Kewajiban tersebut dinilai menambah beban administrasi dan biaya operasional, terutama bagi perusahaan kecil, termasuk perusahaan media.

Keluhan itu muncul setelah beredar informasi bahwa perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tahunan berpotensi diblokir aksesnya pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

Salah seorang pelaku usaha media di Batam, Wahyu (36), mengatakan aturan tersebut menjadi perhatian para pemilik perusahaan berbadan hukum PT karena laporan keuangan harus dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat dalam akta notaris.

“Kalau memang setiap tahun wajib membuat akta notaris untuk melaporkan neraca dan laporan laba rugi, biayanya bisa mencapai Rp2 juta sampai Rp3,5 juta. Ini tentu menjadi beban tambahan bagi usaha kecil,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, membenarkan adanya kewajiban baru tersebut.

“Benar. Berdasarkan ketentuan yang baru, setiap korporasi, baik badan hukum maupun badan usaha, wajib menyampaikan laporan tahunan yang meliputi laporan keuangan, neraca, dan dokumen lainnya,” kata Edison, Jumat, 26 Juni 2026.

Ia menjelaskan, untuk badan hukum, laporan tahunan tersebut saat ini harus dituangkan dalam RUPS yang dibuat di hadapan notaris.

“Untuk saat ini, pelaporannya masih dibuat dalam suatu RUPS yang dituangkan melalui akta notaris,” ujarnya.

Menurut Edison, kebijakan tersebut mulai diterapkan pada tahun 2026. Sebelumnya, kewajiban pelaporan dilakukan setiap lima tahun, namun kini diubah menjadi setiap tahun.

Ia mengatakan perubahan tersebut bertujuan meningkatkan validitas data korporasi di Indonesia sehingga pemerintah dapat mengetahui perusahaan yang masih aktif maupun yang sudah tidak beroperasi.

“Selama ini banyak badan hukum yang sebenarnya sudah tidak aktif, tetapi masih tercatat aktif. Dengan pelaporan tahunan, data korporasi menjadi lebih tertib,” katanya.

Edison menambahkan setiap badan hukum diberikan waktu enam bulan untuk menyampaikan laporan tahunan. Apabila hingga batas waktu tersebut kewajiban tidak dipenuhi, akses perusahaan pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) akan diblokir.

“Kalau sampai batas waktu enam bulan tidak melakukan pelaporan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka nanti akan diblokir. Untuk membuka blokir, perusahaan harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban pelaporannya,” katanya.

Ia menegaskan ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh badan hukum, termasuk Perseroan Terbatas (PT), perkumpulan, yayasan, dan bentuk badan hukum lainnya.

Meski demikian, sejumlah pelaku usaha berharap pemerintah dapat memberikan masa transisi, penyederhanaan mekanisme pelaporan, atau keringanan biaya agar kewajiban baru tersebut tidak menjadi beban tambahan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan perusahaan media yang memiliki kemampuan finansial terbatas.

Penulis: Engesti

The post Pelaku usaha Keluhkan Kewajiban Laporan Tahunan PT, Kemenkum: AHU Bisa Diblokir Jika Tak Patuh appeared first on gokepri.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam Setiawan Rosyidi mengatakan capaian penerimaan tersebut tumbuh 11,79 persen dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2025.

“Penerimaan negara hingga semester pertama telah memenuhi bahkan melampaui target semester. Di sisi lain, pengawasan juga semakin ketat dan adaptif terhadap berbagai modus pelanggaran,” kata Setiawan di Batam, Jumat.

Ia menjelaskan realisasi penerimaan terdiri atas Bea Masuk sebesar Rp198,32 miliar, Bea Keluar Rp254,47 miliar, dan Cukai Rp22,06 miliar atau 41,30 persen dari target penerimaan cukai tahun 2026.

Menurut dia, optimalisasi penerimaan cukai dilakukan melalui berbagai langkah extra effort, seperti penagihan utang cukai, kekurangan pembayaran cukai, serta pengenaan sanksi administratif berupa denda dan bunga. Upaya tersebut menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp2,56 miliar.

Di bidang pengawasan Barang Kena Cukai (BKC), Bea Cukai Batam mencatat 83 penindakan dengan barang hasil penindakan berupa lebih dari 4,7 juta batang hasil tembakau serta 147,32 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Beberapa penindakan menonjol antara lain pengamanan 420 ribu batang rokok tanpa pita cukai pada 29 Januari 2026 serta penggagalan penyelundupan 1,12 juta batang hasil tembakau tanpa pita cukai melalui jalur laut pada 12 Maret 2026.

