Pengumuman hasil akhir seleksi ini disampaikan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Program Kelas Beasiswa PT TIMAH (Persero) Tbk pada SMA Negeri 1 Pemali melalui Pengumuman Nomor: 007/SPMB.TIMAH Tbk/VI/2026 tentang Calon Peserta Didik Baru Program Kelas Beasiswa PT TIMAH Tahun Pelajaran 2026/2027.

Sebelumnya, para peserta telah mengikuti berbagai tahapan seleksi mulai dari administrasi, tes akademik, psikotes, wawancara hingga pemeriksaan kesehatan. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan peserta yang terpilih memiliki kompetensi akademik, karakter, dan kesiapan mengikuti pendidikan berasrama.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebanyak 194 peserta mendaftar dalam program Kelas Beasiswa PT TIMAH tahun ini. Para pendaftar berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Program Pemali Boarding School PT TIMAH merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda.

Program beasiswa ini telah menjadi salah satu program unggulan perusahaan di bidang pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan menengah dengan sistem boarding school di SMA Negeri 1 Pemali.

Para peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan mengikuti tahapan registrasi ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia dan para peserta dapat mengkases informasi melalui laman https://ppdb2025.beasiswatimah.com/pengumuman.php

Melalui program ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta mampu menjadi calon pemimpin masa depan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, daerah, maupun bangsa.

Departement Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk, Anggi Siahaan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan baik.

“Selamat kepada siswa yang telah dinyatakan lolos. Kami berharap para siswa dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk terus belajar, berkembang, dan mengukir prestasi,” ujarnya.

Anggi menambahkan, proses seleksi berlangsung secara transparan dan gratis. Dimana PT TIMAH melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepuluan Bangka Belitung, SMAN 1 Pemali, Asrama Pemali, dan PT Pijar Integra Psikologi Unpad (PIP Unpad).

“Bagi peserta yang belum berhasil pada seleksi tahun ini, diharapkan tetap semangat dan terus meningkatkan kemampuan karena masih banyak kesempatan lain untuk meraih cita-cita,” tutup Anggi.

Bagi seluruh calon peserta didik di atas untuk dapat ;

1. Melakukan konfirmasi paling lambat tanggal 10 Juni 2026 pukul 17:00 WIB dengan format NAMA SISWA_ASAL SEKOLAH_KAB/KOTA via SMS/Whatsapp ke nomor 08218235316 (Admin SPMB)

2. Melakukan pengiriman Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/MTs dalam bentuk file Pdf ke no Admin 08218235316 (Admin SPMB)

3. Bagi calon peserta didik yang tidak ada konfirmasi sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

4. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan ke nomor masing-masing calon peserta didik yang terdaftar.

Berikut Daftar Nama Para Pelajar yang Lolos Seleksi

1. Aqila Mumtaz Zahratunnisanof
2. Alya Imanina
3. Lakeisha Zuema
4. Alifah Cetta Carisa
5. Juli Alpiano
6. Deny Adelia
7. Ghina Maulida Tunnufus
8. Kayla Napisa
9. Heriyansyah
10. Yolan Arnolia
11. Dhanisa Firdania
12. Alinta Sawali
13. Aikal
14. Mirna Nurul Husna
15. Asyifa Bahirah Sani
16. Harbel Renofan
17. Hanifah Septiana
18. Nurul Aliyah
19. Desmiranda
20. Naufal Az Zauhari
21. Nisa Nur Pauziah
22. Muhammad Fahri
23. Rafa Adilah
24. Destin
25. Kurnia Aulad
26. Anjeli
27. Inaya Alyaro Putri
28. Dori Febbyana
29. Kirana
30. Jesy Almayra
31. Miranda
32. Zahira Putri Amanda
33. Nindy Syahputri
34. Bazla Atqiya
35. Muhammad Afiq Arsyad
36. Sisilivia

The post Lewati Seleksi Ketat, 36 Siswa Resmi Jadi Penerima Program Kelas Beasiswa PT TIMAH appeared first on gokepri.

Acara peluncuran yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan ini juga dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Karimun, jajaran perangkat daerah, pengurus PKK, serta puluhan lansia yang tampak antusias mengenakan seragam ungu khas mereka.

Bupati Iskandar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi berdirinya Sekolah Lansia Bunga Kemunting.

