BINTAN (gokepri) – Dua sumber air baku Perumda Tirta Kepri masih beroperasi penuh selama kemarau di Pulau Bintan. Namun, kebocoran pipa Waduk Sei Jago membatasi distribusi bagi 2.000 rumah tangga.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Kepri mengandalkan Waduk Gesek dan Sungai Pulai untuk menjaga pasokan air bersih bagi pelanggan di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

Baca Juga: Sumur Bor Jadi Jalan Warga Toapaya Selatan Mendapat Air Bersih

Direktur Utama Perumda Tirta Kepri Abdul Kholik Fajdawani mengatakan ketinggian air di Waduk Gesek masih lebih dari 1,6 meter. Adapun ketinggian air Sungai Pulai berada di atas 1,9 meter.

Kedua sumber tersebut masih mampu beroperasi selama 24 jam untuk menyuplai air bersih kepada warga. Kondisi itu membuat pasokan air Pulau Bintan tetap terjaga meski kemarau berlangsung sejak Juli hingga Agustus 2026.

Namun, ketahanan pasokan belum sepenuhnya merata. Waduk Sei Jago masih terkendala kebocoran pipa sehingga kapasitas operasionalnya terbatas.

“Sebanyak 2.000 rumah tangga terdampak pembatasan penyaluran air,” kata Kholik di Tanjungpinang, Rabu, 26 Agustus 2026.

Pembatasan tersebut membuat distribusi air kepada pelanggan terdampak berkurang dari 24 jam menjadi 12 jam. Perbaikan kebocoran Waduk Sei Jago berada dalam penanganan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV Batam.

Proses perbaikan itu diperkirakan masih berlangsung hingga 2027. Karena itu, Perumda Tirta Kepri berharap pekerjaan tersebut segera tuntas agar kapasitas sumber air kembali optimal.

Di sisi lain, Perumda menyiapkan Waduk Kawal sebagai penopang kebutuhan air Pulau Bintan. Waduk tersebut terutama diarahkan untuk memperluas pasokan bagi warga yang belum menikmati sambungan air baku.

Waduk Kawal diproyeksikan mampu menyuplai 250 liter air per detik. Kapasitas itu akan diperkuat dengan penambahan jaringan pipa sepanjang 4,5 kilometer oleh BWS Sumatera IV Batam.

“Target kami, 2027 sudah rampung dan bisa beroperasi maksimal,” ujar Kholik.

Persiapan sumber air tambahan menjadi penting karena kebutuhan air bersih tetap harus dipenuhi ketika curah hujan menurun. Namun, Perumda menilai kondisi kemarau tahun ini masih memungkinkan pasokan dari sumber utama bertahan.

Berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode Hari Tanpa Hujan (HTH) di Pulau Bintan diperkirakan tidak sepanjang awal 2026.

Kholik memperkirakan Agustus menjadi puncak kemarau sebelum hujan kembali turun pada September 2026. Perkiraan itu menjadi salah satu dasar optimisme perusahaan terhadap kecukupan sumber air baku.

“Mudah-mudahan Agustus jadi puncak kemarau, dan hujan mulai turun pada September 2026,” katanya.

Meski pasokan masih tersedia, Perumda meminta masyarakat mengurangi penggunaan air yang tidak perlu selama kemarau. Warga juga diingatkan memastikan keran tertutup rapat ketika tidak digunakan.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan air selama periode kering. Penghematan diperlukan agar cadangan sumber air tetap terjaga hingga curah hujan kembali meningkat. ANTARA

Baca Juga: Perbaikan Pipa di Batamindo, Suplai Air Akan Terganggu di Sejumlah Area

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Kemarau, Pasokan Air Bintan Masih Aman appeared first on gokepri.

Kebijakan itu ditempuh karena investasi Kepri masih terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Karimun. Pemerintah kini memetakan potensi setiap kabupaten/kota agar investasi tidak hanya menambah pertumbuhan ekonomi di kawasan yang sudah maju, tetapi juga membuka lapangan kerja di daerah lain.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah menyusun arah pengembangan investasi berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah. “Selama ini, pertumbuhan investasi masih terpusat di Batam, Bintan dan Karimun,” kata Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu, 26 Agustus 2026.

