Pengembangan Super Apps menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi yang digelar Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam di Conference Hall Gedung Pusat Teknologi Informasi BP Batam, Jumat (31/7/2026). Kegiatan itu dibuka Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad.

Kebutuhan menghadirkan layanan yang lebih sederhana menjadi salah satu alasan BP Batam mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selama ini, berbagai layanan digital masih berjalan melalui sejumlah aplikasi yang berdiri sendiri sehingga pengguna harus berpindah-pindah platform ketika mengakses layanan.

Baca Juga: Memahami Visi Negara Digital Singapura dari Wawancara Menteri Josephine Teo

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi BP Batam, Sardin Sitorus, mengatakan Super Apps dikembangkan sebagai inisiatif strategis untuk menghadirkan layanan digital yang lebih mudah diakses, terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

“Super Apps ini adalah salah satu upaya kita untuk mempermudah akses digital bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses layanan digital BP Batam,” kata Sardin.

Selain membangun platform digital, BP Batam menghimpun masukan dari seluruh unit kerja. Masukan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan bisnis sekaligus pengembangan aplikasi yang mampu mengintegrasikan seluruh layanan.

Super Apps BP Batam dirancang sebagai single gateway yang menghubungkan berbagai layanan melalui konsep One Stop Service, Single Identity atau Single Sign-On (SSO), serta Integrated Process.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dan pelaku usaha nantinya cukup menggunakan satu identitas digital untuk mengakses berbagai layanan BP Batam. Integrasi proses juga diharapkan memangkas tahapan administrasi yang berulang sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dipantau.

Sebagai acuan pengembangan, BP Batam mempelajari sejumlah praktik penerapan Super Apps di tingkat nasional maupun internasional. Referensi itu mencakup INA Digital di Indonesia, LifeSG di Singapura, dan UMANG di India.

Pengalaman dari berbagai platform tersebut menjadi rujukan dalam membangun layanan digital yang terpadu, aman, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. BP Batam menargetkan masyarakat maupun pelaku usaha memperoleh pengalaman layanan yang lebih sederhana tanpa harus berpindah-pindah sistem.

Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, mengatakan pengembangan Super Apps merupakan bagian dari transformasi digital yang mengintegrasikan berbagai layanan ke dalam satu platform.

“Penguatan layanan digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi proses bisnis, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses,” ujarnya.

Menurut Sudirman, integrasi layanan digital akan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif tersebut juga merupakan pelaksanaan arahan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Karena itu, pengembangan Super Apps tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, tetapi juga mendukung kemudahan berusaha dan memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi dan ekonomi digital. Tahap berikutnya, BP Batam akan menyusun kebutuhan bisnis dan melanjutkan proses integrasi sebelum platform tersebut diterapkan secara lebih luas.

Baca Juga: Batam Makin Menarik bagi Investasi Digital

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post BP Batam Satukan Layanan Digital Lewat Super Apps appeared first on gokepri.

Program strategis nasional yang mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto itu akan dibangun di atas lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam seluas 18,5 hektare. Pemerintah menargetkan sekolah tersebut menjadi instrumen memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang terintegrasi.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan, pembangunan belum memasuki tahap konstruksi karena seluruh persyaratan administrasi dan teknis sedang diselesaikan. Kepastian hukum menjadi syarat agar manfaat program dapat diterima masyarakat tanpa terkendala persoalan di kemudian hari.

Baca Juga: Li Claudia Tempuh Dialog dengan Warga Rempang soal Sekolah Rakyat

“Kami tidak ingin pembangunan dimulai tanpa seluruh aspek hukum dan teknis dipastikan selesai. Dengan begitu pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan mematuhi regulasi yang ada,” ujar Amsakar, Sabtu (2/8/2026).

Sekolah Rakyat Merah Putih dirancang bukan sekadar menyediakan ruang belajar. Pemerintah ingin menghadirkan kawasan pendidikan terpadu yang membentuk karakter sekaligus meningkatkan kompetensi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Konsep tersebut dinilai penting karena kebutuhan dunia kerja terus berubah seiring perkembangan industri. Karena itu, sekolah akan dilengkapi sarana pembelajaran modern, fasilitas pengembangan bakat, hingga ruang pendidikan vokasi yang berorientasi pada penguasaan keterampilan praktis.