Iskandar menegaskan bahwa lansia bukanlah beban, melainkan aset bangsa yang memiliki segudang pengalaman berharga.

“Kehadiran Sekolah Lansia Bunga Kemunting ini adalah bukti nyata kepedulian kita bersama untuk memberikan ruang bagi orang tua kita agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif (SMART) di usia senja. Belajar itu tidak mengenal batas usia. Melalui sekolah ini, kita ingin para lansia di Karimun terus bahagia dan bersemangat,” ujar Iskandar.

Program ini dirancang bukan seperti sekolah formal pada umumnya, melainkan tempat belajar yang menyenangkan dengan kurikulum yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental spiritual, sosial, serta keterampilan praktis.

Sekolah Lansia Bunga Kemunting yang beralamat di Jalan Sahabu RT 02 RW 01, Lubuk Semut ini diharapkan dapat menjadi pilot project bagi kelurahan dan desa lain di Kabupaten Karimun.

“Melalui wadah ini, Pemerintah Kabupaten Karimun bersama TP PKK optimis dapat mewujudkan ekosistem lingkungan yang ramah lansia demi tercapainya Karimun yang semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Penulis: Ilfitra

The post Bupati Karimun Resmikan Sekolah Lansia Bunga Kemunting di Lubuk Semut appeared first on gokepri.

Komitmen itu mengemuka dalam Pertemuan Menteri Ke-16 Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting (6WG MM) di Jakarta, Senin (8/6/2026). Pertemuan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Wakil Perdana Menteri Singapura merangkap Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong.

Perubahan arah pembangunan BBK mencerminkan pergeseran strategi ekonomi kawasan. Jika sebelumnya keunggulan Batam, Bintan, dan Karimun bertumpu pada industri manufaktur dan perdagangan, kini investasi mulai bergerak ke sektor teknologi digital, pusat data, energi terbarukan, dan industri rendah karbon.

Baca Juga: Deretan Investasi Data Centre Ratusan Triliun di Batam

Menurut Airlangga, kerja sama Indonesia dan Singapura di kawasan BBK menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

“Kerja sama di BBK pada 2025 mencatat investasi sebesar 5,7 miliar dollar AS dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah juga memperluas cakupan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) Batam. Jika sebelumnya mencakup delapan pulau, kini wilayah tersebut diperluas menjadi 22 pulau. Kebijakan ini diharapkan membuka ruang investasi baru dan memperkuat posisi Batam sebagai gerbang ekonomi internasional Indonesia.

Di sektor digital, pengembangan Nongsa Digital Park menjadi salah satu proyek utama. Kawasan itu diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan industri teknologi, pusat data, dan ekonomi berbasis inovasi yang terhubung dengan ekosistem digital Singapura.

Arah tersebut diperkuat dengan sejumlah investasi pusat data yang sedang berjalan. Dalam pernyataan bersama kedua negara disebutkan bahwa ekspansi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa, investasi DayOne dan PT Equator Gate System di Batam, serta pengembangan fasilitas DCI Indonesia di Bintan menjadi bagian dari strategi membangun BBK sebagai pusat ekonomi digital regional.

“Untuk memperkuat kerja sama tersebut, Indonesia dan Singapura akan melakukan studi bersama mengenai sektor teknologi di kawasan BBK guna mengidentifikasi peluang baru dan menyusun rekomendasi konkret untuk mendorong pertumbuhan kawasan,” kata Airlangga.

Selain ekonomi digital, energi hijau menjadi pilar utama kerja sama kedua negara. Salah satu proyek yang sedang berjalan ialah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hasil kolaborasi Sembcorp dan PT Sumber Energi Surya Nusantara (SESNA).

Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2027 dan akan menjadi salah satu PLTS skala utilitas terbesar di Indonesia. Fasilitas itu memiliki kapasitas 200 megawatt dan dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai berkapasitas 80 megawatt jam.

Pengembangan energi hijau memiliki keterkaitan langsung dengan rencana ekspor listrik bersih ke Singapura dan pembangunan kawasan industri rendah karbon di Kepulauan Riau. Karena itu, investasi energi tidak hanya berfungsi memasok listrik, tetapi juga menjadi fondasi bagi tumbuhnya industri baru yang membutuhkan pasokan energi bersih.

