Pesan itu disampaikan Ayub setelah lima desa di Kecamatan Siantan memiliki anggota BPD baru. Kelima desa tersebut adalah Tarempa Selatan, Tarempa Barat Daya, Tarempa Timur, Pesisir Timur, dan Sri Tanjung.

Para anggota BPD sebelumnya dilantik dan mengucapkan sumpah/janji di Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS), Kelurahan Tarempa, Selasa, 11 Agustus 2026. Prosesi tersebut dipimpin Camat Siantan Samsir dan disaksikan Bupati Kepulauan Anambas Aneng.

Bagi Ayub, pelantikan bukan sekadar pergantian atau pengisian anggota lembaga desa. Momentum tersebut menjadi awal bagi BPD untuk menjalankan fungsi sebagai perwakilan masyarakat secara aktif.

Ia meminta anggota BPD memahami tugas dan fungsi lembaganya serta membangun komunikasi yang baik dengan kepala desa dan masyarakat.

“Selamat kepada seluruh anggota BPD yang baru dilantik. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Ayub.

Ayub menilai BPD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Aspirasi masyarakat perlu diserap dan dikawal agar pembahasan pembangunan tidak terlepas dari kebutuhan warga.

Karena itu, ia mengingatkan anggota BPD agar tidak hanya aktif ketika rapat atau agenda resmi pemerintahan desa berlangsung. Anggota BPD perlu hadir di tengah masyarakat untuk mengetahui persoalan yang dihadapi warga secara langsung.

“BPD jangan hanya terlihat ketika ada rapat,” katanya.

Menurut Ayub, interaksi langsung dengan masyarakat akan membantu BPD memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan desa. Aspirasi tersebut selanjutnya dapat disampaikan dan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan desa.

Peran itu sekaligus memperkuat posisi BPD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Dengan komunikasi yang berjalan dua arah, persoalan warga dapat lebih cepat diketahui dan dibahas sesuai kewenangan.

Menjaga Sinergi Pemerintahan Desa

Selain menyerap aspirasi, Ayub menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan desa.

Komunikasi terbuka dinilai dapat memudahkan penyelesaian persoalan sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sinergi tersebut juga membantu memastikan program pembangunan tetap memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau komunikasi dan sinergi berjalan baik, pembangunan akan lebih mudah diarahkan sesuai kebutuhan warga,” tutur Ayub.

Ia berharap anggota BPD yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya. Integritas serta kepentingan masyarakat, kata dia, perlu menjadi perhatian dalam menjalankan amanah.

Ayub juga mengingatkan bahwa pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa. BPD sebagai representasi masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan aspirasi warga mendapat ruang dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Dengan lima BPD baru di Kecamatan Siantan, DPRD Anambas berharap fungsi representasi masyarakat semakin kuat. Aktivitas BPD di tengah warga diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi pemerintahan desa yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. INFO

Baca Juga: Ketua DPRD Anambas Dukung BPD Perkuat Aspirasi Warga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post DPRD Anambas Dorong BPD Aktif Kawal Aspirasi Warga appeared first on gokepri.

Pesan itu disampaikan Rian saat menghadiri pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Siantan, Selasa, 11 Agustus 2026. Ia berharap anggota BPD yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan membangun komunikasi bersama kepala desa dan masyarakat.

Bagi Rian, keberadaan BPD tidak sebatas memenuhi struktur pemerintahan desa. Lembaga tersebut memiliki posisi penting dalam memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai kepentingan warga.

“Selamat kepada seluruh BPD yang dilantik hari ini. Jalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” ujar Rian.

Karena itu, Rian meminta anggota BPD memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pemahaman tersebut menjadi bekal agar BPD dapat menjalankan perannya secara optimal sekaligus membangun hubungan kerja yang baik dengan pemerintah desa.

Rian menilai komunikasi menjadi bagian penting dalam hubungan antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka, aspirasi warga dapat diserap dan disampaikan secara lebih tepat dalam proses pemerintahan serta pembangunan desa.

Ia juga mengingatkan anggota BPD agar mampu menjadi representasi masyarakat. Aspirasi warga, kata dia, perlu disampaikan secara bijak sehingga dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

“Terus bangun komunikasi yang baik dengan kepala desa dan masyarakat,” katanya.

Rian menilai sinergi ketiga unsur tersebut menjadi salah satu kunci mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. Hubungan yang baik juga penting untuk memastikan pembangunan desa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Rian menegaskan BPD memiliki fungsi strategis dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia berharap anggota yang baru dilantik tidak hanya memahami mandat kelembagaannya, tetapi juga mampu menerjemahkannya dalam kerja bersama masyarakat.

“BPD bukan hanya sekadar lembaga pelengkap di desa,” ujar Rian.

Pelantikan BPD se-Kecamatan Siantan turut dihadiri Bupati Kepulauan Anambas Aneng, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, unsur TNI dan Polri, serta jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas.

