup untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi.

“Rencana penataan Taman Gurindam 12 merupakan bagian dari upaya penataan Kota Tanjungpinang. Namun demikian, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga tetap memikirkan kelangsungan usaha pelaku UMKM,” kata Lis Darmansyah, Sabtu, 6 Juni 2026.

Data Pemerintah Kota Tanjungpinang menunjukkan jumlah pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Tepi Laut mencapai sekitar 249 orang. Angka itu meningkat dibanding pendataan sebelumnya pada masa kepemimpinan Lis Darmansyah yang mencatat sekitar 149 pedagang.

Karena daya tampung lokasi relokasi terbatas, pemerintah berencana melakukan pendataan ulang. Setiap pelaku UMKM hanya diperbolehkan memiliki satu gerobak atau sarana usaha. Penempatan di Anjung Cahaya dan Melayu Square juga akan dilakukan melalui pengundian.

Lis mengatakan pemerintah akan mengelompokkan jenis usaha para pedagang sebelum menentukan lokasi berjualan. “Kami mendukung upaya penataan kota, tapi kita juga tetap memikirkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM. Mohon kerja samanya, untuk sementara kita pindah ke tempat yang telah ditentukan,” tutur Lis.

Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyatakan menerima relokasi sementara selama pembangunan berlangsung. Mereka meminta kebijakan penutupan kawasan diterapkan kepada seluruh pedagang tanpa pengecualian.

Salah seorang pedagang, Maladi, mengaku mendengar informasi mengenai adanya pihak yang menawarkan lokasi berjualan sementara yang masih berada di dalam kawasan Taman Gurindam 12. Pedagang lain, Yuni, menyebut beredar kabar yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku UMKM tidak akan lagi dapat berjualan di kawasan tersebut setelah proyek selesai.

“Kami mengapresiasi pertemuan yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Pak Wali. Kami mendukung rencana penataan. Dan setuju seluruh kawasan itu ditutup sementara, dan pedagang direlokasi sesuai dengan rencana wali kota,” ucap Yuni, Sabtu, 6 Juni 2026.

Menanggapi hal itu, Lis menegaskan seluruh kawasan Taman Gurindam 12 akan ditutup selama proses pembangunan berlangsung. Pemerintah, kata dia, tidak mengizinkan adanya pihak yang mengambil keuntungan dari proses relokasi pedagang.

“Tidak boleh ada lagi yang bermain, mencoba-coba mengambil keuntungan dari proses relokasi pelaku UMKM ini. Semuanya direlokasikan ke tempat yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Tanjungpinang,” kata Lis Darmansyah, Sabtu, 6 Juni 2026. ANTARA

Baca Juga: Pelaku UMKM di Tepi Laut Sepakat Direlokasi Selama Penataan Taman Gurindam 12

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Menata Lagi Wajah Taman Gurindam 12 appeared first on gokepri.

Isu tersebut menyebar luas dalam beberapa hari terakhir, terutama di sekitar Jalan Batu Naga, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Informasi itu memicu kekhawatiran sebagian warga karena dikaitkan dengan isu gangguan keamanan yang pernah muncul di sejumlah daerah lain.

Kepala Bagian Operasional Polresta Tanjungpinang AKP Iwan Nopriawan mengatakan polisi segera menelusuri informasi setelah menerima laporan dan keluhan dari masyarakat.

Baca Juga: Prank Pocong di Nongsa Terungkap, Pelakunya Anak-anak

“Kami sudah turunkan tim guna mengecek kebenaran informasi itu, dan ternyata hoaks. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Iwan di Tanjungpinang, Rabu (11/6/2026).

Menurut Iwan, penyelidikan menemukan bahwa unggahan tersebut pertama kali muncul dari akun Facebook milik seorang anak berusia 13 tahun pada pekan lalu. Akun itu mengunggah gambar pocong disertai narasi bahwa sosok tersebut meneror rumah warga di Jalan Batu Naga pada malam hari.

Unggahan itu kemudian menyebar ke berbagai grup Facebook dan WhatsApp. Dalam waktu singkat, informasi tersebut memunculkan beragam reaksi. Sebagian warga mempercayainya dan merasa cemas, sementara sebagian lain meragukan kebenarannya.