Kerja sama kedua negara juga mencakup sektor industri dan pertanian. Di Jawa Tengah, pengembangan tahap kedua KEK Kendal akan diperluas sekitar 1.000 hektare untuk mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, di sektor pertanian, Indonesia dan Singapura akan memulai Program Pengembangan Petani Muda pada Juni 2026. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat kolaborasi teknologi pertanian atau agri-tech guna meningkatkan produktivitas sektor pangan.

Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi mitra strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

“Investasi Singapura ke Indonesia tetap kuat pada 2025 dengan nilai sekitar 17,4 miliar dollar AS. Singapura tetap berkomitmen menjadi mitra yang bernilai dan dapat diandalkan bagi Indonesia,” ujar Gan. ANTARA

Baca Juga: Ekspor Listrik ke Singapura Tertunda, Infrastruktur Belum Siap

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Mengapa Batam-Bintan-Karimun Kian Strategis bagi Singapura? appeared first on gokepri.

Di tengah pertumbuhan investasi yang terus berlanjut, sektor energi muncul sebagai salah satu bidang yang dinilai memiliki prospek strategis untuk mendorong ekonomi Batam dalam jangka panjang.

Ketertarikan itu mengemuka saat Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima kunjungan PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), bagian dari Bakrie Group, pada Senin (8/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang awal untuk memperkenalkan potensi investasi Batam sekaligus menjajaki peluang kerja sama di sektor yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Baca Juga: Para Pengusaha dan Konglomerat di Lingkaran Timses

Direktur Promosi dan Fasilitasi Investasi BP Batam Dendi Gustinandar mengatakan, Batam memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung pengembangan investasi. Selain berada di jalur perdagangan internasional, kawasan ini ditopang infrastruktur industri, konektivitas pelabuhan internasional, serta ekosistem usaha yang terus berkembang.

Menurut Dendi, sektor energi menjadi salah satu bidang yang menarik perhatian investor. Terlebih, pemerintah juga mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

“Bakrie Group berminat pada rencana investasi di sektor energi. Pertemuan kali ini menjadi bagian penting untuk memperkenalkan potensi strategis Batam di sektor tersebut kepada mereka,” ujar Dendi.

Batam dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya mengandalkan investasi asing sebagai penggerak ekonomi. BP Batam mencatat investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) menunjukkan tren peningkatan dan mulai mengambil peran lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan itu dinilai penting karena menunjukkan diversifikasi sumber investasi. Ketergantungan terhadap modal asing dapat berkurang apabila investasi domestik tumbuh seiring dan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Di sisi lain, sektor energi dinilai memiliki posisi strategis bagi Batam. Selain mendukung kebutuhan kawasan industri yang terus berkembang, sektor ini juga berpotensi memperkuat daya saing Batam sebagai tujuan investasi manufaktur dan logistik di kawasan Asia Tenggara.

Wakil Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk Anindra Ardiansyah Bakrie mengatakan, perusahaannya melihat sejumlah peluang investasi yang layak dikaji lebih lanjut di Batam.

“Bakrie Group memiliki ketertarikan untuk menjajaki peluang investasi di Batam, khususnya pada sektor energi. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang baik dengan BP Batam dapat membuka ruang kolaborasi yang mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Batam maupun nasional,” ujar Ardi.

Selain sektor energi, Bakrie Group juga menaruh perhatian terhadap keberadaan tiga pelabuhan internasional di Batam. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki nilai strategis dalam mendukung konektivitas perdagangan dan pengembangan bisnis di kawasan.

Bagi Batam, ketertarikan investor nasional berskala besar menjadi salah satu indikator bahwa daya tarik kawasan tidak hanya bertumpu pada kedekatan geografis dengan Singapura dan Malaysia. Ketersediaan infrastruktur, kemudahan investasi, serta peluang pengembangan sektor baru kini menjadi faktor yang semakin menentukan keputusan investasi.

Pertemuan BP Batam dan Bakrie Group belum menghasilkan komitmen investasi tertentu. Namun, komunikasi awal tersebut menunjukkan bahwa sektor energi berpotensi menjadi salah satu arena investasi baru yang akan membentuk arah pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun-tahun mendatang.

Baca Juga: Deretan Investasi Data Centre Ratusan Triliun di Batam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Bakrie Group Melirik Potensi Energi Batam appeared first on gokepri.

Bantuan renovasi musala ini merupakan langkah konkret PT TIMAH untuk membantu meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah sekaligus mendukung kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan warga.