Kehadiran unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. BPD memiliki ruang untuk berkontribusi melalui fungsi representasi dan pengawalan aspirasi masyarakat.

DPRD Kepulauan Anambas, melalui Rian, menyampaikan apresiasi kepada anggota BPD yang telah menerima mandat tersebut. Ia berharap mereka mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas secara bertanggung jawab.

Rian juga mendorong anggota BPD ikut mengawal pembangunan desa agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Peran itu diharapkan berjalan melalui komunikasi yang konsisten antara BPD, pemerintah desa, dan warga.

Dengan peran tersebut, BPD diharapkan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kepulauan Anambas. INFO

Baca Juga: DPRD Anambas Setujui KUA-PPAS APBD 2027, Apresiasi Bupati Aneng

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Ketua DPRD Anambas Dukung BPD Perkuat Aspirasi Warga appeared first on gokepri.

Rapat paripurna berlangsung di Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin, 10 Agustus 2026. Dari 20 anggota DPRD, 19 hadir sehingga rapat memenuhi kuorum dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Rian Kurniawan.

Rian memimpin rapat yang dihadiri Bupati Aneng bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat daerah, anggota DPRD, dan tamu undangan juga hadir.

Baca Juga: Gaji ke-13 PNS dan PPPK Anambas Cair Lebih Cepat

Kesepakatan KUA dan PPAS menjadi tahap penting karena kedua dokumen tersebut menentukan arah kebijakan serta prioritas penganggaran sebelum RAPBD 2027 disusun. Pemerintah daerah dan DPRD kini memiliki kerangka yang sama untuk memasuki pembahasan anggaran berikutnya.

Kesepakatan tersebut bukan hasil pembahasan dalam satu forum. Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah membahas KUA dan PPAS melalui serangkaian pembicaraan sebelum paripurna.

Dalam proses itu, DPRD menyampaikan pandangan, kritik, masukan, dan usulan terkait arah pembangunan serta kebijakan anggaran. Pemerintah daerah kemudian memberikan penjelasan dan argumentasi atas kebijakan yang direncanakan. “Pembahasan KUA dan PPAS ini telah melalui proses yang cukup panjang,” kata Rian.

Menurut Rian, komunikasi antara legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting dalam menyusun prioritas belanja daerah. Kesepakatan itu sekaligus menunjukkan kedua pihak dapat menyelesaikan pembahasan sesuai tahapan dan jadwal penganggaran.

DPRD menilai proses tersebut perlu menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip itu akan menjadi pertimbangan ketika pemerintah dan DPRD masuk ke pembahasan RAPBD 2027.

Setelah KUA dan PPAS disepakati, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama DPRD memasuki tahapan penyusunan RAPBD 2027. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pembahasan rancangan anggaran sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Rian mengapresiasi keterbukaan Bupati Aneng dan jajaran pemerintah daerah selama pembahasan KUA-PPAS. Menurut dia, komunikasi yang terjaga membantu proses penyusunan dokumen anggaran berjalan sesuai tahapan.

“Kesepakatan ini menjadi fondasi yang baik untuk pembahasan RAPBD 2027,” ujar Rian.

Ia meminta kebijakan anggaran berikutnya diarahkan pada program yang efektif dan efisien. DPRD juga menempatkan manfaat nyata bagi masyarakat Anambas sebagai pertimbangan dalam pembahasan RAPBD.

Tahapan berikutnya akan menentukan program dan alokasi belanja yang masuk dalam RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah dan DPRD masih harus membahas rancangan tersebut sebelum anggaran ditetapkan.

Baca Juga: APBD Anambas 2026 Geser Prioritas, Anggaran Bansos Melonjak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post DPRD Anambas Setujui KUA-PPAS APBD 2027, Apresiasi Bupati Aneng appeared first on gokepri.

Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Kepulauan Anambas Aneng menerima kunjungan silaturahmi Danlanudal Matak yang baru, Kapten Laut (P) Rayendra Jaka Loekmana, di Rumah Dinas Bupati, Jumat, 24 Juli 2026. Pertemuan berlangsung setelah Aneng menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bagi pemerintah daerah, pergantian pimpinan di Lanudal Matak bukan sekadar serah terima jabatan. Momentum itu digunakan untuk memastikan koordinasi antara pemerintah daerah dan TNI AL tetap berjalan agar keamanan wilayah dan agenda pembangunan dapat berlangsung beriringan.

Baca Juga: Wabup Anambas: Sinkronisasi RTRW Beri Kepastian Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat

Aneng menyampaikan selamat datang sekaligus selamat bertugas kepada Kapten Laut (P) Rayendra Jaka Loekmana sebagai Danlanudal Matak yang baru.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, saya mengucapkan selamat datang dan selamat menjalankan amanah kepada Bapak Kapten Laut (P) Rayendra Jaka Loekmana. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus diperkuat demi menjaga keamanan wilayah serta mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” papar Bupati Aneng.