Selain itu, Bea Cukai Batam mengintensifkan Operasi ASAP (Amankan Sumber Asal Penerimaan) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Operasi tersebut menyasar seluruh rantai distribusi barang kena cukai mulai dari produsen hingga distributor.

Pada penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP), Bea Cukai Batam membukukan 18 penindakan sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah tersebut, petugas berhasil mengungkap lebih dari 3.100 gram methamphetamine melalui 10 kali penindakan dari berbagai jalur masuk.

Salah satu pengungkapan dilakukan pada 19 Juni 2026 ketika petugas mengamankan lebih dari 1.004 gram methamphetamine yang disembunyikan di dalam barang kiriman di Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Selain narkotika, Bea Cukai Batam juga menggagalkan penyelundupan cartridge vape yang mengandung etomidate sebanyak lebih dari 1.590 unit dalam lima kali penindakan. Modus yang digunakan pelaku beragam, mulai dari body strapping, penyembunyian di dalam pakaian yang dimodifikasi, hingga kamuflase di peralatan rumah tangga.

“Seluruh barang bukti beserta pelaku telah diserahkan kepada Kepolisian dan BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Setiawan.

Di sektor pembawaan uang tunai, Bea Cukai Batam mencatat 15 penindakan dengan total barang hasil penindakan mencapai Rp3,04 miliar dan sanksi administratif sebesar Rp313,1 juta. Penumpang yang membawa uang tunai lebih dari Rp100 juta tanpa pemberitahuan dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, penindakan lainnya meliputi penyelundupan 231.130 ekor Benih Bening Lobster (BBL), penggagalan penyelundupan 223 keping logam mulia emas melalui modus false concealment, serta 274 penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas ilegal (ballpress) dengan total 2.320 koli.

Setiawan mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi Bea Cukai Batam bersama Kepolisian, BNN, BPOM, dan instansi penegak hukum lainnya dalam menjaga wilayah Batam dari berbagai bentuk pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Ia menambahkan Bea Cukai Batam akan terus memperkuat pengawasan di seluruh pintu masuk wilayah Batam sekaligus mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui layanan Bravo Bea Cukai 1500225 maupun akun media sosial resmi Bea Cukai Batam.

Penulis: Engesti

The post BC Batam Catat Penerimaan Rp474,86 M dan 554 Penindakan Semester I 2026 appeared first on gokepri.

Sejumlah warga mengaku harus membayar biaya masuk meski tidak menyeberang maupun memanfaatkan fasilitas parkir yang tersedia di kawasan pelabuhan.

“Sebelum menerapkan Pas Masuk di Pelabuhan Roro Punggur, ASDP seharusnya menyiapkan sarana terlebih dahulu, seperti fasilitas parkir. Sekarang parkir belum ada, tetapi Pas Masuk sudah diberlakukan,” kata salah seorang pengunjung.

Menurutnya, pengendara sepeda motor dikenakan tarif Rp3.000, sedangkan mobil penumpang Rp5.000 setiap kali memasuki area pelabuhan.

“Baru sekitar satu menit masuk sudah diminta bayar Rp5.000. Petugas langsung meminta pembayaran saat kendaraan akan masuk,” ujarnya.

Selain keberatan terhadap tarif, pengunjung juga menyoroti minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Mereka menilai informasi yang dipasang di kawasan pelabuhan belum memuat rincian tarif secara lengkap sehingga masih menimbulkan kebingungan.

Berdasarkan tiket yang diterima pengunjung, kendaraan penumpang Golongan IV dikenakan tarif Pas Masuk sebesar Rp5.000 untuk satu kali akses masuk ke kawasan pelabuhan.

Menanggapi keluhan tersebut, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam, Reno Yulianto, mengatakan penerapan Pas Masuk Pelabuhan bukan merupakan kebijakan baru karena telah diberlakukan sejak 2019 sebagai bagian dari pelayanan jasa kepelabuhanan.

Menurut dia, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2018 serta Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry Nomor KD.27/OP.404/ASDP-2024.

“Sebelum implementasi kembali dilakukan pada 20 Juni 2026, kami telah melakukan sosialisasi melalui pemasangan banner informasi sejak 30 April 2026 dan penyampaian informasi secara berkala melalui sistem pengumuman di kawasan pelabuhan,” kata Reno .