“Setelah diselidiki, gambar pocong itu dibuat dengan efek AI. Jadi tidak benar,” kata Iwan.

Kasus ini menunjukkan tantangan baru dalam ruang digital. Kemajuan teknologi AI memudahkan pembuatan gambar dan video yang tampak meyakinkan, meski tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kondisi tersebut membuat kemampuan memverifikasi informasi menjadi semakin penting.

Polresta Tanjungpinang telah memanggil dan memberikan pembinaan kepada anak yang mengunggah konten tersebut. Polisi mengingatkan agar masyarakat tidak membuat ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Iwan juga mengimbau warga lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Menurut dia, kecepatan penyebaran informasi di ruang digital sering kali tidak diimbangi dengan proses pemeriksaan fakta.

“Sekarang ini zaman digital, orang bisa membuat foto atau video bohong dengan AI. Jangan mudah menyebarkan dan mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, penyebaran informasi palsu dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Polisi, kata dia, akan terus menindaklanjuti setiap laporan terkait penyebaran hoaks yang berpotensi meresahkan masyarakat.

Di tengah merebaknya isu tersebut, sebagian warga mengaku sempat merasa khawatir. Fajar, warga Jalan Batu Naga, mengatakan kabar teror pocong membuat sejumlah warga meningkatkan kewaspadaan pada malam hari.

“Kemarin sempat begadang karena khawatir diteror pocong. Alhamdulillah, sekarang sudah tenang, ternyata hoaks,” ujar Fajar. ANTARA

Baca Juga: DPRD Batam Disuguhkan Pocong saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Teror Pocong Ternyata Rekayasa AI appeared first on gokepri.

TANJUNGPINANG (gokepri.com) — Pedagang dan pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Tepi Laut Tanjungpinang mendukung dan menyepakati relokasi ke kawasan Anjung Cahaya, dan Melayu Square. Kesepakatan tersebut disampaikan para pedagang dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.

Rencana penataan Taman Gurindam 12 oleh Pemerintah Provinsi Kepri yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, menyebabkan aktivitas pedagang UMKM di kawasan tersebut untuk sementara harus dihentikan. Sebab diperlukan space yang cukup luas untuk mendukung kelancaran mobilisasi alat berat serta bahan material.

“Rencana penataan Taman Gurindam 12 merupakan bagian dari upaya penataan Kota Tanjungpinang. Namun demikian, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga tetap memikirkan kelangsungan usaha pelaku UMKM. Karena itu, pemerintah kota menyediakan tempat untuk relokasi sementara proses pembangunan berjalan,” kata H. Lis Darmansyah, kepada puluhan perwakilan pedagang Tepi Laut di halaman belakang Mal Pelayanan Publik Tanjungpinang, Sabtu (6/6).

Selama proses peningkatan kapasitas Taman Gurindam 12 dilaksanakan, para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Tepi Laut akan dipindahkan sementara ke Anjung Cahaya dan Melayu Square. Mengenai teknis dan pengaturan pedagang di tempat relokasi, akan diatur lebih lanjut dalam suatu edaran yang akan segera diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Jumlah pelaku UMKM yang tercatat berjualan di sekitar kawasan Tepi Laut saat ini mencapai sekitar 249 orang. Jumlah tersebut melonjak drastis dari pendataan awal yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang pada masa kepemimpinan H. Lis Darmansyah sebelumnya, yakni 149 orang.

Mengingat keterbatasan daya tampung Anjung Cahaya dan Melayu Square sebagai tempat relokasi pelaku UMKM, pemerintah akan melakukan pendataan kembali. Satu pelaku UMKM hanya dibenarkan untuk memiliki satu gerobak, atau sarana berjualan lainnya. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan pemilihan tempat yang dinilai lebih startegis, penempatan pelaku UMKM di kedua tempat relokasi itu akan dilakukan dengan undian.

“Sekaligus kita akan melakukan pendataan, identifikasi, dan pengelompokkan jenis dagangan pelaku UMKM yang akan direlokasi. Kita mendukung upaya penataan kota, tapi kita juga tetap memikirkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM. Mohon kerja samanya, untuk sementara kita pindah ke tempat yang telah ditentukan,” ungkap Lis.