Daerah Terdepan Butuh Kolaborasi

Menurut Aneng, posisi Anambas sebagai daerah kepulauan di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat kolaborasi lintas lembaga menjadi kebutuhan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan unsur TNI harus terus diperkuat.

“Anambas merupakan daerah perbatasan yang membutuhkan kerja sama seluruh unsur. Kami siap membangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dari kolaborasi tersebut, pemerintah daerah berharap stabilitas keamanan tetap terjaga sehingga pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan lebih optimal. Keamanan wilayah dinilai menjadi salah satu prasyarat bagi percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

Sementara itu, pertemuan juga diisi dengan pertukaran cendera mata antara Bupati Aneng dan Kapten Laut (P) Rayendra Jaka Loekmana. Simbol tersebut menandai komitmen kedua lembaga untuk menjaga hubungan kelembagaan yang telah terjalin.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap hubungan harmonis bersama TNI AL terus diperkuat agar mampu menciptakan situasi yang kondusif sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. INFO

Baca Juga: Bupati Aneng: Persetujuan APBD 2025 Momentum Perkuat Tata Kelola Anambas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Bupati Anambas Perkuat Sinergi dengan TNI AL Jaga Wilayah Perbatasan appeared first on gokepri.

Rapat digelar di Ruang Rapat Lantai 5 Graha Kepri, Kota Batam, dan dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febry Gunadian. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan penataan ruang antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah kabupaten/kota, guna mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Usai rapat finalisasi, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam penyelarasan dokumen perencanaan tata ruang.

Kehadiran Wakil Bupati Raja Bayu Febry Gunadian menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung percepatan sinkronisasi tata ruang. Sinkronisasi ini diharapkan menjadi landasan pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus memberikan kepastian bagi investasi dan pemanfaatan ruang di wilayah Anambas.

“Sinkronisasi RTRW ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan Anambas ke depan. Kami berkomitmen menghadirkan tata ruang yang selaras, berkelanjutan, serta mampu memberikan kepastian bagi investasi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Raja Bayu. INFO

Baca Juga: Enam Usulan Anambas Masuk Pembahasan RTRW Kepri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Wabup Anambas: Sinkronisasi RTRW Beri Kepastian Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat appeared first on gokepri.

Seluruh fraksi menyatakan menerima Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disertai sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan tata kelola keuangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi belanja daerah. Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, hadir langsung dalam rapat tersebut.

Menanggapi persetujuan itu, Bupati Aneng menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bersama-sama membahas Ranperda hingga mencapai kesepakatan bersama.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah memberikan berbagai masukan, saran, dan rekomendasi selama proses pembahasan. Ini menjadi bentuk sinergi yang sangat baik antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah,” kata Aneng.

Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan ke depan.

“Seluruh catatan yang disampaikan DPRD merupakan bagian dari evaluasi yang sangat berharga. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta mengoptimalkan potensi daerah agar pembangunan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Aneng menegaskan, persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi, melainkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap sinergi yang telah terbangun ini terus dipertahankan. Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kinerja, memperkuat kemandirian fiskal, dan memastikan setiap kebijakan maupun anggaran benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas,” tuturnya.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, Ranperda ini akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. INFO

The post Bupati Aneng: Persetujuan APBD 2025 Momentum Perkuat Tata Kelola Anambas appeared first on gokepri.

Apresiasi itu disampaikan Bupati Aneng dalam momentum peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) ke-79, di Ruang Kerja Bupati Kepulauan Anambas, Rabu (22/7/2026).

Menurut Aneng, BMKG memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memantau berbagai fenomena alam yang berpotensi memengaruhi keselamatan masyarakat.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan komitmen BMKG yang telah menjadi mata dan telinga dalam membaca tanda-tanda alam demi menjaga keselamatan masyarakat,” ujar Aneng.

Ia menegaskan, tantangan perubahan iklim dan meningkatnya potensi bencana alam menuntut sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan BMKG. Sinergi ini diharapkan membuat pelayanan informasi cuaca, iklim, dan kegempaan semakin cepat, tepat, dan akurat, sehingga masyarakat Kepulauan Anambas dapat lebih siap menghadapi potensi risiko bencana.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan BMKG dalam memperkuat sistem mitigasi bencana di wilayah kepulauan, mengingat kondisi geografis Anambas yang rentan terhadap dinamika cuaca dan gelombang laut.

Menutup pernyataannya, Bupati Aneng mengucapkan selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 kepada seluruh keluarga besar BMKG.

“Selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79. BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” tutupnya. INFO

Baca Juga: TNI AL di Anambas Masuk Sekolah Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Bupati Anambas Apresiasi BMKG di Peringatan Hari Meteorologi ke-79 appeared first on gokepri.

