Berharap Pemerintah Berpihak pada UMKM Batam

PMK 199
Walikota Batam Muhammad Rudi mengunjungi UMKM Batam beberapa waktu lalu. Foto: Diskominfo Kota Batam

Sudah dua tahun berjalan, pengenaan pajak pengiriman bagi produk dari Batam masih menyisakan dilema. Memberi pemasukan bagi negara, mengancam UMKM lokal.

Penulis: Engesti dan Candra Gunawan

Berdialog dengan wartawan akhir Oktober lalu, Miftachul Choiri bercerita bagaimana cerahnya UMKM Batam binaan Bank Indonesia Kepri karena selalu juara ketika ukurannya ekspor ke luar negeri. UMKM di kawasan perdagangan bebas ini diuntungkan karena bertetangga dengan Malaysia dan negara maju Singapura. UMKM di Johor, Kuala Lumpur dan Singapura bahkan menjadi tolak ukur bagi UMKM lokal yang berproduksi di kawasan perdagangan bebas.

Tapi lain cerita ketika UMKM lokal menjual produknya untuk pasar domestik di negara sendiri. UMKM Batam sulit mendapat tempat. “Produk UMKM Batam kena pajak ketika keluar Batam,” ungkap Miftachul yang menjabat sebagai Kepala Tim Implementasi KEKDA Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri.

Pengenaan pajak yang dimaksud Miftahul adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/2019 yang berlaku sejak Januari 2020. Aturan ini dinilai membuat UMKM di Batam sulit bisa bersaing dan mendapat pasar di pasar dalam negeri karena menimbulkan biaya lebih mahal.

Baca Juga: Pariwisata Bali setelah Tertatih-Tatih

Lewat aturan itu, Pemerintah memagari barang-barang dari Batam keluar dari kawasan perdagangan bebas ke daerah pabean lain di Indonesia dengan instrumen pajak. Aturan ini terhitung baru jika disandingkan dengan status FTZ yang sudah berlaku sejak 2009.

Menurut Miftachul, UMKM lokal akhirnya lebih banyak memilih menutup usahanya ketika kesulitan mendapat pasar di dalam negeri setelah PMK 199 terbit. Dan ada yang sebagian memindahkan produksinya ke Jakarta atau Bandung demi menghindari PMK 199.

Bank Indonesia di Kepri konsisten membina sekaligus berinteraksi dengan UMKM lokal termasuk meningkatkan pemahaman laporan keuangan bagi 400 UMKM lokal dalam kegiatan bulan lalu.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kepri sudah mendiskusikan keluhan soal aturan itu dari pelaku UMKM. “Kami ingin mengadakan FGD (forum group disscussion, apakah PMK ini masih relevan diterapkan karena menghambat UMKM,” ungkap Miftachul.

Pelaku UMKM di Batam boleh saja senang karena produknya bisa menembus pasar luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Namun mereka menghela napas dalam-dalam ketika ingin menjual produknya ke daerah lain di Tanah Air.

Baca Juga: Harapan Masih Ada di Tengah Alarm Resesi

Pengrajin kain Batik Marlin Kota Batam Indra Sogiyono harus bekerja ekstra hanya untuk mempersiapkan administrasi pengurusan pajak barang keluar Batam.

Sebab, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang sangat memberatkan usahanya. Produk UMKM Batam, menurut Indra, kesulitan memasarkan produknya di dalam negeri.

“Sekarang sudah murah cuma 10 persen kalau tak salah pajaknya keluar daerah dan ke Singapura juga, cuma kan pasar kami di luar tidak banyak,” kata dia, Senin 1 November 2022.

Ia menjelaskan jika tak ingin kena pajak para pelaku UMKM harus mendaftarkan usahanya di Disperindag Batam dan Bea Cukai. Namun, produknya harus benar-benar orisinil dari Batam. Selain itu, Indra mengungkapkan sebenarnya ada program dari Pos Indonesia yang memberikan pembebasan pajak produk UMKM dari Batam.

“Susah. Sedikit pelaku UMKM yang tahu dan mau mendaftarkan usahanya,” katanya. “Tapi dari ekspedisi Kantor Pos sudah tidak kena pajak lagi mereka ada program apa gitu untuk UMKM jadi bisa kirim-kirim,” tambahnya. Ia menilai aturan Menteri Keuangan (PMK) 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang sangat memberatkan.

Sementara itu, Kepala Dinas dan Usaha Mikro Kota Batam Suleman Nababan mengatakan, banyak pelaku UMKM yang mengeluh adanya PMK 199. Aturan tersebut akan dibahas ditingkat Kementerian untuk dicari jalan tengahnya. “Pelaku UMKM sudah bahas itu bersama Menteri sampai sekarang,” kata dia.

Ia juga menyebutkan ada beberapa UMKM di Batam yang sudah difasilitasi Bea dan Cukai melalui Disperindag Batam akibat aturan itu. “Tapi ya itu harus benar-benar di produksi di Batam dan benar benar pelaku usaha mikro. Jadi dapat kemudahan itu,” kata dia.

***

Dilema PMK 199 bagi UMKM Batam sudah sampai ke telinga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Topik ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional pada Mei 2022.  “Ini kan sebenarnya supaya barang-barang yang masuk dan keluar lewat Batam itu tidak diselundupkan tapi ini memang kami sedang bahas dengan Kementerian Keuangan,” ujar Teten, dikutip dari CNN Indonesia.

Ia mengatakan memang bagus jika produk UMKM bisa dijual di pasar internasional, namun kebijakan tersebut bermaksud untuk melindungi barang yang dikirim dari Batam ke Singapura. “Pajak UMKM di Batam, dulu itu mudah sekali transaksi di sana karena perbatasan dengan Singapura. Orang dengan KTP saja bisa,” ungkap Teten.

Kebijakan yang dimaksud oleh Teten adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Dalam pasal 13 ayat 1, tertulis bahwa produk yang dikirim dari kota Batam dengan harga diatas USD3 atau setara dengan Rp43.839 dikenakan bea masuk, cukai, dan PPN senilai 17,5 persen sampai dengan 40 persen.

Pihak yang ingin mengirim produk harus mengajukan permohonan ke Ditjen Bea dan Cukai dengan melampirkan bukti penugasan dari pemerintah untuk memberikan layanan Internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union).

“Penyelenggara pos yang ditunjuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal,” tulis pasal 2 ayat 3 aturan tersebut.

kebijakan tersebut menuai protes dari segenap UMKM Online Batam yang mengirim surat terbuka kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Surat tersebut bertujuan agar aturan pajak pengiriman di Batam dapat dibatalkan karena merugikan bagi pelaku usaha di sana.

“Kami UMKM Online Batam keberatan dengan aturan PMK 199 yang berlaku 30 Januari 2020. Di mana semua kiriman yang keluar dari Batam dikenakan pajak bea masuk, PPH, dan PPN (17,5 persen-40 persen). Aturan tersebut akan membuat seluruh pengusaha online shop di Batam gulung tikar dan akan berdampak PHK besar-besaran,” tulis UMKM Online Batam dalam surat terbuka.

***

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

BAGIKAN