Pengurus Musala Al Fajruh sekaligus ketua Majlis Taklim Al Fajruh, Samliah, menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan PT TIMAH karena kondisi musala sebelumnya dinilai sudah memerlukan perbaikan.

Menurutnya, sejumlah bagian bangunan seperti lantai dan plafon sudah cukup memprihatinkan sehingga membutuhkan renovasi agar tetap aman dan nyaman digunakan masyarakat.

“Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Sebelumnya kondisi surau memang sudah memprihatinkan, terutama bagian lantai dan plafon. Kalau tidak segera diperbaiki mungkin kondisinya akan semakin rusak,” ujarnya.

Samliah mengatakan, Musala Al Fajruh tidak hanya digunakan untuk salat berjamaah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat seperti pengajian dan aktivitas majelis taklim.

Karena itu, renovasi musala diharapkan dapat membuat masyarakat semakin nyaman dalam melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan.

“Musala ini juga digunakan untuk kegiatan majelis taklim dan aktivitas keagamaan lainnya. Mudah-mudahan setelah direnovasi jamaah semakin nyaman dan kegiatan ibadah semakin ramai,” tambahnya.

Bantuan renovasi sarana ibadah merupakan bagian dari komitmen PT TIMAH untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. (*)

The post Tingkatkan Kenyamanan Ibadah, PT Timah Bantu Renovasi Musala Al Fajruh Kundur appeared first on gokepri.

BATAM (gokepri) — Keberhasilan Pemerintah Kota Batam mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa konsekuensi baru bagi keuangan daerah.

Porsi belanja pegawai dalam APBD terus meningkat dan diproyeksikan masih melampaui batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat hingga beberapa tahun ke depan.

Baca Juga: PPPK Beban APBD, Masa Transisi Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen Diperpanjang

Persoalan itu disampaikan Pemko Batam dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini yang digelar secara virtual, Senin (8/6/2026).

Di satu sisi, Batam menjadi salah satu daerah yang berhasil menuntaskan penataan tenaga non-ASN. Di sisi lain, pengangkatan ribuan PPPK menambah beban belanja pegawai yang harus ditanggung APBD.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan, penataan tenaga honorer di lingkungan Pemko Batam telah selesai.

“Memasuki tahun 2026 ini, Pemko Batam tidak ada pengadaan baru karena penataan tenaga honorer telah rampung total,” ujar Rudi.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sepanjang 2019 hingga 2026 relatif stabil pada kisaran 5.400 hingga 5.700 orang. Sementara itu, jumlah tenaga non-ASN terus berkurang melalui proses pengangkatan aparatur sipil negara secara bertahap.

Dalam periode 2021 hingga 2025, Pemko Batam mengangkat 5.934 PPPK yang terdiri dari formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Pada 2025, jumlah tenaga non-ASN yang tersisa sebanyak 432 orang. Seluruhnya kemudian diakomodasi melalui 583 formasi PPPK paruh waktu.

Penataan tersebut berdampak langsung pada struktur anggaran daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menjaga porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD setelah masa transisi berakhir.

Namun, data Pemko Batam menunjukkan tren peningkatan belanja pegawai dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, belanja pegawai tercatat sebesar 34,14 persen dari APBD Rp 3,34 triliun. Angka itu naik menjadi 37,10 persen pada 2024 dari APBD Rp 3,54 triliun dan diproyeksikan mencapai 39,22 persen pada 2026 dari APBD Rp 4,30 triliun.

Rudi mengatakan, peningkatan tersebut terutama berasal dari kebutuhan pembiayaan PPPK.

“Kenaikan ini murni dipicu oleh lonjakan anggaran belanja PPPK yang merangkak dari 3,95 persen pada 2022 menjadi 15,49 persen pada 2026,” kata Rudi.

Data Pemko Batam menunjukkan porsi belanja PPPK meningkat hampir empat kali lipat dalam empat tahun terakhir. Sebaliknya, belanja pegawai di luar PPPK justru menurun dari 30,19 persen menjadi 23,73 persen pada periode yang sama.

Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada tahun anggaran 2027. Dengan asumsi APBD mencapai Rp 4,7 triliun, total belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp 1,85 triliun.

Setelah dikurangi tunjangan guru senilai Rp 163,8 miliar, belanja pegawai tercatat sebesar Rp 1,68 triliun atau setara 35,88 persen dari APBD. Angka itu masih berada di atas batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemko Batam mengusulkan sejumlah langkah kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Langkah pertama ialah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar kapasitas fiskal daerah bertambah.