Ia menjelaskan Pas Masuk Pelabuhan berbeda dengan tarif parkir. Biaya tersebut merupakan pungutan untuk memperoleh akses masuk ke kawasan pelabuhan sebagai bagian dari pelayanan jasa kepelabuhanan, sehingga tetap dikenakan meski kendaraan tidak menggunakan fasilitas parkir.

Adapun tarif yang berlaku di Pelabuhan Telaga Punggur dan Tanjung Uban meliputi Rp4.000 untuk pengantar atau penjemput per orang, Rp3.000 untuk sepeda motor hingga 500 cc, dan Rp5.000 untuk kendaraan penumpang Golongan IV.

Menurut ASDP, penerimaan dari Pas Masuk digunakan untuk mendukung penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan berbagai fasilitas umum di kawasan pelabuhan, seperti kebersihan, keamanan, penerangan, toilet umum, ruang tunggu penumpang, sistem informasi, pengaturan lalu lintas kendaraan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan.

ASDP berharap penerapan Pas Masuk dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa penyeberangan maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. *

Penulis: Engesti

The post Masuk Satu Menit Tetap Bayar, Pas Masuk Pelabuhan Roro Punggur Dikeluhkan Pengunjung appeared first on gokepri.

Oranje menang 3-1 dalam laga di Kansas City Stadium pada Jumat (26/6) pagi WIB. Dengan hasil ini, tim asuhan Ronald Koeman finis di urutan pertama dengan tujuh poin hasil dua kemenangan dan sekali imbang.

Jepang mengikuti Belanda dengan lima poin usai ditahan Swedia 1-1 dalam laga di Dallas Stadium di waktu yang sama. Mereka juga tak terkalahkan selama fase grup, namun hanya meraih satu kemenangan dan sisanya imbang.

Swedia menyusul di urutan tiga dengan empat poin. Tim asuhan Graham Potter juga ikut lolos setelah mengunci posisi sebagai salah satu dari delapan tim peringkat tiga terbaik.

Sedangkan Tunisia pulang dengan status juru kunci usai kalah tiga kali dalam tiga laga dan tak meraih poin. Mereka hanya mencetak dua gol dan kebobolan 12 kali dalam perjalanan yang diwarnai kisruh internal menyusul pergantian pelatih di tengah turnamen.

Di babak 32 besar, Belanda akan menghadapi runner-up Grup C, Maroko di Estadio Monterrey pada Selasa (30/6) pukul 08.00 WIB. Sedangkan Jepang akan berjumpa juara Grup C, yakni Brasil di Houston Stadium pada hari yang sama pukul 00.00 WIB.

Untuk Swedia, mereka masih menunggu lawan, yaitu salah satu di antara Jerman, Swiss, Prancis, atau Norwegia.

Berikut klasemen akhir Grup F Piala Dunia 2026.

No Negara Main Menang Seri Kalah Selisih Gol Poin

1 Belanda 3 2 1 0 10-4 7
2 Jepang 3 1 2 0 7-3 5
3 Swedia 3 1 1 1 7-7 4
4 Tunisia 3 0 0 3 2-12 0

(sumber: sport.detik.com)

The post Belanda, Jepang, Swedia ke 32 Besar appeared first on gokepri.

Jerman yang sudah dipastikan lolos langsung memimpin pada menit kedua melalui Leroy Sane.

Ekuador merespons dengan tak kalah cepat. Nilson menyamakan kembali kedudukan pada menit kesembilan.

Ekuador yang butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos berupaya mendesak di babak kedua. Tim berjuluk La Tri itu berhasil mendapatkan gol lewat Gonzalo Plata dari korner pada menit ke-77.

Kemenangan ini memastikan Ekuador finis ketiga di Grup E dengan empat poin, di bawah Jerman dan Pantai Gading yang mengoleksi enam poin. Mereka lolos sebagai salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik, sementara Jerman juara grup dan Pantai Gading runner-up. *

(sumber: sport.detik.com)

The post Ekuador Tundukan Jerman 2-1 appeared first on gokepri.

“Informasi mengenai peserta yang tidak melakukan registrasi ulang masuk perguruan tinggi negeri perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi bagaimana negara mendefinisikan keberhasilan sistem pendidikan tinggi,” ucap Ketua DPR RI, Puan Maharani, Kamis (25/6/2026).

Sebagai informasi, belakangan publik ramai membicarakan mengenai informasi bahwa sekitar 60 ribu calon mahasiswa jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang disebut tidak melakukan daftar ulang.

