33.400 Warga Tanjungpinang Belum Tercover Program JKN

Rapat Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Utama Kota Tanjungpinang, Selasa (6/4/2021).
Rapat Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Utama Kota Tanjungpinang, Selasa (6/4/2021).

Tanjungpinang (gokepri.com) – Sebanyak 33.400 warga atau sekitar 15,04 persen penduduk Kota Tanjungpinang belum tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Agung Utama Muchlis, dalam rapat Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Utama Kota Tanjungpinang, Selasa (6/4/2021).

Berdasarkan segmen kepesertaan periode Maret 2021, pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Tanjungpinang baru sektiar 84,69 persen. Karena dari total 222.110 jiwa penduduk Tanjungpinang, baru 188.710 jiwa yang menjadi peserta JKN.

“Artinya, masih ada 33.400 atau 15,04 persen penduduk dalam wilayah kerja Kota Tanjungpinang yang belum menjadi peserta program JKN,” paparnya.

Gelaran forum tersebut dalam rangka memantapkan sinergi dan meningkatkan dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program JKN-KIS. Agung mengatakan, forum bersama pemangku kepentingan utama ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. Namun, pada pertemuan ini, lebih fokus pada pembahasan kepesertaan.

Menurut Agung, pihaknya terus melakukan sosialisasi program JKN-KIS. Sehingga setiap warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan.

“Seluruh layanan kesehatan di Kota Tanjungpinang terus kita tingkatkan. Kita coba atasi dan ada solusi untuk masalah layanan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengatakan, masih ada kriteria penduduk Tanjungpinang yang tidak mampu dan belum tercover dalam kepesertaan BPJS. Untuk itu, ia meminta jajarannya segera melakukan pendataan dan verifikasi kembali secara sistematis.

“Saya minta data itu sudah ada pertengahan April ini. Sehingga tahun ini Tanjungpinang bisa mencapai UHC,” harapnya.

Kepada BPJS, ia juga minta punya fokus terhadap pasien-pasien tertentu yang butuh penanganan medis yang disegerakan. Dengan begitu, masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program JKN ini.

Perwakilan BPJS, Joko menjelaskan, pihaknya terus mendorong laju pertumbuhan peserta JKN-KIS. Mulai dari pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri, peserta pekerja penerima upah (PPU), hingga peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung dari APBD dan APBN. Karena, dalam Perpres nomor 18 tahun 2020, target kepesertaan JKN mencakup 98%n dari Penduduk Indonesia pada Tahun 2024.

Baca juga: 89,21 Persen Penduduk Batam Peserta BPJS Kesehatan

Secara rinci, Joko memaparkan untuk penerima bantuan iuran (PBI) yang dianggarkan melalui APBN sekitar 39.310 jiwa. Kemudian PBI APBD ada 26.356 jiwa, ini termasuk bantuan dari pemprov Kepri.

Kemudian pekerja penerima upah sebesar 76.520 jiwa, ini termasuk PTT, PNS, TNI, POLRI, dan badan usaha lainnya. Lalu, pekerja bukan penerima upah sebesar 40.488 jiwa, dan bukan pekerja ada 6.036 jiwa.

“Jadi, total jumlah kepesertaaan JKN ada 188,710 jiwa atau 15 persen lagi penduduk Tanjungpinang yang belum mendaftar. Ini kami ambil di data aplikasi BI BPJS Kesehatan bulan April 2021,” ujarnya.

Untuk saat ini, di dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani wali kota adalah sebesar maksimal 21.500 jiwa. Capaian entititas peserta hingga Maret 2021 mencapai 21.200 jiwa, dan kouta tersisa 300 jiwa. Sementara dari rokok provinsi kouta PKS 5.305 jiwa, capaian entititas peserta per Maret 2021 mencapai 5.282 jiwa, kouta tersisa 23 orang.

“Masih terdapat kuota 323 jiwa penduduk untuk didaftarkan sebagai peserta PBPU BP Pemda. Jadi, penambahan 32 orang ini, dinas kesehatan bisa berkoordinasi dengan pemprov kepri,” katanya. (wan)

BAGIKAN