Baca Juga: Investasi Rp38,97 Triliun Masuk Batam, BP Batam Kejar Industri Bernilai Tambah

Pemerataan tersebut tidak berarti seluruh daerah akan diarahkan ke sektor investasi yang sama. Pemerintah menyesuaikan pengembangannya dengan sumber daya dan potensi ekonomi yang tersedia di tiap wilayah.

Di Natuna dan Kepulauan Anambas, misalnya, investasi akan diarahkan terutama ke sektor minyak dan gas serta kelautan. Penguatan sektor tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Lingga diarahkan untuk mengembangkan investasi hilirisasi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanian dan pasir silika.

“Untuk PSN di Lingga sedang berproses dan beberapa investor tengah menyelesaikan perizinan,” ujar Nyanyang.

Menurut dia, percepatan proyek tersebut penting karena investasi berskala besar di Lingga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Dorongan pemerataan investasi menjadi semakin penting karena pemerintah pusat menetapkan target investasi Kepri pada 2026 sebesar Rp86 triliun, naik dari target Rp57 triliun pada 2025.

Nyanyang mengatakan kenaikan target itu tidak terlepas dari capaian investasi Kepri pada 2025 yang disebut mencapai Rp78 triliun dan melampaui target sebelumnya.

Untuk mengejar target 2026, Pemprov Kepri tidak hanya mengandalkan masuknya investor baru. Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan kawasan industri yang sudah berjalan serta mempercepat proyek strategis yang dinilai mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru.

Sejumlah proyek yang menjadi perhatian antara lain pengembangan kawasan ekonomi baru yang dikelola Badan Pengusahaan (BP) Batam, rencana pembangunan industri petrokimia di Bintan, serta pengaktifan Pulau Numbing di Bintan sebagai pusat pengembangan ekonomi nasional baru.

Namun, penyebaran investasi tersebut masih menghadapi persoalan yang selama ini kerap menghambat realisasi proyek, terutama terkait lahan dan perizinan.

“Koordinasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan instansi terkait harus diperkuat untuk mempercepat penyelesaian masalah lahan dan perizinan,” kata Nyanyang.

Pemerintah berharap penyelesaian hambatan tersebut dapat membuat target investasi tidak berhenti sebagai angka, tetapi benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja di berbagai wilayah Kepri. ANTARA

Baca Juga: Investasi Batam Melaju, Lapangan Kerja Bertambah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Kepri Mencari Mesin Pertumbuhan Baru di Luar Batam appeared first on gokepri.

The post Dibuka Bupati Karimun, Pemdes dan Pemuda Sukses Gelar Mini Soccer Penarah Cup appeared first on gokepri.

Sumur bor yang berada di Masjid At Taubah itu diresmikan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Selasa (25/8). Fasilitas tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap layanan dasar di wilayah tersebut.

“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, karena itu kehadiran sumur bor ini tentu sangat berarti bagi masyarakat Toapaya Selatan,” kata Nyanyang.

Baca Juga: Warga Sengkuang dan Batu Merah Tuntut Janji Amsakar soal Air Bersih

Menurut Nyanyang, penyediaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, ia meminta fasilitas tersebut dimanfaatkan dan dirawat bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Nyanyang juga menilai penyediaan sarana air bersih menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah.

“Program seperti ini menunjukkan bahwa ketika semua bersinergi, manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pembangunan sumur di Toapaya Selatan merupakan bagian dari program sosial dan lingkungan PT SUCOFINDO dalam rangka memperingati ulang tahun ke-70 perusahaan tersebut.

Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero) Sandry Pasambuna mengatakan pembangunan sumur itu merupakan tindak lanjut dari kick off pembangunan sumur air bersih pada 10 Mei 2026.

Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), SUCOFINDO membangun 70 sumur air bersih yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Di Kepri, program tersebut diwujudkan melalui dua sumur bor, masing-masing di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun.

“Dengan hadirnya sumur bor di Desa Toapaya Selatan, masyarakat kini memiliki tambahan sumber air bersih yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari,” kata Sandry.

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan penyediaan fasilitas yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat desa merupakan bagian dari upaya membangun dari tingkat paling bawah.

Ia berharap sumur bor tersebut tidak berhenti sebagai fasilitas fisik, tetapi dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan masyarakat Toapaya Selatan.