Rencana relokasi tersebut disetujui, dan didukung oleh para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Tepi Laut. Pada kesempatan itu, pelaku UMKM minta agar tidak ada diskriminasi dan pelarangan berjualan di kawasan Tepi Laut diberlakukan terhadap semua pedagang.

Seperti yang disampaikan oleh salah seorang pedagang, Maladi. Menurut Maladi, pedagang mendengar ada oknum yang menyediakan tempat berjualan sementara yang juga masih berada di dalam kawasan Taman Gurindam 12.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang pedagang Bandrek, Yuni. Ia mengatakan saat ini telah beredar informasi yang menakut-nakuti pedagang. Bahwa nantinya pelaku UMKM tidak bisa lagi menempati, atau berjualan di kawasan Taman Gurindam 12.

“Kami mengapresiasi pertemuan yang dilaksanakan, dan dipimpin langsung oleh Pak Wali. Kami mendukung rencana penataan. Dan setuju seluruh kawasan itu ditutup sementara, dan pedagang direlokasi sesuai dengan rencana wali kota,” ungkap Yuni.

Menjawab persoalan tersebut, Lis Darmansyah kembali menegaskan bahwa selama proses pembangunan dan penataan Taman Gurindam 12 berlangsung, seluruh kawasan akan ditutup dan pedagang direlokasikan di tempat yang telah ditetapkan. Wali kota minta agar pedagang tidak terprovokasi oleh informasi-informasi yang tidak benar.

“Tidak boleh ada lagi yang bermain, mencoba-coba mengambil keuntungan dari proses relokasi pelaku UMKM ini. Semuanya direlokasikan ke tempat yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Kepri, dan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pendaftaran, sekaligus pendataan mulai dilaksanakan hari Senin (8/6) di Mal Pelayanan Publik,” ujar Lis. (r)

The post Pelaku UMKM di Tepi Laut Sepakat Direlokasi Selama Penataan Taman Gurindam 12 appeared first on gokepri.

TANJUNGPINANG (gokepri) — Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang membongkar dugaan jaringan judi online internasional yang beroperasi dari sebuah rumah kontrakan di Kota Tanjungpinang. Empat warga setempat ditangkap karena diduga menjadi operator layanan pelanggan atau customer service situs judi online yang terhubung dengan jaringan di Kamboja.

Pengungkapan kasus ini menunjukkan pola baru operasi judi online lintas negara yang mulai memanfaatkan daerah di Indonesia sebagai pusat administrasi dan layanan pengguna. Polisi menduga jaringan tersebut telah beroperasi sejak Desember 2025.

Baca Juga: Scammer Asing Masuk Indonesia Lewat Celah Bebas Visa

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Tanjungpinang AKP Wamilik Mabel mengatakan, empat tersangka berinisial MRH, RA, YAP, dan SA ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu Sembilan, Tanjungpinang, Selasa (13/5/2026).

“Rumah tersebut dialihfungsikan sebagai pusat operasional judi online,” ujar Wamilik dalam keterangan pers di Tanjungpinang, Selasa 12 Mei 2026.

Menurut Wamilik, para tersangka bertugas melayani pengguna yang mengalami kendala saat mengakses situs judi online. Mereka juga mengelola layanan percakapan langsung atau live chat pada sedikitnya 12 situs judi daring.

Polisi menduga jaringan tersebut telah beroperasi selama lima bulan terakhir. Setiap operator menerima gaji sekitar Rp 5 juta per bulan serta tambahan insentif hingga Rp 11 juta untuk jam kerja tambahan.

Dana operasional jaringan itu diduga berasal dari seseorang berinisial AS yang kini diburu polisi. Berdasarkan penyelidikan sementara, AS diduga berada di luar negeri.

“Polisi sedang memburu AS yang bertindak sebagai penyedia dana operasional judi online ini,” kata Wamilik.

Penyidik juga menemukan indikasi keterhubungan jaringan dengan Kamboja. Salah satu tersangka, MRH, diketahui pernah bekerja di industri judi online di negara tersebut sebelum kembali ke Indonesia.

Menurut polisi, MRH diduga merekrut warga lokal di Tanjungpinang untuk menjadi operator layanan pelanggan situs judi online. Perekrutan itu kemudian berkembang menjadi tim admin yang menjalankan layanan pengguna dari rumah kontrakan tersebut.