Langkah kedua berupa permintaan relaksasi penerapan batas belanja pegawai maksimal 30 persen selama empat hingga lima tahun ke depan. Pemko Batam juga mengusulkan penyusunan peta jalan penyesuaian belanja pegawai selama masa transisi.

Selain itu, pemerintah daerah meminta pemerintah pusat kembali menyediakan dana alokasi umum spesifik untuk membantu pembiayaan gaji PPPK di daerah. Pemko Batam juga mengusulkan perubahan klasifikasi anggaran dengan mengeluarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dari komponen belanja pegawai dan memindahkannya ke kelompok belanja barang dan jasa.

Berdasarkan simulasi keuangan yang disusun Pemko Batam, porsi belanja pegawai dapat turun di bawah batas nasional apabila APBD meningkat menjadi sekitar Rp 5,7 triliun. Dengan nilai APBD tersebut, persentase belanja pegawai diperkirakan turun menjadi 29,59 persen.

Target itu dinilai masih memungkinkan dicapai. Pemko Batam mencatat rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 6,8 persen per tahun atau sekitar Rp 300 miliar.

“Target APBD Rp 5,7 triliun tersebut dapat dicapai dalam waktu tiga sampai empat tahun ke depan,” ujar Rudi.

Menurut perhitungan pemerintah daerah, target tersebut realistis selama tidak terjadi penambahan pegawai baru dalam jumlah besar maupun kenaikan beban gaji yang signifikan akibat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

Rapat tersebut juga diikuti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Malik, Kepala BKPSDM Kota Batam Hasnah, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Batam.

Baca Juga: Siapa yang Potensial Bertarung di Pilkada Kepri 2029?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Sanggupkah Pemko Batam Mengejar Batas Belanja Pegawai? appeared first on gokepri.

Kegiatan tersebut akan berlangsung di Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. Selain membuka peluang kerja, kegiatan itu juga menghadirkan layanan pendampingan karier dan informasi ketenagakerjaan bagi pencari kerja.

Bupati Bintan Roby Kurniawan mengatakan, perusahaan peserta berasal dari berbagai sektor usaha yang beroperasi di Bintan. Menurut dia, kegiatan tersebut dapat menjadi penghubung antara kebutuhan tenaga kerja industri dan pencari kerja lokal.

Baca Juga: INFOGRAFIS: Kopdes Merah Putih Sediakan 30.000 Lowongan Pekerjaan

“Job Fair dipusatkan di KEK Galang Batang,” ujar Roby, Sabtu (6/6/2026).

Sebanyak 1.309 lowongan pekerjaan tersedia dalam kegiatan tersebut. Pemkab Bintan mengajak lulusan baru maupun pencari kerja memanfaatkan kesempatan itu dengan menyesuaikan pilihan pekerjaan berdasarkan kompetensi dan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.

Pemerintah daerah juga menyediakan sejumlah layanan pendukung selama kegiatan berlangsung. Layanan itu meliputi konseling karier, wawancara langsung atau walk-in interview, bimbingan jabatan, unit layanan disabilitas, serta layanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Roby mengimbau calon pelamar mempelajari setiap formasi yang tersedia sebelum mengajukan lamaran. Langkah itu dinilai penting agar peluang diterima bekerja menjadi lebih besar.

“Kami mengapresiasi perusahaan yang ikut berpartisipasi,” kata Roby.

Menurut dia, keterlibatan perusahaan membuka kesempatan lebih luas bagi putra-putri daerah untuk memulai karier. Karena itu, masyarakat diminta mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti Job Fair.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, penyelenggaraan Job Fair bukan sekadar agenda perekrutan tenaga kerja. Kegiatan itu merupakan bagian dari program pembangunan sumber daya manusia yang menjadi salah satu prioritas daerah.

Roby mengatakan, pemerintah daerah tidak hanya berfokus membuka lapangan kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja juga terus didorong melalui pelatihan, edukasi, pendampingan, dan kolaborasi dengan dunia usaha.

Upaya tersebut sejalan dengan misi pembangunan daerah yang menempatkan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan daya saing dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bintan.

Perbaikan itu mulai terlihat dari perkembangan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan turun dari 8,62 persen pada 2021 menjadi 4,53 persen pada 2025.