“Kehadiran sumur bor diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Toapaya Selatan,” ujarnya. ANTARA

Baca Juga: Merawat Waduk, Menjaga Air Bersih

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Sumur Bor Jadi Jalan Warga Toapaya Selatan Mendapat Air Bersih appeared first on gokepri.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan pemetaan diperlukan agar pembangunan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak hanya bertumpu pada penyediaan lahan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan lokasi calon penerima.

“Semua kabupaten/kota mulai mendata agar kita punya peta kebutuhan itu, sehingga mempermudah untuk mengambil kebijakan lebih lanjut,” kata Ansar di Tanjungpinang, Selasa (25/8).

Baca Juga: 40 Persen Warga Batam Belum Punya Rumah, Evaluasi Tapera demi Atasi Backlog

Menurut Ansar, pemerintah kabupaten dan kota perlu mulai mengidentifikasi lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan. Ketersediaan lahan dari pemerintah daerah diharapkan dapat menekan harga rumah sekaligus membuat cicilan lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pemetaan juga mencakup ASN yang sudah memiliki rumah dan yang belum. Data tersebut akan dikoordinasikan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri untuk mengetahui kebutuhan perumahan ASN di setiap kabupaten dan kota.

Adapun untuk rumah bagi MBR, pemerintah daerah diminta mengkaji kebijakan biaya yang menjadi bagian dari proses pembangunan. Ansar menyebut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta retribusi daerah sebagai komponen yang perlu disesuaikan dengan kewenangan masing-masing daerah.

“Khusus untuk MBR ini, pemerintah kabupaten/kota se-Kepri harus sepakat untuk mengeluarkan surat pembebasan BPHTB, PBG dan retribusi,” ujar Ansar.

Dorongan tersebut muncul di tengah besarnya kebutuhan rumah di Kepri. Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Irwandi Gafar menyebut backlog perumahan di provinsi itu berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai sekitar 130 ribu unit, dengan konsentrasi terbesar berada di Kota Batam.

Besarnya angka backlog belum otomatis menunjukkan kebutuhan pembangunan secara rinci. Karena itu, menurut Irwandi, pemerintah perlu memiliki data calon penerima hingga tingkat nama dan alamat agar pembangunan rumah dapat diarahkan ke kelompok dan lokasi yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau sudah memiliki data itu, kita tahu siapa dan di mana orang-orang yang membutuhkan rumah,” ujar Irwandi.

Data yang lebih rinci juga akan membantu pemerintah dan pengembang menentukan lokasi pembangunan, sekaligus menyesuaikan skema pembiayaan dengan calon penerima. Dengan begitu, program Tiga Juta Rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dapat diterjemahkan ke kebutuhan nyata di daerah.

BTN juga menetapkan sejumlah syarat bagi MBR yang ingin memperoleh kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi di Kepri. Penghasilan maksimal calon penerima Rp9 juta per bulan bagi yang belum menikah dan Rp11 juta bagi yang sudah menikah.

Calon penerima juga harus belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.

“Sepanjang empat syarat tadi terpenuhi, mereka bisa mendapatkan KPR subsidi,” kata Irwandi. ANTARA

Baca Juga:Backlog Perumahan Capai 10,5 Juta Unit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Kepri Masih Kekurangan 130.000 Rumah appeared first on gokepri.

Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Koperasi (Kemenkop) membangun ekosistem usaha yang menghubungkan kebutuhan nelayan, penyimpanan hasil tangkapan, distribusi, hingga pemasaran melalui koperasi.

Asisten Deputi Kemitraan Kemenkop Leonardi Pratama mengatakan ketersediaan fasilitas dasar tersebut menjadi modal awal bagi koperasi dan nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan yang lebih terintegrasi.

Baca Juga: Dari Genset ke Energi Surya, Listrik 24 Jam untuk Pulau Sembur

“Dengan adanya modal dasar listrik, pabrik es, cold storage, ini menjadi modal dasar besar bagi nelayan dan koperasi,” ujar Leonardi di Batam, Selasa 25 Agustus 2026.

Menurut dia, rantai usaha tersebut akan melibatkan Koperasi Kelurahan Merah Putih Galang Baru sebagai pengelola sekaligus bagian dari ekosistem usaha. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai agregator dan konsolidator, tetapi juga menghubungkan berbagai kebutuhan dalam kegiatan perikanan.