Kasus ini menambah daftar keterlibatan warga Indonesia dalam jaringan judi online lintas negara, terutama yang beroperasi dari Kamboja dan sejumlah negara Asia Tenggara lain. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat keamanan berulang kali mengungkap praktik perekrutan pekerja Indonesia untuk industri judi daring di luar negeri.

Keempat tersangka kini ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Selain pidana penjara, para tersangka terancam denda hingga Rp 10 miliar.

Dari lokasi penangkapan, polisi menyita empat laptop, empat telepon seluler, serta sejumlah tangkapan layar aktivitas perjudian daring yang diduga terkait dengan operasional jaringan tersebut. ANTARA

Baca Juga: Batam Disusupi Sindikat Scam Internasional, Interpol Bergerak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Jejak Judi Online Kamboja di Tanjungpinang appeared first on gokepri.

TANJUNGPINANG (gokepri) — Keterbatasan akses hunian layak masih membayangi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Tanjungpinang. Pemerintah kota mengusulkan pembangunan 1.000 rumah melalui program nasional untuk mempercepat penyediaan hunian sekaligus menekan kawasan kumuh.

Usulan tersebut diajukan dalam Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Intervensi ini diarahkan untuk memperluas akses perumahan bagi kelompok rentan yang selama ini belum terjangkau skema pembiayaan formal.

Baca Juga: Program Tiga Juta Rumah, BTN Usulkan Tiga Skema KPR

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat mengatakan, sasaran program difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama kelompok desil satu hingga empat berdasarkan data Kementerian Sosial.

“Program ini menyasar MBR untuk mempercepat penyediaan hunian layak di daerah,” ujar Zulhidayat di Tanjungpinang, Rabu 29 April 2026.

Menurut dia, data calon penerima telah tersedia di Kementerian Sosial sehingga penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran. Pemerintah kota menargetkan realisasi program dapat dimulai pada tahun ini.

Selain mengandalkan program nasional, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga memanfaatkan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat. Skema ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni melalui bantuan stimulan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Agustiawarman menyebutkan, pada 2026 terdapat 129 unit rumah tidak layak huni yang telah terkonfirmasi menerima bantuan BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Program BSPS membantu masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya agar menjadi layak huni,” kata Agustiawarman.

Di luar itu, pemerintah kota juga mengalokasikan anggaran daerah untuk program serupa, meski kapasitasnya terbatas. Sekitar 30 unit rumah direncanakan ditangani melalui APBD, dengan proses yang masih menunggu validasi data penerima.

Program perumahan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah kota dalam mengurangi kawasan kumuh, terutama pada wilayah dengan luas di bawah 10 hektare yang menjadi kewenangan daerah.

Saat ini, verifikasi data penerima dan lokasi masih berlangsung untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan pelaksanaan program berjalan efektif.

“Data masih dalam tahap verifikasi oleh tim agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar Agustiawarman. ANTARA

Baca Juga: Hari Jadi ke-23 Provinsi Kepri, STISIPOL Ingatkan Tiga Pekerjaan Rumah Besar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post 1.000 Rumah untuk Menutup Kesenjangan Hunian MBR di Tanjungpinang appeared first on gokepri.

Untuk melaksanakan pelayanan tersebut, Pemko Tanjungpinang menyiapkan 7 armada dengan kemampuan pelayanan sebanyak 27 ton atau 27 ribu liter air dalam satu trip pelayanan.

Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah mengatakan, ketujuh armada pengangkut air bersih untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut berasal dari BPBD Tanjungpinang, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, BPBD Provinsi Kepri, dan BPBPK Kepri.

Jumlah armada pengangkut masih dapat bertambah, karena kendaraan Pick Up milik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang juga diminta membantu Tim Satgas Distribusi Air Bersih Tanjungpinang.

“Menyikapi situasi dan kondisi kekeringan ini, tim Satgas telah dibentuk. Ini sebagai bentuk tanggung jawab, kepedulian, dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam menghadapi kesulitan pemenuhan air bersih,” kata Lis, Sabtu (28/3/2026).