Upacara diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi perempuan, pelajar, dan berbagai unsur masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Aneng membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ia menegaskan, Hari Anak Nasional bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak.

“Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, hingga pemerintah daerah,” kata Aneng.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, bahagia, serta memperoleh kesempatan berkembang sesuai potensi mereka. Menurut dia, perlindungan anak merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa.

Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema “Sayang Anak Sayang Indonesia”. Tema tersebut mendorong lahirnya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat Gerakan BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) sebagai gerakan kolaboratif dalam membangun budaya perlindungan anak.

Pemerintah juga mengingatkan pentingnya keberanian anak untuk melaporkan apabila mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan. Laporan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang dipercaya maupun melalui layanan SAPA 129 sebagai bagian dari upaya negara memberikan perlindungan kepada setiap anak.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan ruang yang aman bagi anak untuk belajar, bermain, dan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, serta berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. INFO

Baca Juga: Perkuat Fiskal Daerah, Pemkab Anambas Gandeng Kemendagri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Bupati Aneng Ajak Seluruh Elemen Wujudkan Anambas Ramah Anak appeared first on gokepri.

Pertemuan yang berlangsung di Direktorat Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jakarta, Senin (20/7/2026), menjadi ruang diskusi konstruktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mencari solusi atas tantangan pengelolaan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah kepulauan terluar.

Audiensi dipimpin Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima, S.STP., M.Si. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas hadir Bupati Kepulauan Anambas bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Kepala Subbidang Anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memaparkan kondisi kemampuan keuangan daerah secara terbuka. Pemaparan itu diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh kepada pemerintah pusat mengenai tantangan fiskal yang dihadapi daerah, sekaligus membuka ruang bagi lahirnya berbagai solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain membahas kondisi fiskal, audiensi juga menjadi forum untuk berdiskusi mengenai strategi menjaga keseimbangan keuangan daerah. Pembahasan difokuskan pada upaya memenuhi kebutuhan belanja pegawai ASN tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun kesinambungan program pembangunan.

Bupati Kepulauan Anambas menegaskan, komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

“Kami menyampaikan secara terbuka kondisi fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas agar pemerintah pusat memperoleh gambaran yang utuh,” ujar Bupati Kepulauan Anambas.

Menurutnya, dukungan dan arahan dari Kemendagri menjadi bekal penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Dengan fondasi keuangan yang kuat, pemerintah daerah dapat terus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Bupati juga menilai, karakteristik Anambas sebagai daerah kepulauan membutuhkan perhatian serta pendekatan kebijakan yang selaras dengan kondisi geografisnya. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting. Dengan komunikasi yang baik, kami optimistis berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah kepulauan seperti Anambas dapat dicarikan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap kolaborasi dengan Kemendagri semakin erat. Dukungan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan agenda pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, membangun daerah kepulauan tidak hanya memerlukan komitmen pemerintah daerah, tetapi juga sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang merata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Anambas. INFO

Baca Juga: Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat, Bupati Aneng Dorong Penguatan Fiskal dan Percepatan Pembangunan Anambas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Perkuat Fiskal Daerah, Pemkab Anambas Gandeng Kemendagri appeared first on gokepri.

Pertemuan itu menjadi bagian dari ikhtiar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis tersendiri, Anambas membutuhkan strategi pembangunan yang adaptif serta dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aneng didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan percepatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ketiga aspek tersebut dipandang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kepulauan Anambas.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya menghadirkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah juga didorong terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan pengelolaan keuangan, serta menyusun perencanaan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Berbekal pengalaman memimpin Kota Bogor selama dua periode, Bima Arya turut berbagi berbagai praktik baik dalam membangun birokrasi yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepemimpinan daerah, serta menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memperkuat kapasitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.

Bupati Aneng menyambut positif berbagai masukan yang diberikan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, sinergi yang semakin erat dengan pemerintah pusat menjadi modal penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah kepulauan.

“Kami optimistis, melalui sinergi yang semakin kuat dengan pemerintah pusat, berbagai tantangan pembangunan di daerah kepulauan dapat diatasi secara bertahap,” ujar Aneng.

Ia menambahkan, berbagai arahan yang diterima akan menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berkomitmen menyusun kebijakan pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas fiskal diharapkan mampu mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Kabupaten Kepulauan Anambas optimistis dapat mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata hingga ke seluruh wilayah kepulauan. Sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Anambas sebagai salah satu daerah strategis di kawasan perbatasan Indonesia. INFO

Baca Juga: Final Piala Dunia 2026 Satukan Kebersamaan, Wakil Bupati Anambas Hadir Bersama Warga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat, Bupati Aneng Dorong Penguatan Fiskal dan Percepatan Pembangunan Anambas appeared first on gokepri.