Rantai usaha itu diharapkan membuat hasil tangkapan tidak harus segera dijual dengan harga rendah karena nelayan memiliki fasilitas untuk mempertahankan kualitas ikan sebelum dipasarkan.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan fasilitas produksi es menjadi salah satu kebutuhan penting bagi kampung nelayan. Mesin pembuat es yang tersedia di Pulau Sembur mampu memproduksi hingga dua ton es per hari.

“Tadi sudah dilihat sangat bagus ice maker-nya. Produksi esnya mencapai dua ton per hari, dari itu insya Allah berlebih dan juga bisa didistribusikan ke pulau-pulau lain,” katanya.

Selain menjaga kualitas hasil tangkapan, keberadaan cold storage memberi nelayan ruang untuk menyimpan ikan sebelum dipasarkan. Kondisi tersebut diharapkan membuka peluang mendapatkan harga yang lebih baik, terutama untuk komoditas bernilai ekonomi tinggi.

Oki menyebut ikan kerapu dan rajungan sebagai contoh komoditas yang dapat memperoleh manfaat dari fasilitas penyimpanan tersebut.

“Diharapkan fasilitas ini dapat mendorong peningkatan produktivitas nelayan, terutama untuk komoditas bernilai tinggi seperti ikan kerapu dan rajungan,” ujarnya.

Kemenkop juga menyiapkan kapal bertenaga surya sebagai bagian dari tahap percontohan. Pada tahap awal, kapal tersebut direncanakan digunakan untuk mendukung distribusi es ke wilayah sekitar.

“Kapal itu masih piloting, kemungkinan besar untuk tahap awal akan digunakan untuk distribusi es,” kata Leonardi.

Menurut Leonardi, berbagai fasilitas tersebut akan menjadi bagian dari unit usaha Koperasi Kelurahan Galang Baru. Pengelolaannya juga akan terhubung dengan perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun dalam program PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) secara nasional.

Dengan pola tersebut, manfaat fasilitas tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur. Kemenkop menargetkan aktivitas ekonomi yang terbentuk dari fasilitas tersebut menciptakan pekerjaan baru dan membuat pendapatan nelayan serta anggota koperasi berputar kembali di lingkungan koperasi.

“Ini akan membuat semacam job creation agar nelayan dan anggota koperasi memiliki penghasilan lebih. Nanti dari pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar iuran di koperasi. Jadi uangnya berputar di koperasi ini,” ujar Leonardi.

Pemerintah daerah menilai dukungan infrastruktur tersebut penting karena sebagian besar masyarakat Pulau Sembur menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni mengatakan sekitar 90 persen masyarakat Desa Sembur merupakan nelayan. Karena itu, pemerintah daerah akan berkolaborasi untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia.

“Dari Desa Sembur, 90 persen adalah masyarakat nelayan. Tentunya pekerjaan nelayan sangat berkaitan dengan pemberdayaan dan hari ini yang menjadi support utama, listrik, sudah terpenuhi dan juga ditambah dengan sarana dan prasarana lainnya,” katanya. ANTARA

Baca Juga: PLTS Koperasi Siap Beroperasi di Pulau Sembur Batam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Dari Pabrik Es hingga Cold Storage, Pulau Sembur Bangun Ekonomi Nelayan appeared first on gokepri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan dan melakukan groundbreaking PLTS Pulau Sembur, Selasa, 25 Agustus 2026. Proyek tersebut menjadi salah satu lokasi awal pelaksanaan program PLTS 100 gigawatt peak (GWp) secara nasional.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Oki Muraza mengatakan PLTS memanfaatkan energi matahari yang ditangkap selama sekitar tiga hingga empat jam untuk kemudian disimpan dalam baterai. Energi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pada malam hari.

Baca Juga: PLTS Pulau Sembur Gantikan Genset, Topang Usaha Nelayan

“PLTS yang ada di sini dengan kapasitas 1 MW, tadi dengan baterai 1 MWh itu sudah sangat-sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 24 jam per hari dari masyarakat Sembur, dan sebenarnya masih banyak kelebihan listrik yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain,” kata Oki di Batam, Selasa, 25 Agustus 2026.

Sebelum proyek tersebut dibangun, warga Pulau Sembur belum menikmati listrik sepanjang hari. Generator diesel milik warga hanya mampu memasok listrik sekitar empat hingga lima jam sehari.