Berdasarkan hasil koordinasi ke BMKG Tanjungpinang, hujan baru diperkirakan turun pada bulan Mei 2026. Untuk itu, ucap Lis, Pemko perlu melakukan mitigasi menghadapi kondisi rawan kekeringan. Selanjutnya untuk menetapkan status siaga, atau tanggap darurat kekeringan Pemko menjadwalkan rapat koordinasi bersama unsur FKPD.

Sejak awal Januari lalu, Pemko Tanjungpinang sendiri sebenarnya telah memulai layanan penyaluran air bersih kepada masyarakat. Namun kali ini, jumlah armada diperkuat karena dampak kekeringan telah meluas ke banyak titik pemukiman warga.

“Sekaligus kita minta masyarakat untuk bijak menggunakan air, karena diperkirakan kemarau masih berjalan hingga akhir April,” pesan Lis.

Masyarakat yang membutuhkan layanan air bersih, dapat menghubungi nomor layanan Satgas Distribusi Air Bersih Tanjungpinang di 0821 7325 5567. Untuk memudahkan distribusi, menyiapkan tempat-tempat penampungan yang diperlukan.

Pada kesempatan sama, Lis juga mengingatkan dan minta masyarakat untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Warga diminta untuk tidak membuka lahan secara tidak bertanggung jawab. Karena ada sanksi pidana bagi pelaku penyebab kebakaran.

“Mari jaga lingkungan tetap aman, dan waspada. Dalam situasi seperti ini, BPBD dan Tim Satgas fokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih. Karhutla yang sering terjadi, tentu akan mengganggu distribusi air bersih. Yang seharusnya lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat, daripada untuk membantu menyuplai air pemadaman Karhutla,” ungkap Lis. (r)

The post Pemko Tanjungpinang Siapkan Armada Distribusi Air Bersih Bagi Warga dan Rumah Ibadah appeared first on gokepri.

Perjanjian pinjaman daerah tersebut ditandatangani langsung Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H bersama Branch Manager BRK Syariah Baharudin, di Hotel CK Tanjungpinang, Senin, 16 Maret 2026

Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah mengatakan, pinjaman tersebut ditujukan untuk menutupi kekurangan arus kas antara penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada triwulan pertama tahun anggaran 2026.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian gaji ke-14 dan belanja jasa lainnya untuk menghadapi Idul Fitri 1447 H. Sementara aliran kas masuk dari pendapatan daerah belum terpenuhi hingga terdapat kekurangan.

“Pengurangan dana transfer ke daerah, cukup mengganggu pembiayaan daerah. Untuk tetap memenuhi kebijakan pembayaran gaji ke-14, dan belanja jasa lainnya menghadapi Idul Fitri, kita melakukan skema pinjaman daerah,” kata H. Lis Darmansyah dikutip Diskominfo Tanjungpinang, Senin 16 Maret 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Djasman menjelaskan pinjaman ini tidak termasuk dalam kategori utang.

Sebab katanya pinjaman dalam kerangka pengelolaan kas adalah pinjaman jangka pendek, yang diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran. Tujuannya untuk menutupi kekurangan arus kas sementara.

Sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, lanjut Djasman, pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas tersebut tidak memerlukan persetujuan DPRD Kota Tanjungpinang. Dan pelunasannya juga diwajibkan pada tahun berjalan.

“Artinya, pinjaman ini hanya bersifat talangan, dan bukan menjadi utang. Pinjaman ini merupakan bagian dari manajemen kas yang wajib dilunasi pada tahun yang sama. Dan hal ini diatur dalam peraturan pemerintah, “jelas Djasman.

Penandatanganan akad pembiayaan pinjaman daerah tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Inspektur Surjadi, Kepala Bapelitbang Riono, Kepala BPPRD Said Alvie, Kadis Kominfo Teguh Susanto, dan Kadis Perhubungan Boby Wira Satria. (r)

The post Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah Teken Pinjaman Daerah Rp30 Miliar dengan BRK Syariah appeared first on gokepri.

Iskandarsyah dihadirkan di persidangan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya untuk memberi keterangan sebagai saksi meringankan (A de Charge) untuk dua terdakwa dalam perkara tersebut, masing masing Mawasi yang merupakan Kepala Desa (Kades) Sugie dan Djuniman selaku pihak swasta.