Tim Penanggung Jawab SNBP mengklarifikasi informasi yang beredar tersebut. Menurut panitia, data 60 ribu calon mahasiswa itu tidak hanya berasal dari peserta SNBP, melainkan gabungan dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru baik SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan seleksi mandiri yang dikelola masing-masing perguruan tinggi.

Terlepas dari mana jalur peserta yang tidak melakukan daftar ulang itu, Puan menilai angka 60.000 merupakan jumlah yang cukup besar.

“Fenomena seperti itu kan patut disayangkan. Karena menghalangi hak mahasiswa lain yang tidak lolos seleksi. Kesempatan yang ada jadi terbuang, sementara mungkin ada anak-anak lain yang berharap masuk,” ungkapnya.

Menurut Puan, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada jumlah peserta yang berhasil lolos seleksi. Padahal ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak anak Indonesia yang benar-benar dapat melanjutkan pendidikan tinggi setelah memperoleh kesempatan tersebut.

“Keberhasilan sistem seleksi seharusnya tidak berhenti pada pengumuman hasil penerimaan saja. Negara juga perlu memastikan bahwa setiap peserta yang telah memperoleh kursi di PTN memiliki kesempatan yang sama untuk benar-benar memanfaatkannya,” kata Puan.

Berdasarkan keterangan tim panitia SNBT, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lolos seleksi. Salah satunya adalah ketidaksesuaian pilihan program studi.

Sebagian peserta disebut diterima di pilihan jurusan yang bukan prioritas utama mereka. Lalu kecenderungan sebagian calon mahasiswa yang memilih beralih ke jalur seleksi mandiri atau perguruan tinggi swasta demi mendapatkan jurusan yang lebih sesuai dengan minat mereka.

Alasan lain calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang meski dinyatakan lolos PTN adalah karena faktor pembiayaan di mana ada peserta yang tidak melanjutkan registrasi ulang karena tidak lolos program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Dengan berbagai persoalan tersebut, Puan mendorong agar Pemerintah melakukan kajian yang mendalam sebagai langkah evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru ke depan.

“Harus ada evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru. Pemerintah harus bisa memetakan, ada di mana missed yang menyebabkan banyak peserta yang sudah lolos PTN memilih tidak lanjut ke proses berikutnya,” ujar cucu Bung Karno itu.

Lebih lanjut, Puan menyoroti adanya kekhawatiran publik bahwa calon mahasiswa yang mundur diakibatkan karena tidak tertampung KIP Kuliah.

“Apabila persoalannya adalah karena hambatan ekonomi, termasuk kurangnya ketersediaan KIP Kuliah, artinya harus ada sinkronisasi antara kuota penerima KIP Kuliah dengan kuota SNBP,” terang Puan.

Menurut Puan, bila keterbatasan akses biaya atau faktor lain yang menyebabkan peserta mengundurkan diri, maka persoalannya tidak lagi berada pada proses seleksi, tetapi pada kesinambungan kebijakan pendidikan nasional.

“Maka evaluasi menyeluruh terhadap mata rantai transisi dari proses seleksi menuju perkuliahan menjadi langkah penting yang harus dilakukan,” sebut mantan Menko PMK itu.

“Termasuk sinkronisasi antara hasil seleksi nasional dengan penetapan bantuan pendidikan, penyederhanaan proses verifikasi penerima KIP Kuliah, serta penguatan layanan pendampingan bagi calon mahasiswa dari keluarga rentan,” lanjut Puan.

Puan juga meminta Pemerintah bersama panitia penerimaan mahasiswa baru membangun sistem pelacakan nasional terhadap peserta yang tidak melanjutkan registrasi.

“Sehingga setiap keputusan kebijakan berikutnya benar-benar didasarkan pada penyebab yang terukur. Dengan demikian, intervensi Pemerintah dapat lebih tepat sasaran,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

“Intervensi tersebut dapat berupa perluasan bantuan pendidikan, penyempurnaan sistem seleksi, maupun penguatan layanan informasi bagi calon mahasiswa,” sambung Puan.

Di sisi lain, Puan memandang pembangunan sumber daya manusia tidak cukup diukur dari banyaknya siswa yang berhasil melewati seleksi masuk perguruan tinggi.

“Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan Negara memastikan bahwa setiap anak bangsa yang telah memperoleh kesempatan belajar benar-benar dapat menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka,” ujarnya.