Amsakar mengatakan, tujuan akhirnya bukan hanya meningkatkan prestasi akademik siswa, melainkan menciptakan generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi.

“Kehadiran Sekolah Rakyat Merah Putih menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif, inovatif, dan siap bersaing di tengah pesatnya kemajuan industri,” katanya.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, BP Batam memilih menyelesaikan seluruh aspek legalitas lebih dahulu. Tahapan yang kini berjalan meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sementara proses administrasi berlangsung, pekerjaan di lapangan difokuskan pada pemagaran kawasan serta penanganan awal melalui pengendalian dan pencegahan potensi banjir. Langkah itu dilakukan agar lokasi siap ketika pembangunan fisik dimulai.

Dalam setiap tahap persiapan, BP Batam juga mengedepankan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Pendekatan tersebut dilakukan agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga dukungan masyarakat terhadap proyek tersebut.

Membuka Peluang Anak Prasejahtera

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menilai Sekolah Rakyat Merah Putih akan memberi kesempatan lebih besar kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang selama ini sulit mereka akses.

Selain pembentukan karakter, sekolah juga akan menempatkan pendidikan vokasi sebagai bagian penting proses belajar. Bekal keterampilan praktis dinilai menjadi kebutuhan agar lulusan memiliki daya saing di tengah perubahan kebutuhan industri.

“Pemerintah ingin agar anak-anak dari keluarga prasejahtera juga mendapat pendidikan yang layak sehingga mereka mendapat bekal yang mumpuni dalam menghadapi tantangan kompetensi di dunia kerja,” ujar Li Claudia.

Menurut BP Batam, pembangunan fisik akan dimulai setelah seluruh proses perizinan selesai. Proyek itu dikerjakan secara bertahap dengan target rampung pada 2028 sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat Batam, terutama keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas.

Baca Juga: Polemik Lahan Sekolah Rakyat di Rempang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Sekolah Rakyat Rempang Dibangun untuk Anak Keluarga Prasejahtera appeared first on gokepri.

Kejadian perusakan telah ditangani aparat dengan mengamankan dua terduga pelaku. Klarifikasi tersebut disampaikan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman sekaligus memperkuat ajakan menjaga aset publik.

Menurut BP Batam, kasus tersebut terungkap ketika petugas menemukan kabel instalasi lampu sorot di kawasan Jembatan Barelang dalam kondisi terpotong. Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam bersama petugas di lapangan kemudian melakukan penanganan dan berkoordinasi dengan kepolisian.

Baca Juga: Hentikan Parkir di Jembatan Barelang

Dari proses itu, dua orang yang diduga terlibat, berinisial TS. dan SH., diamankan. Keduanya selanjutnya diserahkan ke Kepolisian Sektor Sagulung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan peristiwa tersebut telah selesai ditangani sejak April lalu. Video yang kembali beredar merupakan dokumentasi lama.

“Peristiwa tersebut bukan kejadian baru dan telah ditangani oleh pihak yang berwenang,” kata Ariastuty, Sabtu 1 Agustus 2026.

Pemeriksaan di lokasi menunjukkan kabel yang dipotong merupakan kabel instalasi lampu sorot milik Kementerian Pekerjaan Umum yang membentang menuju bagian atas jembatan. Kabel itu hanya dipotong dan tidak dibawa pelaku.

BP Batam menduga pelaku mengira kabel tersebut mengandung tembaga sehingga memiliki nilai jual. Namun, material di dalam kabel itu bukan tembaga sehingga tidak diambil.

Memperketat Pengamanan

Meski instalasi lampu sorot merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umum, BP Batam tetap memperkuat pengamanan di kawasan Jembatan Barelang melalui Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan.

Langkah yang ditempuh antara lain meningkatkan patroli rutin serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah aksi serupa terulang.

Selain itu, BP Batam telah menyampaikan laporan resmi kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai tindak lanjut atas kejadian tersebut.

BP Batam menilai perlindungan aset publik tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi merusak fasilitas umum.

Ariastuty mengatakan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan publik tetap aman dan tertib.