Keterbatasan pasokan tersebut membuat warga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan listrik. Oki mengatakan pengeluaran warga untuk genset rata-rata mencapai sekitar Rp500 ribu per bulan.

Dengan PLTS, biaya tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar Rp200 ribu per bulan.

“Jadi warga masyarakat di sini biasanya spending sekitar Rp500 ribu per bulan untuk genset. Sekarang dengan adanya PLTS insya Allah spending-nya lebih murah, hanya Rp200 ribu per bulan,” ujar Oki.

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Harris mengatakan manfaat proyek tidak hanya diukur dari pembangunan fasilitas, tetapi juga dari keberlanjutan pengelolaannya.

“Yang paling penting adalah bagaimana pembangunan ini bisa memberikan manfaat dan manfaat itu dijaga. Ini merupakan peran seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga fasilitas PLTS ini,” kata Harris.

Koperasi Kelurahan Galang Baru akan dilibatkan dalam pengelolaan PLTS tersebut. Harris berharap koperasi mampu menjaga dan mengoperasikan fasilitas sehingga manfaat listrik dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Pulau Sembur menjadi salah satu lokasi awal program PLTS 100 GWp yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun. Pemerintah menilai model pembangkit seperti ini dapat direplikasi di daerah lain yang belum memiliki akses listrik.

Harris menyebut masih terdapat sekitar 10 ribu lokasi di Indonesia yang belum memiliki pembangkit listrik. Karena itu, pembangunan pembangkit energi terbarukan di wilayah yang belum teraliri listrik dinilai perlu diperluas.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni mengatakan elektrifikasi menjadi salah satu indikator pembangunan daerah. Tingkat elektrifikasi di Kepulauan Riau saat ini disebut telah mencapai sekitar 98 persen.

“Alhamdulillah kita di Kepri sudah menuju 98 persen elektrifikasi, namun tentunya PR kita harus mencapai 100 persen,” kata Misni.

Menurut Misni, tambahan pasokan listrik di Pulau Sembur diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga. Ketersediaan listrik selama 24 jam juga dapat membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat dan mendukung pengembangan sektor perikanan. ANTARA

Bcaca Juga: PLTS Koperasi Siap Beroperasi di Pulau Sembur Batam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Dari Genset ke Energi Surya, Listrik 24 Jam untuk Pulau Sembur appeared first on gokepri.

Kegiatan yang dipusatkan di Kayu Ara Hitam, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru itu turut dihadiri Wakapolres Karimun Kompol Eri Sujati, para pejabat utama Polres Karimun, Kapolsek Buru Iptu Rizky Yudianto, dan tokoh masyarakat Buru.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Karimun menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada 100 warga, sekaligus mengikuti permainan rakyat dan lomba anyaman ketupat bersama masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri sekaligus mempererat silaturahmi dan kemitraan dengan masyarakat.

Kapolres juga meninjau Polsek Buru, asrama personel dan SPPG Polri. Kepada personel, Kapolres menekankan pentingnya menjaga disiplin, integritas dan profesionalisme serta meningkatkan pengawasan melekat guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran.

“Apabila belum mampu berprestasi, setidaknya jangan melakukan pelanggaran. Tetap bersyukur, loyal, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas,” tegas AKBP Yunita Stevani.

Kapolres turut mengajak masyarakat Buru menjaga persatuan, kepedulian dan keamanan lingkungan. Ia menyampaikan bahwa berbagai program pemerintah terus berkembang di Kecamatan Buru, di antaranya SPPG yang telah beroperasi, pembangunan tiga unit Koperasi Desa Merah Putih, serta usulan Program Kampung Nelayan.

Kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif. Kapolres menegaskan, kehadiran Polri di tengah masyarakat akan terus diperkuat melalui pendekatan humanis, kegiatan sosial dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat demi terciptanya Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Karimun. (*)

The post HUT Kemerdekaan RI, Kapolres Karimun Salurkan Bansos Bagi 100 Warga Pulau Buru appeared first on gokepri.

Momentum peringataan kemerdekaan tahun ini dirayakan dengan kegiatan jalan sehat se Kecamatan Belat yang dipusatkan di Desa Penarah. Kegiatan itu diikuti oleh seluruh masyarakat yang mendiami Pulau Belat.