“Sebab investasi terbesar bangsa bukan terletak pada proses seleksinya, melainkan pada keberhasilan menjaga agar tidak ada talenta muda yang kehilangan masa depan karena hambatan yang seharusnya dapat diatasi oleh kebijakan Negara,” pungkas Puan. *

(sumber: detik.com)

The post Puluhan Ribu Peserta Lolos Seleksi PTN Tak Daftar Ulang, Apa Penyebabnya? appeared first on gokepri.

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada 29 Mei 2026 mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Perumahan Citraland, Batam Kota. Setelah penyelidikan intensif, tim Subdit III Jatanras mengamankan lima tersangka berinisial ML, DC, RL, VW, dan AL.

Kombes Pol. Ronni Bonic, Dirreskrimum Polda Kepri, menjelaskan bahwa kelima tersangka memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut. ML bertindak sebagai koordinator operasional yang merekrut, melatih, dan mengawasi operator.

Sementara DC, RL, VW, dan AL bertugas mengelola promosi melalui ratusan grup Telegram, mengawasi iklan digital, verifikasi transaksi cryptocurrency, serta administrasi pembayaran.

“Para tersangka bekerja di bawah kendali seorang pria berinisial AD yang diduga berada di luar negeri dan kerap berpindah antara Kamboja, Thailand, dan China,” ujar Ronni Bonic.

Modus yang dijalankan adalah mempromosikan situs dan aplikasi judi online kepada masyarakat di Brasil. Promosi dilakukan secara masif melalui berbagai platform digital dan grup Telegram.

Imbalan yang diterima pelaku berupa cryptocurrency jenis USDT yang diverifikasi melalui aplikasi Tronscan.

Dari penggeledahan, penyidik menyita barang bukti berupa lima unit laptop, dua unit iPad, sembilan telepon genggam, dua smartwatch, sejumlah akun perbankan, uang tunai Rp1,3 miliar, emas batangan beserta perhiasan, serta aset kripto senilai 8.103 USDT.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, menyatakan bahwa pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polda Kepri memberantas perjudian online yang semakin canggih dan memanfaatkan jaringan internasional.

“Kami akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pelaku lain dan jaringan yang lebih luas. Masyarakat kami harapkan tidak terlibat dalam aktivitas perjudian dan segera melaporkan jika menemukan indikasi serupa,” tegas Nona.

Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidikan masih terus dilakukan. *

Penulis: Engesti

The post Polda Kepri Ungkap Jaringan Promosi Judi Online Internasional di Batam, 5 Orang Ditangkap appeared first on gokepri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan bahwa tren tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan wisatawan dan pelintas batas terhadap sistem pembayaran digital Indonesia.

“QRIS Cross Border di Kepri terus menunjukkan performa yang menggembirakan. Hingga April 2026, volume transaksi inbound dari Malaysia, Thailand, dan Singapura terus meningkat secara year on year. Ini menjadi bukti nyata bahwa integrasi pembayaran lintas negara semakin diminati masyarakat,” ujar Rony Widijarto, Kamis.

Menurut data BI, transaksi QRIS inbound dari Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling impresif. Pada 2024, volume transaksi di Kepri mencapai 30.009 transaksi atau melonjak 1.089 persen dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini terus meningkat hingga 186.116 transaksi sepanjang 2025, dan hingga April 2026 telah mencapai 130.193 transaksi.

“Malaysia menjadi kontributor terbesar bagi QRIS Cross Border di Kepri. Hal ini sangat masuk akal mengingat kedekatan geografis antara Kepri dengan Johor, serta tingginya lalu lintas wisatawan dan pekerja lintas batas,” tambah Rony.

Sementara itu, transaksi inbound dari Thailand juga menunjukkan akselerasi yang kuat. Volume transaksi di Kepri naik dari 627 transaksi pada 2024 menjadi 1.310 transaksi sepanjang 2025. Hingga April 2026, tercatat 413 transaksi dengan nilai nominal mencapai Rp59,16 miliar.

Untuk Singapura, meski skalanya lebih kecil, pertumbuhan tetap dua digit. Volume transaksi di Kepri meningkat tajam dari 5.635 transaksi pada 2024 menjadi 34.386 transaksi pada 2025, dengan nilai nominal Rp11,25 miliar.

Rony Widijarto menjelaskan bahwa pertumbuhan QRIS Cross Border memberikan multiplier effect yang positif bagi ekonomi Kepri, terutama sektor pariwisata dan UMKM.

“Dengan semakin mudahnya wisatawan asing bertransaksi menggunakan QRIS, pengeluaran mereka di Kepri semakin meningkat. Ini berdampak langsung pada pendapatan UMKM, hotel, restoran, dan destinasi wisata di Batam, Bintan, dan Karimun,” katanya.