“Fasilitas publik yang dibangun merupakan milik bersama dan keberadaannya harus kita rawat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ariastuty, Jembatan Barelang bukan hanya infrastruktur penghubung antarpulau di Batam, tetapi juga ikon kota dan destinasi wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat. Karena itu, pengamanan aset publik akan terus diperkuat agar manfaatnya dapat dinikmati masyarakat dan generasi mendatang.

Baca Juga: Paling Lambat 31 Agustus, BP Batam Wajibkan Pemilik Lahan Lapor Progres Pembangunan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post BP Batam Ajak Warga Jaga Aset Publik di Jembatan Barelang appeared first on gokepri.

Melalui dialog terbuka yang digelar di halaman Kantor Camat Buru, Bupati Iskandarsyah menegaskan Pemerintah Kabupaten Karimun yang senantiasa hadir sebagai fasilitator untuk merangkum dan meneruskan apa yang menjadi masukan warga.

Di hadapan sekitar kurang lebih 200 warga yang hadir, Bupati memastikan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun izin resmi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk aktivitas pengelolaan sedimen pasir laut di perairan Pulau Buru.

“Posisi pemerintah daerah sangat jelas, kita berdiri sebagai jembatan bagi masyarakat. Tugas kami adalah mendengarkan dan meneruskan apa yang menjadi masukan bapak dan ibu sekalian. Saya patikan belum ada izin yang terbit,” ujar Iskandarsyah.

Dia mempersilakan nelayan kembali melaut dengan tenang dan menangkap ikan sebanyak-banyaknya untuk keluarga.

“Biar kami di pemerintahan yang memfasilitasi penyampaian aspirasi ini ke pusat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Iskandar juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu liar atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Dirinya menegaskan pentingnya menjaga ketenangan wilayah agar dinamika penyampaian aspirasi ini tidak mengganggu aktivitas harian warga, terutama para nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.

Sebagai bentuk tindak lanjut yang nyata dan prosedural, Bupati Karimun langsung mengambil langkah strategis guna menjembatani suara warga. Beliau menginstruksikan perwakilan nelayan dan tokoh masyarakat untuk segera menyusun dokumen resmi yang memuat aspirasi tertulis.

Bupati menekankan, dokumen tersebut nantinya harus mengedepankan argumentasi-argumentasi yang kuat, logis, dan faktual mengenai alasan mengapa rencana aktivitas terkait sedimentasi di Pulau Buru tersebut perlu ditiadakan.

Lebih lanjut, Bupati berkomitmen mengawal dokumen argumentasi masyarakat tersebut ke kementerian terkait di tingkat pusat. Langkah ini diambil agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi faktual di lapangan serta memahami alasan warga dalam menjaga ruang hidup dan ekosistem perairan mereka.

Mengakhiri dialog terbuka yang berlangsung dinamis namun kekeluargaan tersebut, Bupati mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk kembali ke aktivitas masing-masing dengan tenang dan tetap menjaga keamanan lingkungan.

“Mari kita jaga keamanan dan persaudaraan di Pulau Buru ini. Percayakan proses ini kepada kami, biarkan pemerintah daerah yang bekerja meneruskan argumentasi dan harapan warga ke pusat. Jangan sampai ada gesekan di lapangan,” tutup Bupati.

Kehadiran Bupati Karimun pada akhirnya berhasil mendinginkan suasana. Pasca-dialog ini, Pemerintah Kabupaten Karimun akan terus bersinergi dengan jajaran aparat keamanan guna memastikan situasi di kawasan Pulau Buru tetap aman, damai, dan kondusif bagi seluruh elemen masyarakat maupun dunia usaha. (*)

The post Bupati Karimun Minta Nelayan Buru Tenang, Belum Ada Ada Izin Sedimentasi Laut appeared first on gokepri.

Data Pemerintah Kota Batam menunjukkan penyerapan tenaga kerja meningkat sejalan dengan lonjakan nilai investasi. Dari proses itu, investasi yang sebelumnya berfokus pada pembangunan fasilitas kini mulai beralih ke aktivitas produksi yang membutuhkan lebih banyak pekerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan sebanyak 40.423 tenaga kerja Indonesia (TKI) terserap sepanjang enam bulan pertama 2026. Jumlah itu meningkat 32,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Rempang Eco-City Dituntut Buka Lapangan Kerja

Sementara itu, tenaga kerja asing (TKA) yang terserap mencapai 520 orang atau naik 29,35 persen. Dengan demikian, total tenaga kerja yang terserap dari realisasi investasi mencapai 40.943 orang atau tumbuh 32,16 persen secara tahunan.