Penurunan tersebut menunjukkan semakin banyak warga yang terserap ke dunia kerja. Namun, peningkatan kualitas tenaga kerja tetap menjadi tantangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Kami optimistis tenaga kerja lokal Bintan memiliki daya saing,” ujar Roby.

Ia menilai tenaga kerja lokal memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai sektor usaha yang berkembang di daerah tersebut. Karena itu, pemerintah daerah akan terus memperkuat program peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja. ANTARA

Baca Juga: Siapa yang Potensial Bertarung di Pilkada Kepri 2029?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Job Fair Bintan 2026 Buka 1.309 Lowongan Kerja appeared first on gokepri.

PLTS tersebut tersebar di tiga daerah. Kota Batam memiliki tiga unit, Kabupaten Lingga dua unit, dan Kabupaten Karimun satu unit. Seluruh fasilitas itu dibangun PT PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur energi.

Bagi daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau, penyediaan listrik bukan persoalan sederhana. Sebaran pulau yang berjauhan membuat pembangunan jaringan listrik konvensional membutuhkan biaya besar. Kondisi itu mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif yang lebih memungkinkan.

Baca Juga: Kepri Bangun PLTS untuk Pulau-Pulau Terpencil

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau M Darwin mengatakan, satu PLTS komunal dapat melayani ratusan rumah tangga. Di Pulau Panjang, Batam, misalnya, fasilitas tersebut telah memasok kebutuhan listrik lebih dari 200 kepala keluarga.

“PLTS di Pulau Panjang mampu menjangkau lebih dari 200 kepala keluarga,” ujar Darwin saat dihubungi dari Tanjungpinang, Minggu 7 Juni 2026.

Menurut Darwin, setiap rumah tangga memperoleh alokasi daya yang terbatas sehingga penggunaan listrik perlu disesuaikan dengan kebutuhan harian. Pengaturan pemakaian peralatan rumah tangga menjadi penting agar pasokan listrik tetap tersedia selama 24 jam.

PLTS komunal di Kepulauan Riau beroperasi dengan sistem off-grid atau tidak terhubung ke jaringan listrik utama. Energi matahari yang ditangkap panel surya pada siang hari disimpan dalam bank baterai, lalu digunakan untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat pada malam hari.

Sistem tersebut memungkinkan pulau-pulau kecil memperoleh pasokan listrik tanpa harus menunggu pembangunan jaringan kabel dari pulau utama. Teknologi penyimpanan energi menjadi komponen penting karena menentukan keberlangsungan pasokan listrik saat panel surya tidak menghasilkan energi.

Untuk mengantisipasi cuaca mendung atau hujan yang mengurangi produksi listrik, pemerintah juga menyiapkan pembangkit cadangan.

“Kami menyiapkan genset sebagai cadangan apabila PLTS tidak memperoleh energi matahari yang cukup,” kata Darwin.

Pemanfaatan PLTS menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain menekan emisi karbon, teknologi tersebut dinilai lebih efisien dari sisi operasional dibanding pembangkit berbahan bakar minyak yang selama ini banyak digunakan di wilayah kepulauan.

Meski demikian, investasi awal PLTS masih relatif tinggi. Pengadaan panel surya, baterai penyimpanan, dan infrastruktur pendukung membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan pembangkit konvensional. Karena itu, pengembangan energi surya di wilayah terpencil masih memerlukan dukungan pemerintah dan badan usaha.

“PLTS lebih hemat dalam operasional dan lebih ramah lingkungan,” ujar Darwin.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama PLN berencana memperluas pemanfaatan PLTS komunal melalui program Kepri Terang. Program tersebut difokuskan pada pulau-pulau terluar, terdepan, dan tertinggal yang hingga kini belum menikmati akses listrik secara memadai. ANTARA

Baca Juga: Singapura Naikkan Target PLTS 50 Persen, Bidik 3 GW pada 2030

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Listrik Energi Surya Menjangkau Wilayah Terpencil Kepri appeared first on gokepri.

Usulan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Anambas Aneng saat bertemu Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Ahmad Aris di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Bagi Anambas, isu pemanfaatan ruang bukan sekadar persoalan tata kelola wilayah. Sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar kawasan laut dan pesisirnya masuk dalam area konservasi, ruang untuk pengembangan usaha dan investasi menjadi lebih terbatas dibandingkan daerah lain.