Lebih lanjut, Rony optimistis tren positif ini akan berlanjut seiring dengan semakin luasnya sosialisasi dan kemudahan akses QRIS di wilayah perbatasan.

“Bank Indonesia bersama stakeholder terkait akan terus mendorong perluasan akseptasi QRIS Cross Border, termasuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital di Kepri. Kami yakin ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan perdagangan lintas batas,” kata dia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony. *

Penulis: Engesti

The post QRIS Cross Border di Kepri Tumbuh Pesat, Malaysia Dominasi Transaksi Inbound appeared first on gokepri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang masih kuat serta tingginya kepercayaan dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

“Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi menunjukkan fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dan terus mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi di Kepri,” kata Rony.

Ia menjelaskan, penguatan kredit terjadi di berbagai segmen, terutama kredit korporasi yang menjadi motor utama pertumbuhan. Hingga April 2026, kredit korporasi di Kepri tercatat sebesar Rp62,07 triliun atau tumbuh 37,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit korporasi terbesar masih terkonsentrasi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi dengan pangsa 12,65 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 12,60 persen serta sektor listrik, gas, dan air sebesar 10,13 persen.

Menurut Rony, struktur penyaluran tersebut menunjukkan sektor-sektor produktif masih menjadi penggerak utama ekonomi Kepri.

Selain sektor korporasi, kredit rumah tangga juga tetap tumbuh meski lebih moderat. Total kredit rumah tangga mencapai Rp29,10 triliun atau meningkat 7,93 persen secara tahunan. Pertumbuhan terutama ditopang kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit multiguna.

Sementara itu, penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp17,07 triliun atau tumbuh 8,37 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM nasional yang relatif stagnan.

Di sisi lain, BI mencatat kualitas kredit di Kepri tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan berada di level 1,14 persen. Adapun NPL korporasi tercatat 1,29 persen, rumah tangga 1,91 persen, dan UMKM sebesar 2,62 persen.

“Pertumbuhan kredit yang tetap kuat dan diiringi risiko yang terkendali menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kepri ke depan,” ujar Rony.

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global dan dinamika perdagangan internasional yang masih berlangsung.

Penulis: Engesti

The post Kredit Kepri Tumbuh 23,86 Persen, Jauh di Atas Pertumbuhan Kredit Nasional appeared first on gokepri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap kuat di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global.

Menurut BI, pertumbuhan ekonomi Kepri masih ditopang oleh sektor-sektor utama, yakni industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, serta perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh meningkatnya investasi, kinerja ekspor neto, dan konsumsi rumah tangga.

“Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi menunjukkan aktivitas usaha dan permintaan domestik di Kepri masih terjaga,” kata Rony saat betemu awak media, Kamis 25 Juni 2026.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan Kepri juga tetap terjaga dan terus mendukung pembiayaan sektor produktif. Hingga April 2026, penyaluran kredit perbankan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp107,08 triliun atau meningkat 15,54 persen (yoy). Fungsi intermediasi perbankan juga dinilai tetap kuat dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang terkendali di level 1,14 persen.

Kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 8,37 persen dan rasio NPL yang terjaga di angka 2,62 persen.

Dari sisi harga, inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,92 persen secara tahunan, meningkat dibanding April yang sebesar 3,06 persen. BI menilai perkembangan tersebut tetap perlu diantisipasi, terutama terkait pergerakan harga pangan, biaya transportasi, serta potensi kenaikan harga energi.

Untuk menjaga stabilitas harga, BI Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian melalui berbagai program, di antaranya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), edukasi belanja bijak, Gerakan Menanam Cabai Kepri (GEMARI), hingga penguatan ketahanan pangan daerah.

Memasuki triwulan II 2026, BI memperkirakan ekonomi Kepri tetap tumbuh kuat meski dengan laju yang lebih moderat dibanding periode yang sama tahun lalu. Perlambatan dipengaruhi normalisasi aktivitas pertambangan setelah mencatat kinerja tinggi pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, investasi, dan konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, ekonomi Kepri sepanjang 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,0–6,8 persen. Namun, prospek tersebut tetap dibayangi sejumlah risiko eksternal seperti ketidakpastian global, gangguan rantai perdagangan, perubahan kebijakan negara mitra dagang, serta fluktuasi harga energi dan komoditas dunia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.*

Penulis: engesti

The post Saat Daerah Lain Melambat, Ekonomi Kepri Tetap Tumbuh Kuat appeared first on gokepri.