“Selama enam bulan pertama tahun ini telah terserap 40.423 TKI,” kata Yudi Suprapto, Jumat, 31 Juli 2026.

Menurut Yudi, peningkatan penyerapan tenaga kerja menunjukkan investasi yang masuk ke Batam mulai menghasilkan aktivitas ekonomi baru. Perusahaan yang sebelumnya membangun fasilitas kini memasuki fase operasional sehingga kebutuhan tenaga kerja meningkat.

Sebagai konsekuensinya, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan terus bertambah jika tren investasi tetap berlanjut. Pada semester I 2026, realisasi investasi di Batam mencapai Rp29,89 triliun atau tumbuh 62,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk menjembatani kebutuhan industri dengan pencari kerja, Dinas Tenaga Kerja Batam kembali menyiapkan bursa kerja pada akhir 2026.

Yudi mengatakan kegiatan serupa tahun lalu menyediakan sekitar 1.100 lowongan pekerjaan dengan lebih dari 200 jenis jabatan dari berbagai perusahaan di Batam.

Selain melalui bursa kerja, Disnaker juga memperluas akses informasi lowongan pekerjaan. Setiap informasi rekrutmen dari perusahaan disalurkan kepada Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah-sekolah dan dipublikasikan melalui media sosial resmi Disnaker Batam.

“Hampir setiap ada informasi lowongan kerja dari perusahaan langsung kami bagikan ke forum BKK se-Kota Batam,” ujar Yudi.

Langkah tersebut diharapkan mempercepat pertemuan antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan pencari kerja lokal sehingga manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas.

Investasi Harus Berdampak

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan keberhasilan menarik investasi harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

Menurut dia, kualitas sumber daya manusia Batam menjadi salah satu modal utama untuk menarik investasi berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam telah mencapai 83,8, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dan masuk lima besar di Sumatera.

“Fokus kami bukan hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi memastikan investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing daerah, dan menggerakkan perekonomian Batam secara berkelanjutan,” kata Amsakar.

Pemerintah Kota Batam optimistis tren investasi yang terus meningkat akan memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat industri dan investasi nasional. Sementara itu, pelaksanaan bursa kerja pada akhir tahun menjadi salah satu langkah untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja industri dapat dipenuhi dari tenaga kerja lokal.

Baca Juga: Tembus 2.500 Orang, Penempatan Pekerja Migran asal Kepri Terus Bertambah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Investasi Batam Serap Lebih dari 40 Ribu Pekerja appeared first on gokepri.

Penghargaan itu muncul ketika Batam tengah berupaya menggeser basis pertumbuhan ekonomi dari industri manufaktur konvensional menuju sektor bernilai tambah tinggi. Perubahan tersebut diharapkan memperkuat daya saing daerah sekaligus menjaga arus investasi dalam jangka panjang.

Posisi geografis Batam yang berada di jalur perdagangan internasional masih menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor. Kedekatan dengan Singapura dan akses ke pasar global membuat biaya operasional relatif lebih kompetitif dibanding sejumlah kawasan lain.

Baca Juga: Di Balik Keyakinan Singapura Berinvestasi di Indonesia

Namun, daya saing Batam kini tidak lagi hanya bertumpu pada lokasi. Arus investasi baru mulai bergeser ke sektor pusat data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, serta berbagai layanan digital yang membutuhkan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan kompetensi lebih tinggi.

Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park memperkuat perubahan tersebut. Kawasan itu berkembang sebagai pusat pengembangan industri digital sekaligus execution hub yang melayani kebutuhan pasar regional hingga global.

Perubahan struktur investasi itu tercermin pada capaian investasi Batam sepanjang 2025. Berdasarkan perhitungan investasi riil BP Batam, realisasi investasi mencapai Rp69,30 triliun atau meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari pertumbuhan investasi tersebut, ekonomi Batam ikut terdorong. Sepanjang 2025, ekonomi Batam tumbuh 6,76 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menunjukkan peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam mencapai 83,80, yang menjadi salah satu modal bagi pengembangan investasi berbasis teknologi dan industri bernilai tambah.