Baca Juga: Gandeng Universitas Budi Luhur, Anambas Bertumpu pada Riset dan Pendidikan

Kondisi itu menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, kawasan konservasi dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi aset utama daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Karena itu, Aneng meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah daratan.

“Pemanfaatan ruang konservasi perlu memberi ruang bagi kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Anambas,” ujar Aneng.

Menurut dia, pemanfaatan ruang tersebut harus tetap berada dalam koridor regulasi dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah tidak mengusulkan perubahan fungsi konservasi, melainkan mencari pola pengelolaan yang memungkinkan kegiatan ekonomi berkembang tanpa merusak ekosistem.

Persoalan ini menjadi penting karena struktur ekonomi Anambas masih bergantung pada sektor kelautan, perikanan, dan jasa. Keterbatasan ruang pemanfaatan kerap menjadi salah satu hambatan bagi masuknya investasi baru maupun pengembangan usaha masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga membuka diskusi mengenai kemungkinan pengelolaan kawasan yang mampu menyeimbangkan kepentingan konservasi dan pembangunan. Pendekatan itu sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menempatkan perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi sebagai dua tujuan yang saling mendukung.

Bagi pemerintah daerah, keberadaan kawasan konservasi tidak hanya berfungsi menjaga keanekaragaman hayati. Kawasan tersebut juga perlu memberi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat sekitar melalui pemanfaatan yang terukur dan sesuai ketentuan.

Upaya mencari ruang keseimbangan antara konservasi dan pembangunan bukan persoalan yang mudah. Namun bagi daerah kepulauan seperti Anambas, isu tersebut menjadi salah satu kunci untuk menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan ruang pembangunan.

Pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah daerah mencari solusi atas persoalan tersebut. Hasil pembahasan itu akan menentukan sejauh mana Anambas dapat mengembangkan potensi ekonominya tanpa mengurangi fungsi kawasan konservasi yang selama ini menjadi kekayaan utama daerah.

Baca Juga: Siapa yang Potensial Bertarung di Pilkada Kepri 2029?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Dilema Kawasan Konservasi dan Ikhtiar Anambas Menggerakkan Ekonomi appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggandeng Universitas Budi Luhur untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan mendorong kebijakan berbasis riset. Kemitraan tersebut diharapkan membantu daerah kepulauan itu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan.

Kerja sama tersebut ditandatangani di Gedung Rektorat Universitas Budi Luhur, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Bupati Kepulauan Anambas Aneng hadir bersama Sekretaris Daerah Sahtiar dan jajaran pemerintah daerah. Dari pihak kampus, kegiatan itu dihadiri rektor, deputi, dan para dekan fakultas.

Baca Juga: Bupati Anambas Ingin Lebih Banyak Putra Daerah Mengabdi di TNI

Bagi Anambas, pembangunan tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik. Sebagai daerah kepulauan, Anambas juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten serta kebijakan yang disusun berdasarkan data dan kajian ilmiah.

Karena itu, pemerintah daerah mulai memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Bupati Aneng mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan universitas sangat strategis untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Aneng.

Menurut dia, kerja sama tersebut membuka peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengajaran. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian kampus sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kemitraan itu juga diharapkan mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan sektor-sektor unggulan daerah.

Aneng menilai ruang kolaborasi tersebut sejalan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek itu dapat menjadi landasan kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Lebih jauh, pemerintah daerah berharap nota kesepahaman yang telah ditandatangani dapat segera diterjemahkan ke dalam program konkret. Implementasi menjadi faktor penting agar manfaat kerja sama tidak berhenti pada tingkat perencanaan.

“Semoga nota kesepahaman ini dapat segera kami implementasikan untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama,” kata Aneng.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah daerah menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk memperkuat pembangunan berbasis pengetahuan. Kampus tidak lagi dipandang semata sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai mitra yang mampu menyediakan kajian, inovasi, dan solusi atas berbagai persoalan daerah.

Bagi Anambas, kerja sama dengan Universitas Budi Luhur menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Di tengah tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan riset menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Baca Juga: Sinergi TNI dan Pemkab Anambas Percepat Pembangunan Perbatasan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Gandeng Universitas Budi Luhur, Anambas Bertumpu pada Riset dan Pendidikan appeared first on gokepri.