Dalam keterangannya, Iskandarsyah menjelaskan seputar permasalahan terkait status kepemilikan lahan seluas 70 hektar yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dimana, permasalahan terkait lahan tersebut, pernah dibahas dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD yang juga dihadiri pihak dan instansi terkait.

“Dalam hal ini, kita berusaha menyelesaikan permasalahan soal lahan 70 hektar itu,” ucap Iskandarsyah kepada awak media yang ditemui usai sidang.

Iskandarsyah juga mengatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya proses hukum perkara yang sedang berjalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

Selain Iskandarsyah, tiga orang warga setempat, masing masing Muklis (Ketua RW daerah setempat), Roni, Maridan juga dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk terdakwa.

Usai para saksi memberikan keterangan, sidang yang dipimpin Majelis Hakim Fausi ini, kemudian ditutup dan akan kembali dilanjutkan minggu depan.

Sekadar diketahui, dalam dakwaan JPU, terdakwa Mawasi diduga menerbitkan 44 SPKT atau sporadik yang berada di kawasan hutan, dan area mangrove yang diduga tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Penerbitan sporadik tersebut, atas permintaan dari terdakwa Djuniman selaku koordinator kelompok masyarakat pengaju SPKT.

Atas perbuataanya, kedua terdakwa didakwa Pasal 9 jo Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis: Ilfitra

The post Bupati Karimun Jadi Saksi Meringankan Perkara Korupsi Lahan Desa Sugie appeared first on gokepri.

Lebih dari 150 peserta yang terdiri dari jajaran Pemko Tanjungpinang, TNI/Polri, perbankan, aparatur sipil negara, serta masyarakat turun langsung membersihkan jalan dan kawasan pesisir. Korve dipusatkan di Tugu Sirih dan tepi laut, Pelantar 1 dan 2 Kota Lama, hingga Jalan Sultan Syahrir (Yudowinangun).

Para peserta membersihkan sampah di area publik, badan jalan, serta material laut yang menumpuk di kawasan pesisir Pelantar 1 dan 2. Sampah yang terkumpul kemudian diangkut menggunakan lori untuk memastikan area benar-benar bersih.

Baca Juga: Pemko Tanjungpinang Dukung Sensus Ekonomi 2026, Perkuat Kualitas Data Statistik Daerah

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah secara rutin melaksanakan korve guna menjaga kebersihan wilayah masing-masing.

“Pelaksanaan korve ini diharapkan menjadi contoh dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Lis.

Ia menambahkan, upaya menjaga kebersihan sebenarnya telah dilakukan setiap hari oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Namun, melalui kegiatan massal seperti ini, pemerintah ingin memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian publik.

Sebagai kota pesisir, Tanjungpinang dinilai memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah, khususnya di kawasan pelantar. Karena itu, korve kali ini difokuskan pada pembersihan Pelantar 1 dan 2 yang kerap terdampak sampah kiriman laut.

Lis optimistis, sinergi antara Pemko dan Forkopimda akan memberikan dampak positif dan menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

“Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya jajaran Forkopimda, yang telah memberikan dukungan dan terlibat langsung dalam kegiatan ini,” ucapnya.

Danlanudal Tanjungpinang, Letkol Laut Tatang Yanuar Ristanto, menegaskan bahwa kegiatan Jumat Bersih ini dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi antara Pemko, Forkopimda, dan instansi terkait. Pembersihan difokuskan pada area sekitar pelantar, termasuk sampah plastik yang berada di bawah pelantar.

“Kegiatan ini selaras dengan arahan Presiden untuk menjaga lingkungan agar tetap aman, sehat, rapi, dan indah. Sinergi seperti ini penting untuk membangun kesadaran bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Danwing Udara I Puspenerbal, Letkol Laut (P) Dani Widjanarka, berharap kegiatan korve dapat dilaksanakan secara rutin sehingga memberikan dampak berkelanjutan bagi kebersihan dan kualitas hidup masyarakat Kota Tanjungpinang. (ADVERTORIAL/DISKOMINFO TANJUNGPINANG)

Baca Juga: Ikhtiar Bersama, Pemko dan Warga Tanjungpinang Gelar Salat Istisqa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Sinergi Pemko dan Forkopimda, Korve Massal Bersihkan Pesisir Tanjungpinang dalam Gerakan Indonesia ASRI appeared first on gokepri.