Menjaga Kepercayaan Investor

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pengakuan dari FORTUNE Indonesia merupakan hasil sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam membangun iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

“Masuknya Batam sebagai salah satu daerah terbaik untuk investasi menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan mulai memberikan hasil positif,” kata Amsakar.

Menurut dia, BP Batam akan melanjutkan berbagai pembenahan melalui peningkatan kualitas pelayanan, percepatan transformasi digital, pembangunan infrastruktur, serta pemberian kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi investor.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menilai penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk menjaga kepercayaan investor yang telah menanamkan modal di Batam.

“Kepercayaan investor merupakan amanah yang harus dijaga,” ujar Li Claudia.

Menurut dia, pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif diperlukan agar investasi tidak hanya bertambah dari sisi nilai, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor industri, serta memberi manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, BP Batam akan melanjutkan transformasi Batam menuju pusat industri manufaktur berteknologi tinggi dan ekonomi digital melalui pengembangan kawasan industri modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pengakuan sebagai Best Place to Invest in Indonesia, disertai pertumbuhan ekonomi 6,76 persen, realisasi investasi Rp69,30 triliun, serta penguatan sektor teknologi menjadi modal Batam untuk mempertahankan daya saing investasi pada tahun-tahun mendatang.

Baca Juga: Mengapa Investor Singapura Tetap Melirik Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Batam Raih Predikat Daerah Investasi Terbaik di Indonesia appeared first on gokepri.

Agenda penting ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Karimun, Jumat 31 Juli 2026.

Penyusunan KUA dan PPAS ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2027.

Bupati Iskandarsyah menegaskan empat prioritas pembangunan utama Pemkab Karimun yakni, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas.

Kemudian, pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur serta konektivitas antarwilayah yang merata dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pengembangan perekonomian daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Terakhir, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.406.673.895.779. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,12 Triliun.

Sementara itu, proyeksi Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp1.404.673.895.779,00, yang difokuskan pada program prioritas seperti reformasi birokrasi, investasi, pembangunan infrastruktur, hingga pelestarian budaya. Proyeksi belanja ini juga meningkat dari APBD 2026 yang sebesar Rp1,29 Triliun.

Dari selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut, terdapat surplus sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah). Surplus ini akan dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan, yakni penambahan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tuah Karimun sesuai amanat Perda No. 7 Tahun 2023.

Selain itu, Pemkab Karimun menegaskan tidak lagi menganggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam dokumen KUA-PPAS 2027, sehingga penerimaan pembiayaan tercatat nihil. Pembahasan difokuskan pada proyeksi dan kebutuhan anggaran baru.

Bupati Ing. H. Iskandarsyah berharap proses pembahasan KUA-PPAS 2027 antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan lancar sesuai jadwal demi terwujudnya pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Karimun. (*)

The post Rancangan KUA-PPAS 2027, Target Pendapatan Karimun Rp1,4 Triliun appeared first on gokepri.

Aksi sosial peduli lingkungan ini dilaksanakan sebagai bentuk penerjemahan instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud dukungan konkret Partai Demokrat terhadap Program Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Setidaknya, hampir 200 orang dari kader Partai Demokrat Karimun mengikuti gotong royong di pasar semi modern yang menjadi pusat akvitas jual beli masyarakat Karimun.

Bahkan, Bupati Karimun Iskandarsyah dan tokoh masyarakat Karimun Nurdin Basirun turut memberikan kontribusi dalam aksi membersihkan lingkungan pasar.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karimun, Sumardi mengatakan, pemilihan kerja bakti sebagai bentuk perayaan HUT ke-25 merupakan refleksi dari komitmen partai untuk selalu hadir di tengah-tengah rakyat.

“Partai Demokrat mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga lingkungan yang Aman, Sehat, Resik dan Indah (ASRI),” ujar Sumardi disela-sela gotong royong.

Kata Sumardi, melalui Gerakan Indonesia ASRI Langit Biru, kader Demokrat bergotong royong bersama seluruh komponen daerah untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman.

“Kami memilih merayakan usia perak partai ini di lapangan bersama rakyat, lewat peluh gotong royong yang membawa manfaat langsung,” ungkapnya.