Kepala Desa Penarah, Abdul Rahman mengatakan, jalan sehat bersempena dengan HUT Kemerdekaan RI ke 81 tersebut terbuka untuk umum. Makanya tak heran, peserta jalan sehat itu bukan hanya dari Desa Penarah saja melainkan juga dari Desa Sebele, Tebias, Degung, Lebuh, Sungai Asam bahkan sampai ke Kecamatan Buru.

“Jalan sehat untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ini dibuka secara resmi oleh Bupati Karimun,” ujar Abdul Rahman, Selasa 25 Agustus 2026.

Kata Rahman, untuk memeriahkan kegiatan jalan sehat tersebut, ada peserta yang sengaja menggunakan pakaian adat daerah, nelayan bahkan ada yang menggunakan kostum unik berupa pakaian daster emak-emak.

“Khusus untuk peserta yang menggunakan kostum unik diberikan sagu hati,” ungkapnya.

Ramainya peserta yang mengikuti jalan sehat tersebut tentu saja mendapat perhatian masyarakat Kecamatan Belat. Buktinya, sejak awal pelepasan oleh Bupati Karimun hingga kembali ke titik akhir riuh oleh tepuk tangan masyarakat.

“Dengan semangat kemerdekaan, hari ini kita melepas peserta jalan sehat se Kecamatan Belat,” ujar Bupati Karimun, Iskandarsyah sebelum mengangkat bendera pelepasan peserta.

Bupati Iskandarsyah memberikan apresiasi dan mendukung kegiatan jalan sehat yang dilaksanakan Pemerintah Desa Penarah. Menurutnya, kegiatan itu sangat positif dalam menumbuhkembangkan semangat kemerdekaan kepada masyarakat.

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Karimun mengucapkan selamat mengikuti acara Jalan Sehat se Kecamatan Belat ini, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua,” kata Iskandarsyah.

Selain jalan sehat, momentum perayaan kemerdekaan RI Desa Penarah tersebut juga dimeriahkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis oleh petugas kesehatan dari UPT Puskesmas Belat.

Bahkan, dalam kesempatan itu Bupati Iskandarsyah juga ikut memeriksakan kesehatan dengan pengecekan tensi dan cek kesehatan lainnya.

Penulis: Ilfitra

The post Semangat Kemerdekaan, Bupati Karimun Lepas Peserta Jalan Sehat Desa Penarah appeared first on gokepri.

Dalam upacara serah terima jabatan dan pelantikan di Lapangan Apel Catur Prasetya, Senin, 24 Agustus 2026, jabatan Kasat Reskrim diserahterimakan dari AKP Bambang Sadmoko kepada Iptu Yudi Satriawan.

Pada kesempatan yang sama, Iptu Baharuddin Simanulang dilantik sebagai Kasikum Polres Kepulauan Anambas. Upacara dipimpin langsung oleh I Gusti Ngurah Agung dan dihadiri Wakapolres Kompol Shallahuddin serta pejabat utama dan personel Polres Kepulauan Anambas.

Baca Juga: Puskesmas Pembantu di Anambas Butuh Pembenahan, Bupati Turun Tangan

Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan keputusan Kapolda Kepulauan Riau, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah, serta penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan pakta integritas.

I Gusti Ngurah Agung mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, perubahan posisi tersebut harus diikuti peningkatan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian.

“Jabatan adalah amanah. Yang terpenting bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagaimana setiap personel mampu memberikan pengabdian terbaik, bekerja dengan hati, menjaga kepercayaan masyarakat dan terus meningkatkan kualitas pelayanan,” kata dia.

Menurut Kapolres, tantangan kepolisian terus berkembang sehingga personel dituntut responsif, solid, profesional, dan mampu menjalankan tugas secara humanis.

Pergantian Kasat Reskrim dan pelantikan Kasikum diharapkan memperkuat pelaksanaan tugas Polres Kepulauan Anambas, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan kepada warga.

Sertijab dan pelantikan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polres Kepulauan Anambas.

Baca Juga: Polres Anambas Umumkan 23 Peserta Lolos Rikmin Bintara Polri 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Dua Jabatan di Polres Anambas Berganti, Kapolres Tekankan Profesionalisme appeared first on gokepri.