Sumardi juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh kader, petugas kebersihan pemerintah daerah, para pelajar, serta tamu undangan yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan ini sebagai simbol kolaborasi nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Salman Al Farisi menjelaskan aksi gotong royong di pusat perniagaan rakyat tersebut mendulang hasil yang signifikan.

Dalam kurun waktu pembersihan, terkumpul kurang lebih 500 kilogram atau setara dengan 40 kantong sampah berukuran besar yang kemudian langsung dievakuasi menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Aksi di Pasar Puan Maimun ini merupakan bagian dari rangkaian program nasional berskala luas.

Penulis: Ilfitra

The post Partai Demokrat Karimun Implementasikan Gerakan Indonesia ASRI Langit Biru di Pasar Puan Maimun appeared first on gokepri.

BATAM (gokepri) – BP Batam mewajibkan seluruh penerima alokasi tanah yang belum membangun melaporkan progres pembangunan paling lambat 31 Agustus 2026. Kebijakan ini menjadi cara BP Batam memastikan lahan tidak menganggur dan tetap mendukung masuknya investasi.

Kewajiban tersebut berlaku melalui Land Management System (LMS) dan menjadi tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar serta Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Pertanahan.

Baca Juga: BP Batam Tertibkan Lahan Tidur, Fokus Tarik Investasi

Dari regulasi itu, BP Batam memperoleh dasar untuk mengevaluasi pemanfaatan seluruh lahan yang telah dialokasikan. Tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dapat ditertibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan penguatan tata kelola pertanahan bertujuan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap bidang tanah dimanfaatkan secara produktif.

“Kami mengimbau seluruh penerima alokasi tanah untuk segera melakukan pemutakhiran data dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan,” kata Amsakar, Kamis, 30 Juli 2026.

Selain memperbarui data, setiap penerima alokasi tanah wajib menyampaikan laporan mengenai lokasi lahan, rencana pembangunan, progres perizinan, perkembangan pembangunan, hingga kendala yang dihadapi.

Informasi tersebut akan menjadi salah satu dasar BP Batam menilai tingkat pemanfaatan lahan. Dari proses itu, otoritas kawasan dapat memastikan setiap alokasi tanah memberi manfaat optimal bagi investasi dan pembangunan daerah.

Menurut BP Batam, penguatan sistem pelaporan berbasis digital juga ditujukan agar proses evaluasi berlangsung lebih terbuka dan terdokumentasi. Seluruh data yang disampaikan melalui LMS harus benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, BP Batam mengingatkan data yang tidak benar maupun keterlambatan penyampaian laporan akan menjadi objek evaluasi dan dapat berujung pada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pertanahan berbasis sistem digital. BP Batam menilai pengelolaan lahan yang lebih tertib akan memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.

Melalui evaluasi tersebut, BP Batam berharap pemanfaatan lahan di Batam menjadi lebih transparan, produktif, dan mampu memperkuat daya saing Batam sebagai salah satu kawasan investasi unggulan di Indonesia.

Baca Juga: Polsek Bengkong Ubah Lahan Tidur Jadi Ladang Pangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Paling Lambat 31 Agustus, BP Batam Wajibkan Pemilik Lahan Lapor Progres Pembangunan appeared first on gokepri.

Momen tersebut menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan dilantiknya dr. Aura Dewi Nova, putri daerah Anambas yang berhasil menyelesaikan pendidikan kedokteran melalui dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bupati Aneng menegaskan bahwa investasi terbesar pemerintah bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Melahirkan dokter dari putra-putri daerah adalah investasi jangka panjang bagi Anambas. Kami ingin anak-anak daerah kembali mengabdi, menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan menjadi bagian dari kemajuan daerah,” tegas Aneng.

Menurutnya, daerah kepulauan membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten, berintegritas, dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui dukungan pendidikan.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Bupati Aneng menyampaikan ucapan selamat kepada dr. Aura Dewi Nova dan seluruh dokter yang telah dilantik. Ia berharap para dokter senantiasa menjunjung tinggi etika profesi, mengutamakan keselamatan pasien, serta mengabdikan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan pembangunan bangsa.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Anambas untuk terus belajar, berprestasi, dan kembali membangun daerah dengan ilmu serta dedikasi terbaik. (r)

The post Bupati Aneng Hadiri Pengambilan Sumpah Putri Anambas Sebagai Dokter di Universitas Batam appeared first on gokepri.